Perwirasatu.co.id, Rabu 24 Juni 2026.

Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menegaskan bahwa Kementerian Keuangan belum memiliki rencana untuk menjadi pemegang saham PT Bursa Efek Indonesia mencerminkan sikap kehati hatian pemerintah di tengah terbukanya ruang hukum baru dalam tata kelola pasar modal nasional. Isu ini muncul setelah revisi Undang Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang membuka peluang bagi Kementerian Keuangan Bank Indonesia dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara untuk memiliki saham di BEI.

Klarifikasi tersebut disampaikan Purbaya saat ditemui di Tanjung Priok Jakarta dan dikutip sejumlah media nasional sebagai penegasan bahwa pemerintah belum mengambil langkah konkret untuk masuk sebagai pemegang saham bursa. MetroTV News dalam artikel berjudul Purbaya Kemenkeu Belum Berminat Ambil Saham BEI yang terbit pada 24 Juni 2026 melaporkan bahwa pernyataan tersebut menekankan posisi pemerintah yang masih fokus pada stabilitas sistem keuangan dan belum mempertimbangkan keterlibatan kepemilikan langsung di bursa efek.

Di sisi regulasi perubahan signifikan memang terjadi setelah disahkannya revisi Undang Undang P2SK pada awal Juni 2026. iNews dalam artikel berjudul UU P2SK Terbaru Kemenkeu Hingga Danantara Bisa Jadi Pemegang Saham BEI yang terbit pada 23 Juni 2026 menjelaskan bahwa ketentuan dalam Pasal 8B ayat 1 membuka ruang bagi lembaga negara termasuk Bank Indonesia dan BPI Danantara untuk menjadi pemegang saham BEI. Kebijakan ini memunculkan diskusi baru mengenai batas peran negara dalam infrastruktur pasar modal.

Meski secara hukum peluang kepemilikan terbuka para pengamat menilai bahwa realisasi kebijakan tersebut tidak otomatis dilakukan. IDXChannel dalam laporan berjudul Aturan Baru P2SK Kemenkeu Hingga Danantara Bisa Miliki Saham BEI yang terbit pada 22 Juni 2026 menyoroti bahwa pembukaan ruang kepemilikan tersebut masih harus mempertimbangkan aspek independensi pasar modal serta kepercayaan investor global terhadap netralitas bursa.

Dalam konteks tata kelola pasar modal isu kepemilikan negara atas bursa memunculkan perdebatan mendasar mengenai potensi tumpang tindih peran antara regulator dan pemilik. Secara prinsip pasar modal modern menekankan pemisahan yang tegas antara fungsi pengawasan dan kepemilikan untuk menjaga integritas mekanisme harga serta mencegah konflik kepentingan kebijakan.

Sebagian analis juga menilai bahwa keterlibatan negara sebagai pemegang saham meski dalam porsi terbatas dapat memberikan penguatan stabilitas sistem keuangan nasional terutama dalam situasi volatilitas global. Namun di sisi lain terdapat kekhawatiran bahwa langkah tersebut dapat mempengaruhi persepsi independensi pasar yang menjadi salah satu faktor utama kepercayaan investor asing terhadap pasar modal Indonesia.

Jika dibandingkan dengan praktik global mayoritas bursa besar dunia seperti di Amerika Serikat dan Eropa telah mengalami proses demutualisasi dan beroperasi sebagai entitas korporasi dengan kepemilikan swasta atau publik yang terpisah dari regulator. Hal ini menjadi referensi penting dalam menilai arah kebijakan Indonesia ke depan agar tetap sejalan dengan standar tata kelola pasar modal internasional.

Dengan demikian sikap pemerintah yang belum mengambil langkah masuk sebagai pemegang saham BEI dapat dibaca sebagai strategi menjaga keseimbangan antara ruang kebijakan negara dan prinsip independensi pasar. Tantangan ke depan adalah memastikan bahwa setiap potensi keterlibatan negara tidak mengganggu kredibilitas pasar sekaligus tetap mendukung stabilitas sistem keuangan nasional secara berkelanjutan.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat