Home Nasional Muhammadiyah Mengawal MBG, Menjaga Keadilan Publik

Muhammadiyah Mengawal MBG, Menjaga Keadilan Publik

15
0
SHARE
Muhammadiyah Mengawal MBG, Menjaga Keadilan Publik

Keterangan Gambar : Ketua LHKP PWM Jawa Tengah, Dr. Drs. H. Jayusman Arief, M.M., bersama jajaran pengurus daerah mendorong penguatan pengawasan di lapangan. Konsolidasi LHKP dari tingkat wilayah hingga daerah diharapkan menjadi modal untuk mengidentifikasi persoalan dan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada pemangku kebijakan.

Perwirasatu.co.id, 19 November 2026.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyimpan harapan besar bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Namun, besarnya anggaran dan luasnya jangkauan program menuntut pengawasan serius. Bukan hanya menyangkut kecukupan gizi dan keamanan makanan, melainkan juga transparansi pengelolaan, keadilan distribusi, serta keterlibatan ekonomi rakyat. Di sinilah Muhammadiyah menemukan ruang strategis untuk berkontribusi melalui pengawasan kebijakan publik.

Hotel Gracia Semarang, Sabtu (10/10/2026), menjadi tempat konsolidasi Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Melalui Pelatihan Ideologi dan Kepemimpinan Regional II (PIGREK II), sebanyak 33 perwakilan LHKP se-Jawa Tengah bertemu dengan sejumlah pemangku kebijakan nasional dan daerah untuk membicarakan tata kelola MBG yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Forum tersebut menghadirkan Ketua Kornas Program Makan Bergizi Muhammadiyah sekaligus Ketua MPM PP Muhammadiyah M. Nurul Yamin, Anggota Komisi IX DPR RI Muhammad Haris, Kepala Perwakilan Ombudsman Jateng Siti Farida, serta Asisten Pemkesra Setda Jateng Iwanuddin Iskandar.

Kehadiran lintas kelembagaan ini penting. Sebab, MBG bukan sekadar urusan membagikan makanan, melainkan kebijakan publik yang menyangkut kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan masa depan generasi bangsa.


Data pemerintah per 27 Februari 2026 mencatat Jawa Tengah telah menjangkau 9,29 juta penerima manfaat melalui 3.838 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Skala tersebut memperlihatkan besarnya tanggung jawab penyelenggaraan program sekaligus kebutuhan pengawasan yang sepadan.

Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah pada 9 September 2026 juga mengingatkan pentingnya pengawasan dapur SPPG, menyusul laporan gangguan kesehatan setelah konsumsi MBG di sejumlah daerah. Standar mutu makanan, kebersihan dapur, kualitas air, pengolahan bahan baku, dan ketepatan waktu konsumsi menjadi aspek yang harus diperhatikan.

Artinya, keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari jumlah makanan yang tersalurkan. Keamanan pangan, kualitas gizi, ketepatan sasaran, dan perlindungan penerima manfaat harus menjadi ukuran utama.

Di sinilah pesan Wakil Ketua PWM Jawa Tengah, Prof. Dr. H. Zakiyuddin Baidhawy, M.Ag., menemukan relevansinya. Saat membuka PIGREK II, ia menegaskan bahwa kader Muhammadiyah harus memiliki ketajaman membaca persoalan masyarakat, keberanian menyampaikan kritik konstruktif, serta kemampuan merumuskan solusi nyata.

Pesan tersebut menegaskan bahwa ideologi organisasi tidak cukup berhenti pada slogan dan aktivitas seremonial. Nilai-nilai persyarikatan harus diterjemahkan menjadi keberpihakan sosial, kecakapan intelektual, dan tanggung jawab terhadap persoalan kebangsaan.

Dimensi lain yang tidak kalah penting adalah keadilan ekonomi. Besarnya kebutuhan bahan pangan MBG semestinya membuka peluang bagi petani, peternak, nelayan, koperasi, dan UMKM lokal. Jangan sampai program yang menggunakan sumber daya publik justru hanya menguntungkan kelompok usaha tertentu.

Karena itu, transparansi pengadaan, kewajaran harga, kepastian pembayaran, dan kesempatan yang setara bagi pemasok lokal perlu menjadi bagian dari pengawasan. MBG idealnya tidak hanya memperbaiki gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat.

Ketua LHKP PWM Jawa Tengah, Dr. Drs. H. Jayusman Arief, M.M., bersama jajaran pengurus daerah mendorong penguatan pengawasan di lapangan. Konsolidasi LHKP dari tingkat wilayah hingga daerah diharapkan menjadi modal untuk mengidentifikasi persoalan dan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada pemangku kebijakan.

Namun, komitmen tersebut perlu diterjemahkan menjadi langkah terukur. Pemetaan persoalan SPPG, pemantauan kualitas makanan, kanal pengaduan masyarakat, serta laporan evaluasi berkala dapat menjadi instrumen pengawasan. Setiap temuan harus diverifikasi agar kritik tidak berubah menjadi prasangka atau sekadar opini.

Ombudsman RI sendiri pada 6 Oktober 2026 menegaskan pentingnya investigasi atas prakarsa sendiri terkait keamanan pangan dan penanganan kasus keracunan MBG. Ini menunjukkan bahwa pengawasan merupakan bagian penting dari upaya memperbaiki kualitas pelayanan, bukan hambatan bagi keberlangsungan program.

Muhammadiyah memiliki modal sosial, jaringan pendidikan, kesehatan, perguruan tinggi, dan sumber daya intelektual untuk berkontribusi dalam proses tersebut. Kolaborasi dengan pemerintah perlu dibangun tanpa menghilangkan independensi organisasi sebagai kekuatan masyarakat sipil.

PIGREK II seharusnya tidak berhenti sebagai forum konsolidasi dan pelatihan kepemimpinan. Lebih dari itu, kegiatan ini perlu melahirkan gerakan pengawasan yang berbasis data, berkelanjutan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Mengawal MBG bukan berarti mencari kesalahan pemerintah, melainkan memastikan tujuan baik sebuah kebijakan diwujudkan melalui tata kelola yang benar. Sebab, keberhasilan program nasional tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran dan banyaknya penerima manfaat, tetapi oleh kualitas pelayanan, keadilan distribusi, keamanan pangan, serta manfaat nyata yang dirasakan rakyat.

Dwi Taufan Hidayat

Iklan Detail Video

Iklan_home