Perwirasatu.co.id, 03 November 2026

Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan kasasi Subhan Palal terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran Rakabuming Raka membuka babak baru polemik persyaratan pencalonan Wakil Presiden. Di balik putusan itu, muncul pertanyaan lebih besar tentang tanggung jawab kementerian, verifikasi KPU, kepastian hukum, dan konsekuensi administratif terhadap jabatan publik yang diperoleh melalui pemilihan.

Surat yang diterbitkan pada 2019 kini menjadi pusat perdebatan hukum nasional. Pada 30 Oktober 2026, MA memutus perkara Nomor 742 K/TUN/2026 dengan mengabulkan kasasi, membatalkan putusan sebelumnya, dan mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan seluruhnya. Objek sengketa ialah Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019, yang menjadi dokumen penyetaraan pendidikan Gibran. ANTARA, 30 Oktober 2026, mengutip amar putusan dari laman Kepaniteraan MA.

Perjalanan perkara tidak sederhana. Gugatan Subhan di PTUN Jakarta sebelumnya tidak diterima. Bandingnya juga kandas setelah PT TUN Jakarta menguatkan putusan tingkat pertama. Kasasi kemudian membalik hasil tersebut. Perubahan ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah prosedur, dokumen pendukung, dan kewenangan penerbitan surat telah sesuai aturan? Tirto, 30 Oktober 2026, mencatat putusan saat itu masih dalam proses minutasi.

Namun, kemenangan penggugat tidak boleh ditafsirkan melampaui amar putusan. Pada 2 November 2026, MA membatalkan konferensi pers untuk menjelaskan perkara karena Biro Hukum dan Humas belum menerima salinan lengkap putusan. Artinya, publik telah mengetahui hasilnya, tetapi belum memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai pertimbangan majelis. detikNews dan Hukumonline, 2 November 2026, memberitakan penundaan tersebut.

Denny Indrayana menyoroti perkara berbeda yang diajukan Mercy Sihombing di PTUN Jakarta. Denny menyatakan gugatan dicabut pada 29 Oktober 2026 karena kementerian dinilai tidak menghadirkan dokumen dasar penerbitan suket meskipun telah diminta dalam persidangan. Pernyataan itu merupakan keterangan pihak penggugat, bukan kesimpulan pengadilan. CNN Indonesia, 2 November 2026, memuat penjelasan Denny mengenai pencabutan gugatan tersebut.

Persoalan ini bersinggungan dengan putusan MK pada 6 Oktober 2026 dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Dalam pertimbangannya, MK menyebut tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri sebagai dasar penyetaraan. Namun, MK juga menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran sebagai Wakil Presiden melalui perkara tersebut. Situs resmi MK, 6 Oktober 2026, memuat amar dan pertimbangan itu.

Dua putusan tersebut tidak boleh dicampuradukkan. MK memeriksa perkara perselisihan hasil pemilu, sedangkan MA memutus sengketa tata usaha negara mengenai surat keterangan. Objek dan kewenangannya berbeda. Karena itu, pembatalan suket tidak otomatis menggugurkan jabatan Wakil Presiden. Namun, putusan MA juga bukan persoalan administratif sepele karena dokumen tersebut pernah digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan.

Tanggung jawab negara kini diuji. Kemendikdasmen perlu menjelaskan dasar penerbitan suket, dokumen yang diperiksa, serta tindak lanjut putusan MA. KPU juga perlu menerangkan mekanisme verifikasi persyaratan pendidikan calon pada Pilpres 2024. Sementara itu, Gibran dan kuasa hukumnya berhak menyampaikan pembelaan serta menunjukkan dokumen relevan. CNN Indonesia, 2 November 2026, mengutip pernyataan Gibran bahwa ia siap membuka dokumen dalam persidangan, meskipun gugatan yang dimaksud telah dicabut.

Demokrasi tidak berhenti ketika suara dihitung dan pejabat dilantik. Ia menuntut proses pencalonan yang dapat diuji, administrasi transparan, serta pejabat yang bersedia mempertanggungjawabkan dokumen persyaratannya. Perkara ini bukan semata soal satu surat atau satu tokoh, melainkan ujian bagi lembaga negara untuk menjelaskan keputusan dan menjalankan putusan pengadilan. Publik berhak memperoleh jawaban berdasarkan hukum dan bukti, bukan spekulasi atau saling tuding.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat