Perwirasatu.co.id, ‎Gresik - Dugaan penyalahgunaan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar kembali menjadi sorotan. Praktik pengangsu hingga dugaan penimbunan BBM subsidi yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara perlu mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum.

‎Temuan tersebut bermula pada 27 Agustus 2026. Tim investigasi gabungan sejumlah media di Jawa Timur menemukan dugaan aktivitas pengisian BBM subsidi secara tidak wajar di SPBU Pertamina 54.611.25, Jalan Raya Tebaloan, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

‎Berdasarkan hasil penelusuran dan dokumentasi foto maupun video di lapangan, diketahui bahwa kendaraan yang diduga digunakan untuk mengangsu Bio Solar tersebut menggunakan tiga nomor polisi (plat nomor) kendaraan berbeda serta tiga barcode berbeda. Temuan ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai mekanisme pengawasan penyaluran BBM subsidi, termasuk kemungkinan penyalahgunaan identitas kendaraan dan sistem verifikasi pembelian.

‎Atas temuan tersebut, tim investigasi kemudian melaporkannya kepada Polres Gresik agar dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Menindaklanjuti laporan itu, aparat kepolisian melakukan pengecekan ke lokasi dan mengamankan seorang sopir beserta satu unit truk yang diduga telah dimodifikasi dengan tangki penampungan berkapasitas tidak wajar.

‎Dalam proses penanganan perkara, sopir menjalani pemeriksaan di Polres Gresik. Sementara itu, kendaraan yang diduga digunakan dalam aktivitas pengangkutan BBM subsidi turut diamankan sebagai barang bukti untuk kepentingan penyidikan.

‎Setelah kurang lebih dua bulan sejak temuan awal pada 27 Agustus 2026, perkembangan perkara tersebut akhirnya diketahui melalui keterangan penyidik Polres Gresik. Pihak penyidik menyampaikan bahwa tersangka atau sopir beserta armada truk yang diamankan telah dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Gresik untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

‎Pelimpahan tersebut merupakan bagian dari tahapan hukum yang dikenal sebagai Tahap II, yakni penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti dari penyidik kepolisian kepada penuntut umum setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21. Selanjutnya, jaksa melakukan pemeriksaan administrasi dan kelengkapan barang bukti sebelum mempersiapkan proses penuntutan serta pelimpahan perkara ke pengadilan.

‎Perkembangan ini menjadi langkah penting dalam penegakan hukum terhadap dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Namun, penanganan perkara tidak semestinya berhenti pada pengamanan sopir dan kendaraan semata. Penelusuran terhadap kemungkinan keterlibatan pihak lain, pola distribusi, asal-usul BBM, serta dugaan adanya jaringan yang lebih luas juga perlu menjadi perhatian penyidik apabila ditemukan bukti yang mendukung.

‎Tim investigasi berharap Polres Gresik dan jajaran aparat penegak hukum lainnya terus meningkatkan pengawasan serta konsistensi dalam memberantas praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi, khususnya Bio Solar. Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, akuntabel, dan tidak tebang pilih.

‎Selain ketegasan dalam penindakan, integritas aparat juga menjadi hal mendasar. Tidak arogan, tidak berbohong, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menjunjung tinggi prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis) harus tercermin dalam setiap pelaksanaan tugas kepolisian.

‎Publik tentu berharap komitmen penegakan hukum benar-benar diwujudkan hingga ke tingkat daerah. Sebab, BBM bersubsidi merupakan hak masyarakat yang membutuhkan, bukan komoditas untuk dipermainkan demi keuntungan pribadi maupun kelompok.

‎Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan penindakan terhadap pelaku di lapangan, tetapi juga kepastian bahwa distribusi BBM subsidi benar-benar tepat sasaran. Aparat penegak hukum diharapkan mampu mengungkap secara menyeluruh apabila terdapat praktik terorganisasi di balik dugaan penyalahgunaan tersebut.

‎(AR/TIM)