Perwirasatu.co.id, 10 Oktober 2026

Pemerintah merealisasikan pembiayaan utang Rp494,3 triliun hingga akhir September 2026, atau 59,4 persen dari target tahunan. Angka itu belum mencapai pagu, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan bahwa fiskal aman. Di balik dominasi Surat Berharga Negara, pertanyaan yang lebih mendasar ialah seberapa produktif belanja yang dibiayai, berapa biaya kewajiban masa depan, dan bagaimana negara menjaga kepentingan publik.

Di Balik Angka Pembiayaan

Realisasi pembiayaan utang pemerintah mencapai Rp494,3 triliun dari target APBN 2026 sebesar Rp832,2 triliun. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan pembiayaan masih berjalan sesuai rencana, dengan mempertimbangkan kebutuhan kas dan kondisi pasar keuangan. ANTARA, 9 Oktober 2026, melaporkan bahwa realisasi tersebut merupakan pembiayaan utang neto, bukan sekadar jumlah bruto surat utang yang diterbitkan.

Perbedaan itu penting. Pembiayaan melalui Surat Berharga Negara (SBN) secara neto mencapai Rp497,5 triliun, sedangkan pembiayaan pinjaman neto tercatat minus Rp3,2 triliun. Hasil akhirnya menjadi Rp494,3 triliun. Dengan demikian, SBN menjadi instrumen utama pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan. Namun, keberhasilan memperoleh dana dari pasar belum otomatis membuktikan bahwa belanja negara telah menghasilkan manfaat optimal.

SBN dan Risiko Ketergantungan

Penerbitan SBN merupakan instrumen pembiayaan yang lazim digunakan pemerintah. Selain menyediakan dana bagi APBN, surat berharga negara juga menjadi pilihan investasi dan membantu perkembangan pasar keuangan domestik. Persoalannya bukan semata-mata apakah pemerintah berutang, melainkan berapa biaya yang harus dibayar, kapan kewajiban jatuh tempo, serta seberapa efektif dana tersebut digunakan.

Ada perkembangan yang patut dicermati. ANTARA, 9 Oktober 2026, melaporkan bahwa pembiayaan utang hingga September 2025 mencapai Rp502,9 triliun, lebih tinggi daripada realisasi tahun ini. Namun, pembiayaan SBN neto justru meningkat dari Rp471,4 triliun menjadi Rp497,5 triliun. Perubahan komposisi tersebut perlu dijelaskan melalui strategi biaya dana, kebutuhan kas, dan kondisi pasar, bukan langsung ditafsirkan sebagai perbaikan atau kemunduran fiskal.

Pemerintah menyatakan penerbitan SBN dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan dinamika pasar domestik dan global. Strategi ini penting karena perubahan suku bunga, nilai tukar, dan minat investor dapat memengaruhi biaya pembiayaan. Karena itu, transparansi mengenai biaya bunga, profil jatuh tempo, dan risiko pembiayaan perlu menjadi bagian dari evaluasi publik.

Defisit dan Kualitas Belanja

Persoalan utang juga tidak bisa dilepaskan dari kondisi APBN. Kementerian Keuangan, dalam publikasi 9 Oktober 2026, mencatat pendapatan negara mencapai Rp2.341,5 triliun, sementara belanja negara sebesar Rp2.660,5 triliun. Selisihnya menghasilkan defisit Rp319 triliun atau 1,24 persen terhadap produk domestik bruto.

Defisit bukan dengan sendirinya tanda kegagalan. Anggaran yang dirancang defisit dapat mendukung pembangunan dan menjaga aktivitas ekonomi. Namun, keberlanjutannya bergantung pada kemampuan meningkatkan penerimaan, mengendalikan biaya, dan memastikan belanja menghasilkan manfaat yang sepadan.

Di sinilah pengawasan publik diperlukan. Belanja untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial harus dinilai dari hasilnya, bukan hanya besarnya anggaran yang terserap. Jika pembiayaan menghasilkan layanan lebih baik, produktivitas meningkat, dan kesempatan ekonomi meluas, utang berpotensi menjadi investasi pembangunan. Sebaliknya, pengeluaran yang tidak efektif dapat meninggalkan kewajiban tanpa manfaat yang sebanding.

Siapa Menanggung Risikonya?

Risiko utang tidak dapat diukur hanya dari angka pembiayaan sembilan bulan. Penilaian yang memadai membutuhkan data posisi utang pemerintah, rasio pembayaran bunga terhadap pendapatan, komposisi mata uang, serta jadwal jatuh tempo. Tanpa indikator tersebut, menyebut utang sebagai ancaman atau menyatakan fiskal sepenuhnya aman sama-sama terlalu dini.

Kewajiban pembayaran pokok dan bunga juga harus diperhitungkan dalam perencanaan anggaran mendatang. Pemerintah perlu menjaga agar kebutuhan pembayaran tidak mempersempit ruang bagi layanan dasar dan program produktif. Namun, klaim bahwa utang pasti mengurangi anggaran masyarakat harus dibuktikan melalui data, bukan sekadar asumsi.

Pada sisi penerimaan, perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, dan penutupan kebocoran harus berjalan dengan prinsip keadilan. Masyarakat akan lebih mudah menerima kewajiban fiskal jika manfaat belanja dapat dirasakan dan pengelolaan uang publik dilakukan secara transparan.

Realisasi pembiayaan utang Rp494,3 triliun bukan alasan untuk panik, tetapi juga bukan capaian yang cukup dinilai dari keberhasilan menghimpun dana. Ukuran sesungguhnya terletak pada kualitas penggunaan uang, kemampuan memenuhi kewajiban, dan manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.

Utang dapat menjadi instrumen pembangunan jika dikelola secara produktif, terukur, dan akuntabel. Tanpa disiplin tersebut, pembiayaan hari ini berisiko mempersempit pilihan kebijakan esok hari. Pertanyaan terpenting bukan hanya berapa besar utang yang ditarik, melainkan apa yang benar-benar diperoleh rakyat dari setiap rupiah yang dibelanjakan.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat