Perwirasatu.co.id, 18 September 2026

Empat hari sebelum kehilangan kursi Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa merombak ratusan pejabat Kementerian Keuangan. Pada 14 September 2026, Presiden Prabowo Subianto menggantikannya dengan Suahasil Nazara. Jarak waktu yang begitu pendek membuat perombakan itu kini menjadi bagian penting untuk memahami pergantian mendadak di salah satu institusi paling strategis negara.

Perombakan pada 10 September bukan perubahan kecil. Ratusan pejabat dari berbagai jenjang dilantik, dengan banyak perubahan terjadi di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Purbaya saat itu menyebut rotasi sebagai proses organisasi agar Kemenkeu lebih adaptif dan bekerja lebih baik.

Empat hari kemudian, Purbaya dicopot. Ia mengetahui keputusan tersebut melalui telepon Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi ketika sedang mengikuti rapat dengan DPD. Suahasil, yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan, kemudian dilantik sebagai penggantinya.

Pertanyaan mengenai hubungan antara dua peristiwa itu menguat sehari kemudian. Ketika ditanya apakah pencopotannya berkaitan dengan rotasi besar-besaran, Purbaya menjawab bahwa sebagian memang berkaitan. Namun ia tidak menjelaskan lebih jauh dan menegaskan pergantian menteri merupakan hak prerogatif presiden.

Persoalan menjadi lebih kompleks setelah Reuters pada 16 September melaporkan adanya ketegangan internal terkait perombakan tersebut. Berdasarkan tiga sumber pemerintah, laporan itu menyebut Dirjen Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama dan Dirjen Pajak Bimo Wijayanto keberatan karena merasa perombakan tidak dikonsultasikan secara memadai. Reuters juga melaporkan bahwa Djaka membawa keberatannya langsung kepada Presiden.

Namun laporan berbasis sumber itu bukan satu-satunya versi. Djaka secara terbuka membantah adanya konflik dengan Purbaya. Purbaya juga mengatakan tidak ada gesekan dengan mantan bawahannya. Suahasil menyatakan akan melihat kembali keputusan dan dasar administratif perombakan tersebut, sementara DJBC menunggu tindak lanjut Kementerian Keuangan.

Di tengah silang informasi itu muncul pula pernyataan Ida Yulidina, istri Purbaya. Dalam unggahan media sosial yang dikutip sejumlah media, Ida menyinggung kegelisahan suaminya sebelum pencopotan, resistensi terhadap rencana mutasi, serta keyakinannya bahwa kebenaran pada akhirnya akan terungkap.

Pernyataan tersebut memberi warna manusiawi pada pergantian Purbaya, tetapi tidak dapat diperlakukan sebagai bukti penyebab pencopotan. Klaim mengenai ratusan pegawai yang melakukan perlawanan juga membutuhkan verifikasi melalui dokumen dan keterangan resmi. Angka 200, 300 hingga 350 orang yang beredar dalam berbagai pemberitaan tidak pula dapat langsung disamakan karena muncul dalam konteks kebijakan dan kelompok pegawai yang berbeda.

Karena itu, persoalan sebenarnya jauh lebih besar daripada nasib seorang menteri. Kementerian Keuangan mengendalikan penerimaan pajak, kepabeanan, belanja, pembiayaan dan kebijakan fiskal. Perombakan ratusan pejabat di dalamnya menyangkut tata kelola institusi yang dampaknya menjangkau seluruh perekonomian.

Jika rotasi dilakukan untuk memperbaiki penerimaan dan kinerja birokrasi, dasar penilaian serta mekanismenya semestinya dapat dijelaskan. Jika terdapat keberatan pejabat internal, publik juga perlu mengetahui bagaimana mekanisme kelembagaan menyelesaikannya tanpa menjadikan perbedaan profesional sebagai pertarungan personal.

Yang diketahui sejauh ini cukup jelas: perombakan besar terjadi pada 10 September, Purbaya dicopot empat hari kemudian, dan ia mengakui rotasi tersebut sebagian berkaitan dengan pencopotannya. Reuters melaporkan adanya ketegangan internal, sedangkan Djaka membantah terjadi konflik.

Yang belum terang adalah hubungan sebab-akibat di antara seluruh peristiwa itu. Di situlah pemerintah memiliki ruang untuk menjelaskan. Tanpa keterbukaan, kekosongan informasi mudah diisi spekulasi.

Pergantian Purbaya karena itu bukan sekadar cerita tentang siapa yang kehilangan kursi dan siapa yang menggantikannya. Peristiwa ini menjadi ujian mengenai bagaimana keputusan penting dibuat, bagaimana meritokrasi birokrasi dijaga, dan seberapa terbuka negara menjelaskan perubahan besar di institusi yang menjaga keuangan republik.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat