Perwirasatu.co.id, 02 Agustus 2026.

Angka 700 persen terdengar seperti lompatan luar biasa dalam kesejahteraan guru. Tetapi angka besar selalu membutuhkan konteks. Di Kementerian Agama, yang melonjak tajam adalah jumlah peserta Pendidikan Profesi Guru, sementara tunjangan profesi guru non-PNS naik dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan. Di antara dua angka itu terdapat persoalan sertifikasi, keadilan, dan mutu pendidikan nasional yang tak boleh disederhanakan.

Pernyataan Menteri Agama Nasaruddin Umar tentang peningkatan hingga 700 persen bagi guru Kementerian Agama layak diapresiasi, tetapi juga perlu dibaca dengan kepala dingin. Angka besar dalam kebijakan publik selalu menarik perhatian, namun angka besar tanpa konteks dapat melahirkan persepsi yang berbeda dari kenyataan. Dalam kasus ini, persoalannya bukan sekadar apakah benar ada kenaikan 700 persen, melainkan apa sebenarnya yang meningkat, siapa yang memperoleh manfaat, dan sejauh mana perubahan tersebut berdampak pada kesejahteraan serta profesionalisme guru.

Kementerian Agama pada 4 September 2025 menjelaskan bahwa sebanyak 227.147 guru non-PNS menerima kenaikan tunjangan profesi dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan. Kenaikan nominalnya Rp500 ribu atau sekitar 33,3 persen. Pada saat yang sama, Kemenag menyebut jumlah guru yang mengikuti Pendidikan Profesi Guru atau PPG dalam jabatan sepanjang 2025 mencapai 206.411 orang, jauh di atas 29.933 peserta pada 2024. Dari sinilah muncul angka “700 persen” yang kemudian berulang dalam berbagai pemberitaan.

Sumber: Kementerian Agama RI, 4 September 2025.

Di titik inilah ketelitian angka menjadi penting. Jika 29.933 peserta pada 2024 dibandingkan dengan 206.411 peserta pada 2025, jumlah peserta tahun 2025 setara sekitar 690 persen dari jumlah tahun sebelumnya. Tetapi jika yang dihitung adalah persentase kenaikannya, selisih 176.478 peserta dibandingkan dengan basis 29.933 menghasilkan sekitar 589,7 persen. Dengan demikian, istilah “meningkat 700 persen” lebih tepat dipahami sebagai pembulatan atau cara komunikasi pemerintah atas lonjakan yang sangat besar, bukan sebagai angka matematis kenaikan yang presisi.

Sumber: Kementerian Agama RI, 23 November 2025; Kementerian Agama RI, 29 April 2026.

Koreksi matematis tersebut bukan untuk mengecilkan capaian Kemenag. Sebaliknya, justru agar capaian itu ditempatkan secara proporsional. Lonjakan dari 29.933 menjadi 206.411 peserta memang luar biasa besar. Persoalannya, PPG bukanlah Tunjangan Profesi Guru. PPG merupakan proses pendidikan profesi yang berkaitan dengan kompetensi dan sertifikasi guru, sedangkan TPG merupakan hak finansial bagi guru yang memenuhi persyaratan. Keduanya saling berhubungan, tetapi tidak dapat dipertukarkan sebagai istilah.

Sumber: Kementerian Agama RI, 4 September 2025; Kementerian Agama RI, 23 November 2025.

Karena itu, judul atau narasi yang membuat pembaca memahami bahwa “tunjangan guru naik 700 persen” akan menyesatkan. Yang melonjak tajam adalah partisipasi dalam PPG. Adapun kenaikan TPG bagi 227.147 guru non-PNS adalah dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan. Perbedaan ini bukan sekadar soal istilah jurnalistik. Ia menyangkut akurasi informasi dan kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah.

Sumber: Kementerian Agama RI, 4 September 2025.

Namun, di balik perdebatan mengenai angka, terdapat kebijakan yang jauh lebih penting. Percepatan PPG membuka peluang bagi lebih banyak guru untuk memperoleh sertifikasi dan kemudian mengakses TPG sesuai ketentuan. Kemenag pada 29 April 2026 menyatakan menargetkan penuntasan sertifikasi bagi 467.353 guru berpendidikan S1 dalam waktu dua tahun. Untuk itu, Kemenag memproyeksikan anggaran Rp11,59 triliun. Kata “memproyeksikan” penting dicatat karena angka tersebut merupakan kebutuhan anggaran yang direncanakan, bukan berarti seluruhnya telah menjadi realisasi belanja.

Sumber: Kementerian Agama RI, 29 April 2026.

Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah mulai bergerak dari sekadar memperluas akses PPG menuju penyelesaian persoalan sertifikasi dalam skala besar. Tetapi target 467.353 guru juga sekaligus memperlihatkan bahwa pekerjaan rumahnya masih panjang. Sertifikasi tidak boleh hanya dipahami sebagai tiket untuk memperoleh tunjangan. Ia seharusnya menjadi instrumen untuk memastikan guru memiliki kompetensi profesional yang dibutuhkan dalam menghadapi perubahan pendidikan, teknologi, karakter peserta didik, dan tuntutan pembelajaran yang semakin kompleks.

Sumber: Kementerian Agama RI, 29 April 2026; RRI, 30 April 2026.

Masalah menjadi semakin penting ketika melihat struktur guru binaan Kemenag. Data yang dipublikasikan Kemenag pada 29 April 2026 menunjukkan terdapat 1.157.050 guru binaan. Dari jumlah itu, 360.632 atau 31,2 persen berstatus ASN, sedangkan 796.418 atau 68,8 persen merupakan guru non-ASN. Sebanyak 655.622 guru non-ASN tersebut bertugas di madrasah. Artinya, sistem pendidikan di bawah Kemenag sangat bergantung pada tenaga pendidik non-ASN.

Sumber: Kementerian Agama RI, 29 April 2026.

Angka 68,8 persen inilah yang sebenarnya jauh lebih penting untuk dibaca secara serius. Jika mayoritas guru binaan Kemenag adalah non-ASN, maka persoalan kesejahteraan guru bukan sekadar persoalan tambahan tunjangan, melainkan persoalan desain tata kelola pendidikan. Bagaimana negara memastikan guru yang menjadi tulang punggung madrasah memperoleh penghasilan layak, status yang lebih jelas, kesempatan pengembangan kompetensi, dan perlindungan profesional?

Pertanyaan itu semakin relevan karena Kemenag pada April 2026 mengusulkan penyesuaian bantuan insentif bagi guru yang belum tersertifikasi dan belum memperoleh inpassing agar mengacu pada standar Upah Minimum Kabupaten atau Kota. Program tersebut diproyeksikan membutuhkan Rp12,76 triliun untuk menjangkau 467.809 guru. Sekali lagi, kata “diusulkan” dan “diproyeksikan” harus dipertahankan agar publik tidak salah memahami angka tersebut sebagai anggaran yang sudah direalisasikan.

Sumber: Kementerian Agama RI, 29 April 2026; RRI, 30 April 2026.

Di sinilah kebijakan Kemenag patut mendapatkan apresiasi sekaligus pengawasan. Apresiasi diperlukan karena pemerintah mengakui besarnya kontribusi guru non-ASN. Pengawasan diperlukan karena usulan anggaran, target sertifikasi, dan janji peningkatan kesejahteraan harus berujung pada implementasi yang dapat dirasakan. Kebijakan publik tidak selesai ketika diumumkan di podium. Ia baru memiliki makna ketika hak guru benar-benar diterima dan layanan pendidikan benar-benar membaik.

Kinerja pencairan TPG menjadi salah satu ukuran penting. Kemenag mencatat bahwa hingga Maret 2026 pencairan TPG Pendidikan Agama Islam untuk periode Januari dan Februari telah mencapai 87,4 persen, atau 204.747 guru dari total 234.265 penerima. Pada saat yang sama, Kemenag menyatakan pencairan TPG bagi guru madrasah non-ASN secara nasional telah terealisasi 100 persen, sedangkan pencairan bagi guru madrasah ASN masih berlangsung bertahap di sejumlah daerah.

Sumber: Kementerian Agama RI, 29 April 2026.

Data pencairan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan kesejahteraan guru tidak hanya ditentukan oleh besarnya nominal. Ketepatan waktu pembayaran, kepastian administrasi, validasi data, dan kesederhanaan prosedur sama pentingnya. Guru yang telah memenuhi persyaratan tidak semestinya berhadapan dengan ketidakpastian birokrasi yang panjang. Di sisi lain, pemerintah juga perlu menjaga sistem verifikasi agar pembayaran tepat sasaran dan tidak membuka ruang bagi kesalahan administrasi maupun penyalahgunaan.

Karena itu, keberhasilan kebijakan 700 persen tidak seharusnya diukur dari banyaknya angka yang berhasil diumumkan. Ukurannya harus lebih konkret: berapa guru yang mengikuti PPG, berapa yang lulus, berapa yang memperoleh sertifikat pendidik, berapa yang kemudian menerima TPG, seberapa cepat pencairannya, dan apakah peningkatan kompetensi tersebut benar-benar tercermin dalam praktik pembelajaran.

Pertanyaan terakhir memang paling sulit dijawab. Sertifikasi dapat meningkatkan kualifikasi profesional, tetapi tidak otomatis menjamin setiap guru akan menjadi pendidik yang lebih efektif. Sertifikat adalah pengakuan kompetensi berdasarkan mekanisme yang ditetapkan negara. Kualitas pembelajaran tetap membutuhkan pembinaan berkelanjutan, kepemimpinan sekolah atau madrasah yang baik, budaya belajar, sarana yang memadai, evaluasi kinerja, serta kemauan guru untuk terus berkembang.

Karena itu, percepatan PPG harus dijaga agar tidak berubah menjadi sekadar percepatan administratif. Semakin besar jumlah peserta, semakin besar pula tantangan menjaga mutu prosesnya. Jika akses diperluas secara drastis tetapi kualitas pendidikan profesinya tidak terjaga, angka besar justru dapat kehilangan makna. Sebaliknya, apabila perluasan akses diikuti pembelajaran profesi yang bermutu, pendampingan yang serius, dan evaluasi yang terukur, lonjakan PPG dapat menjadi investasi penting bagi masa depan pendidikan keagamaan.

Kemenag sendiri menyebut PPG sebagai bagian dari upaya peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru. Pada 2025, selain 206.411 peserta PPG, Kemenag juga menyatakan telah membuka akses sertifikasi bagi guru lintas agama dan madrasah. Pada saat yang sama, pemerintah terus mengupayakan penguatan status guru honorer melalui peluang pengangkatan menjadi PPPK. Rangkaian kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa isu guru Kemenag sebenarnya jauh lebih luas daripada sekadar tunjangan.

Sumber: Kementerian Agama RI, 3 September 2025; Kementerian Agama RI, 4 September 2025.

Ada persoalan status, kompetensi, kesejahteraan, distribusi guru, dan mutu lembaga pendidikan yang saling berkaitan. Jika satu bagian dibenahi sementara bagian lainnya tertinggal, hasilnya tidak akan optimal. Guru yang telah disertifikasi tetapi masih menghadapi persoalan kesejahteraan akan sulit mencapai kondisi profesional yang ideal. Sebaliknya, peningkatan tunjangan tanpa penguatan kompetensi juga tidak cukup untuk memastikan kualitas pendidikan.

Dalam perspektif itu, angka 700 persen sebaiknya tidak dijadikan sekadar slogan keberhasilan. Ia harus diperlakukan sebagai titik awal untuk menguji apakah negara benar-benar mampu mengubah skala program menjadi perubahan struktural. Lonjakan peserta PPG adalah kabar baik. Kenaikan TPG bagi 227.147 guru non-PNS juga patut diapresiasi. Tetapi keduanya baru menjadi kebijakan yang bermakna apabila diikuti penyelesaian sertifikasi, kepastian hak, dan peningkatan kualitas pembelajaran.

Lebih dari itu, pemerintah perlu membangun sistem pelaporan yang mudah diperiksa publik. Target 467.353 guru dalam dua tahun perlu memiliki indikator capaian yang jelas. Proyeksi Rp11,59 triliun perlu dapat ditelusuri perkembangan realisasinya. Usulan Rp12,76 triliun untuk 467.809 guru juga perlu dijelaskan status penganggarannya. Transparansi semacam itu akan mengubah angka-angka besar dari sekadar bahan konferensi pers menjadi ukuran kinerja yang dapat diuji masyarakat.

Media juga mempunyai tanggung jawab untuk tidak ikut memperbesar kesalahpahaman. Judul yang menyamakan kenaikan PPG dengan kenaikan tunjangan akan mudah menarik perhatian, tetapi berpotensi mengaburkan fakta. Jurnalisme yang baik justru harus melakukan pekerjaan yang lebih sederhana sekaligus lebih sulit: memisahkan setiap angka berdasarkan objeknya, menghitung ulang bila diperlukan, menyebutkan sumbernya, dan memberi pembaca konteks yang cukup untuk menilai kebijakan secara adil.

Dengan demikian, pernyataan tentang peningkatan 700 persen tidak perlu dibantah secara emosional. Ia cukup diuji secara data. Dari 29.933 peserta PPG pada 2024 menjadi 206.411 pada 2025 memang terjadi lonjakan luar biasa. Tetapi secara matematis kenaikannya sekitar 589,7 persen. Sementara TPG guru non-PNS naik sekitar 33,3 persen, dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan. Dua angka itu sama-sama penting, tetapi menjelaskan dua kebijakan yang berbeda.

Justru di antara kedua angka tersebut terdapat pertanyaan besar tentang keadilan pendidikan. Bagaimana dengan guru yang belum memperoleh sertifikasi? Bagaimana dengan guru non-ASN yang jumlahnya mencapai 68,8 persen dari keseluruhan guru binaan Kemenag? Bagaimana memastikan mereka memperoleh penghasilan yang layak tanpa mengorbankan standar profesional? Dan bagaimana memastikan negara tidak hanya membayar lebih banyak, tetapi juga mendapatkan kualitas pendidikan yang lebih baik?

Pertanyaan-pertanyaan itu tidak dimaksudkan untuk meragukan niat pemerintah. Sebaliknya, ia merupakan bagian dari pengawasan publik agar kebijakan yang baik tidak berhenti sebagai kebijakan di atas kertas. Guru membutuhkan kesejahteraan, tetapi negara juga membutuhkan guru yang profesional. Guru membutuhkan kepastian, tetapi peserta didik juga membutuhkan pendidikan yang bermutu. Karena itu, hak guru dan mutu pendidikan harus dipandang sebagai dua sisi dari kebijakan yang sama.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukanlah seberapa menggelegar angka yang diumumkan, melainkan seberapa nyata perubahan yang dirasakan guru dan peserta didik. Jika 700 persen berarti akses PPG semakin luas, maka langkah berikutnya adalah memastikan kualitas dan kelulusannya terjaga. Jika TPG meningkat, maka pencairannya harus tepat waktu. Jika sertifikasi dipercepat, maka kompetensi harus benar-benar diperkuat. Dan jika kesejahteraan guru ditingkatkan, martabat profesi sekaligus kualitas pendidikan harus ikut terangkat.

Dengan ukuran itu, angka 700 persen bukanlah akhir cerita. Ia justru awal dari pertanyaan yang lebih penting: apakah negara mampu mengubah lonjakan angka menjadi lompatan mutu? Di situlah kebijakan Kementerian Agama benar-benar akan diuji. Bukan di dalam judul berita, bukan dalam besarnya persentase, tetapi di ruang kelas, di madrasah, dan pada kualitas generasi yang setiap hari dipercayakan kepada para guru.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat