Perwirasatu.co.id, Selasa 23 Juni 2026.

Peluncuran Koperasi Desa Merah Putih sebagai salah satu program strategis nasional membawa harapan besar bagi kebangkitan ekonomi desa. Namun, di balik optimisme tersebut, muncul berbagai pertanyaan mengenai kesiapan operasional sejumlah koperasi percontohan. Perbincangan yang berkembang di masyarakat menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah program tidak cukup diukur dari seremoni peresmian, melainkan dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat setelah program itu berjalan.

Koperasi Desa Merah Putih dirancang sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui penguatan kelembagaan, penyediaan kebutuhan pokok, akses pembiayaan, pemasaran hasil usaha, hingga pemberdayaan UMKM. Program ini mendapat perhatian langsung dari pemerintah karena diharapkan menjadi penggerak ekonomi kerakyatan sebagaimana amanat Pasal 33 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara konseptual, gagasan tersebut memperoleh dukungan luas karena koperasi telah lama menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional.

Dalam beberapa pekan terakhir, media sosial diramaikan oleh berbagai unggahan yang mempertanyakan kesiapan sebagian koperasi percontohan. Salah satu unggahan menyebutkan adanya bangunan koperasi yang kembali difungsikan sebagaimana fungsi sebelumnya setelah kegiatan peresmian selesai. Hingga tulisan ini disusun, penulis belum menemukan dokumen resmi maupun pemberitaan media arus utama yang dapat memverifikasi secara independen kebenaran klaim tersebut. Karena itu, informasi tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai fakta, melainkan sebagai isu publik yang memerlukan klarifikasi dari pemerintah dan pihak terkait.

Meski demikian, munculnya berbagai pertanyaan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan besar akan transparansi. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, setiap proyek strategis nasional semestinya dapat diuji melalui data, dokumen, serta kondisi nyata di lapangan. Semakin terbuka informasi yang disampaikan pemerintah, semakin kecil pula ruang bagi spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat. Sebaliknya, keterbukaan informasi akan memperkuat kepercayaan publik terhadap program yang sedang dijalankan.

Sejumlah pemberitaan yang telah terverifikasi justru menunjukkan bahwa tantangan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih memang nyata. Di beberapa daerah di Nusa Tenggara Barat, misalnya, pemerintah daerah masih menghadapi kendala berupa keterbatasan lahan, status kepemilikan aset, serta kesiapan bangunan untuk operasional koperasi. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa membangun koperasi desa bukan hanya soal meresmikan gedung, melainkan memastikan seluruh aspek administrasi, hukum, dan operasional benar benar siap sebelum pelayanan kepada masyarakat dimulai.

Desa Kekeri di Kabupaten Lombok Barat sendiri memang tercatat sebagai salah satu lokasi yang mendapat perhatian pemerintah dalam pengembangan Koperasi Desa Merah Putih. Kunjungan pejabat pemerintah ke lokasi tersebut telah diberitakan media dan menunjukkan adanya komitmen pemerintah untuk mendorong percepatan pelaksanaan program. Namun, keberhasilan sebuah proyek percontohan pada akhirnya tidak ditentukan oleh banyaknya kunjungan pejabat, melainkan oleh keberlanjutan aktivitas koperasi setelah perhatian publik beralih kepada isu lain. 

Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan tidak boleh berhenti pada pencapaian administratif. Laporan yang menyatakan suatu program telah selesai harus sejalan dengan kenyataan di lapangan. Apabila masih terdapat kendala, hambatan, atau proses yang belum tuntas, informasi tersebut semestinya juga menjadi bagian dari laporan kepada pimpinan negara. Akurasi pelaporan merupakan fondasi penting dalam pengambilan keputusan karena setiap kebijakan nasional disusun berdasarkan data yang diterima dari berbagai jenjang pemerintahan. 

Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, persoalan yang perlu dievaluasi bukan semata mata mengenai kondisi sebuah bangunan, melainkan kualitas sistem verifikasi sebelum sebuah proyek dinyatakan siap menjadi percontohan nasional. Program percontohan semestinya telah memenuhi indikator yang jelas, mulai dari legalitas kelembagaan, kesiapan sarana prasarana, pengurus yang aktif, sistem administrasi yang berjalan, hingga kegiatan usaha yang benar benar telah dimulai. Tanpa indikator tersebut, predikat sebagai proyek percontohan berpotensi kehilangan makna substantif.

Kritik masyarakat terhadap pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih sepatutnya dipandang sebagai bagian dari mekanisme kontrol sosial dalam negara demokrasi. Kritik yang disampaikan berdasarkan data dan fakta bukanlah bentuk penolakan terhadap program pemerintah, melainkan dorongan agar kebijakan publik berjalan semakin baik. Pemerintah juga memiliki kesempatan untuk menjawab setiap pertanyaan publik melalui penjelasan yang terbuka, berbasis data, dan mudah diakses masyarakat. Dengan demikian, ruang spekulasi dapat dipersempit, sementara kepercayaan publik dapat terus dijaga.

Evaluasi terhadap seluruh Koperasi Desa Merah Putih juga menjadi langkah yang patut dipertimbangkan. Audit kesiapan operasional, verifikasi kondisi lapangan, evaluasi legalitas aset, serta publikasi hasil pemeriksaan secara terbuka akan memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai sejauh mana program ini telah berjalan. Langkah tersebut bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan bahwa tujuan utama membangun ekonomi desa benar benar tercapai secara berkelanjutan.

Ukuran keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih tidak terletak pada megahnya seremoni peluncuran ataupun banyaknya pejabat yang hadir dalam peresmian. Keberhasilan sesungguhnya diukur dari hidupnya aktivitas koperasi, meningkatnya kesejahteraan anggota, terbukanya lapangan usaha baru, serta tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi sebagai tulang punggung ekonomi desa. Program yang baik akan memperoleh legitimasi bukan karena narasi yang dibangun, melainkan karena manfaat nyata yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari hari.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat