Perwirasatu.co.id, 03 November 2026.

Martha Amalia Iflahah tidak pernah membayangkan rumah tangganya menyimpan rahasia yang berakhir menjadi tragedi kemanusiaan. Selama bertahun-tahun, suaminya, Dwi Bagus Martono, menjalani pernikahan siri tanpa sepengetahuannya. Ketika rahasia itu terbongkar, persoalannya bukan lagi sekadar pengkhianatan perkawinan. Seorang perempuan dan anaknya telah kehilangan nyawa. Kasus Madiun ini membuka pertanyaan serius tentang kejujuran, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap perempuan serta anak dalam keluarga.

Martha, perempuan berusia 34 tahun yang bekerja sebagai guru, mengaku baru mengetahui pernikahan siri suaminya pada 10 Oktober 2026. Pengakuan itu disampaikan Dwi Bagus sambil menangis dan bersujud meminta maaf. Ia mengaku telah menikahi Dini Hardiyanti secara siri selama sekitar dua tahun. Namun, ketika itu Martha hanya diberi tahu bahwa Dini dan anaknya menghilang. 

Dua puluh hari sebelumnya, pada 20 September 2026, Dini dan putranya yang berusia empat tahun diduga telah dibunuh. Kepolisian menetapkan Dwi Bagus sebagai tersangka. Penyidik mengungkap dugaan pembunuhan dilakukan di lokasi berbeda, kemudian jasad korban dibakar dan dihancurkan menggunakan mesin penggiling untuk menghilangkan jejak. 

Kronologi tersebut memperlihatkan persoalan yang lebih mendalam daripada hubungan perkawinan tersembunyi. Ada rentang waktu antara dugaan pembunuhan, laporan kehilangan, pengakuan kepada istri pertama, dan penangkapan tersangka. Setiap tahapan membutuhkan pemeriksaan berdasarkan bukti, terutama untuk memastikan siapa mengetahui apa, kapan mengetahuinya, serta bagaimana informasi sengaja disembunyikan.

Martha menegaskan tidak mengetahui peristiwa pembunuhan maupun aktivitas suaminya ketika kejadian berlangsung. Ia mengaku bekerja sebagai guru sejak pukul 07.00 hingga 15.30 WIB. Pernyataan ini penting sebagai keterangan yang harus diperiksa secara objektif, bukan langsung diterima sebagai pembuktian akhir ataupun dijadikan alasan menuduhnya terlibat. 

Pertanyaan publik menguat karena halaman belakang rumah pasangan tersebut diduga digunakan untuk menghilangkan jasad korban. Martha mengakui mengetahui keberadaan mesin pencacah dan pembangunan tungku, tetapi menyatakan tidak mengetahui tujuan sebenarnya. Menurut keterangannya, tungku itu disebut suaminya sebagai tempat pembakaran sampah. 

Di sinilah prinsip praduga tak bersalah harus bekerja. Mengetahui keberadaan suatu benda tidak otomatis berarti mengetahui penggunaannya untuk tindak pidana. Sebaliknya, keterangan ketidaktahuan juga perlu diuji melalui bukti waktu, komunikasi, saksi, dan rangkaian aktivitas. Penegakan hukum tidak boleh digantikan oleh pengadilan opini di media sosial.

Kasus ini sekaligus menunjukkan kerentanan perempuan dalam hubungan yang dibangun di atas ketimpangan informasi. Martha mengaku tidak mengetahui pernikahan kedua suaminya, sementara Dini berada dalam perkawinan siri yang tidak memiliki pencatatan negara sebagaimana perkawinan resmi. Kedua keadaan tersebut berbeda, tetapi sama-sama menimbulkan persoalan perlindungan hak.

Pernikahan siri tidak dapat dijadikan penyebab langsung pembunuhan. Kekerasan merupakan tindakan yang harus dipertanggungjawabkan pelakunya. Namun, hubungan perkawinan yang disembunyikan dapat memperumit transparansi, pengakuan hak, pembuktian hubungan keluarga, dan penyelesaian konflik. Persoalan inilah yang semestinya mendapat perhatian lebih luas daripada sekadar sensasi perselingkuhan.

Keterangan kepolisian mengenai pekerjaan dan kemampuan ekonomi Dwi Bagus juga menghadirkan ironi. Tersangka disebut memiliki penghasilan tinggi dari proyek manufaktur dan industri lepas pantai. Akan tetapi, kemapanan ekonomi dan kecakapan profesional tidak dengan sendirinya mencerminkan kematangan moral maupun kemampuan mengelola konflik keluarga. 

Yang paling memprihatinkan adalah nasib anak berusia empat tahun yang turut menjadi korban. Anak tidak memiliki tanggung jawab atas keputusan orang dewasa, apalagi atas pertengkaran dalam hubungan perkawinan. Dugaan pembunuhan terhadapnya menegaskan pentingnya perlindungan anak sebagai persoalan utama, bukan sekadar bagian tambahan dari pemberitaan kriminal.

Martha sendiri menyatakan mengalami keterkejutan, kesedihan, dan kekecewaan. Ia merasa menghadapi dua pukulan sekaligus: pengkhianatan rumah tangga dan perkara pidana berat yang menyeret suaminya. Kesaksiannya memperlihatkan bagaimana tindak kekerasan dapat menghasilkan penderitaan berlapis, termasuk bagi anggota keluarga yang tidak terbukti terlibat. 

Pemberitaan perkara ini karena itu membutuhkan kehati-hatian. Media perlu memisahkan fakta penyidikan, pengakuan tersangka, keterangan saksi, dan kesimpulan hukum. Detail kekerasan yang berlebihan berisiko mengubah penderitaan korban menjadi tontonan, sementara spekulasi terhadap pihak keluarga dapat melahirkan ketidakadilan baru.

Penyidikan harus mampu menjawab rangkaian peristiwa secara terang, termasuk motif, persiapan, pelaksanaan, dan dugaan upaya menghilangkan barang bukti. Seluruh kesimpulan mengenai kesalahan pidana tetap harus ditentukan melalui proses peradilan yang sah, dengan penghormatan terhadap hak korban dan hak tersangka.

Tragedi Madiun akhirnya menyampaikan pelajaran penting: kebohongan dalam hubungan keluarga dapat menghancurkan kepercayaan, tetapi keputusan melakukan kekerasan tetap merupakan tanggung jawab individual. Keadilan tidak cukup diwujudkan dengan mengungkap siapa menikahi siapa secara tersembunyi. Keadilan menuntut kebenaran tentang dua nyawa yang hilang, perlindungan bagi pihak yang tidak bersalah, serta pertanggungjawaban hukum yang tuntas.

Dwi Taufan Hidayat