
Keterangan Gambar : Sebuah posko di Cibinong berada dalam pusaran penyidikan dugaan makar. Bareskrim Polri menyebut lokasi di kawasan rumah makan Ema Anis diduga menjadi tempat permufakatan setelah menemukan dokumen dan spanduk.
Perwirasatu.co.id, 21 November 2026
Sebuah posko di Cibinong berada dalam pusaran penyidikan dugaan makar. Bareskrim Polri menyebut lokasi di kawasan rumah makan Ema Anis diduga menjadi tempat permufakatan setelah menemukan dokumen dan spanduk. Namun, temuan itu belum menjawab pertanyaan mendasar: perbuatan apa direncanakan, siapa terlibat, dan apakah unsur pidana terpenuhi menurut hukum yang berlaku serta bagaimana seluruh dugaan tersebut dibuktikan secara sah dan transparan oleh penyidik.
Sebuah tempat yang sebelumnya menjadi bagian dari aktivitas masyarakat kini masuk dalam perhatian aparat penegak hukum. Bareskrim Polri menggeledah posko di kawasan rumah makan Ema Anis, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Lokasi tersebut diduga berkaitan dengan mantan Kapolres Bogor, Kombes Pol. Iman Imanuddin. Penyidik menyebut tempat itu diduga menjadi salah satu titik permufakatan dalam rangkaian perkara dugaan makar.
ANTARA, 20 November 2026, melaporkan bahwa penggeledahan tersebut merupakan bagian dari pemeriksaan lima lokasi sejak Kamis malam, 19 November. Empat lokasi berada di Bogor dan satu lainnya di Curug, Tangerang. Dari posko di Cibinong, penyidik menemukan sejumlah dokumen dan spanduk yang dinilai berkaitan dengan dugaan permulaan perbuatan. Sementara itu, perangkat elektronik disita dari lokasi lain untuk diperiksa lebih lanjut.
Keterangan kepolisian tersebut membuka persoalan yang lebih besar daripada sekadar penemuan barang bukti. Apa sesungguhnya yang direncanakan? Siapa yang menyusun, mengarahkan, dan menjalankan aktivitas tersebut? Apakah terdapat hubungan konkret antara dokumen, komunikasi elektronik, pertemuan, dan tindakan yang disangkakan? Pertanyaan-pertanyaan ini membutuhkan jawaban berbasis bukti, bukan sekadar penafsiran terhadap keberadaan sebuah posko.
detikJabar, 20 November 2026, melaporkan hasil pemantauan wartawannya di Kelurahan Pakansari, Cibinong. Lokasi yang digeledah berada dalam satu kawasan yang mencakup rumah, kafe, dan rumah makan. Informasi lapangan tersebut memperkaya gambaran lokasi, tetapi identifikasi setiap bangunan tetap harus dibedakan agar tidak terjadi kekeliruan dalam menyebut tempat yang menjadi objek penyidikan.
Persoalan paling mendasar terletak pada konstruksi hukum makar. Istilah ini bukan tuduhan biasa karena menyangkut kejahatan terhadap kepentingan negara. Indonesia telah memberlakukan KUHP baru melalui UU Nomor 1 Tahun 2023 sejak 2 Januari 2026. Karena itu, penyidikan atas peristiwa November 2026 harus diuji berdasarkan ketentuan yang berlaku, termasuk unsur perbuatan dan pasal yang benar-benar diterapkan.
CNN Indonesia, 20 November 2026, memberitakan dugaan posko tersebut menjadi tempat permufakatan makar. Namun, istilah permufakatan dalam keterangan penyidik tidak otomatis membuktikan terpenuhinya unsur permufakatan jahat yang dapat dipidana. Harus ada kejelasan mengenai bentuk kesepakatan, tujuan, tindakan konkret, serta dasar hukum yang digunakan. Di sinilah ketelitian penyidik diuji.
Dimensi lain yang tidak kalah penting adalah hubungan perkara ini dengan dugaan penyadapan ilegal. ANTARA, 20 November 2026, mengutip keterangan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro bahwa sejumlah tersangka dalam perkara penyadapan ilegal juga diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan makar. Namun, status sebagai saksi tidak serta-merta membuktikan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana makar. Hubungan kedua perkara harus dibuktikan secara terpisah dan objektif.
Penyidik juga masih memeriksa barang bukti elektronik serta mengumpulkan alat bukti untuk menentukan langkah hukum berikutnya. Dalam pemberitaan ANTARA, 20 November 2026, Susatyo menyatakan bahwa gelar perkara internal telah dilakukan dan koordinasi dengan kejaksaan akan menjadi bagian dari proses lanjutan. Artinya, konstruksi perkara masih berkembang dan belum dapat diperlakukan sebagai kesimpulan hukum.
Di tengah proses tersebut, transparansi menjadi kebutuhan penting. Kepolisian perlu menjelaskan dasar penggeledahan, relevansi barang bukti, serta hubungan antara para pihak yang diperiksa. Sebaliknya, masyarakat juga perlu menghindari penghakiman sebelum proses hukum selesai. Prinsip praduga tak bersalah bukan perlindungan istimewa bagi seseorang, melainkan jaminan mendasar dalam negara hukum.
Perkara ini juga menuntut ruang bagi perspektif independen. Penjelasan ahli hukum pidana mengenai unsur makar, pendapat pakar hukum tata negara tentang perlindungan konstitusi, serta tanggapan pihak-pihak yang disebut dalam penyidikan diperlukan agar pemberitaan tidak hanya bertumpu pada satu perspektif institusi. Tanpa keseimbangan tersebut, informasi berisiko berubah menjadi pengulangan keterangan resmi tanpa pengujian kritis.
Penggeledahan posko di Cibinong menjadi ujian bagi profesionalitas penegakan hukum. Banyaknya lokasi yang diperiksa, dokumen yang disita, atau pihak yang dimintai keterangan bukan ukuran tunggal keberhasilan penyidikan. Ukurannya adalah kemampuan membuktikan setiap unsur tindak pidana melalui alat bukti yang sah, prosedur yang benar, dan proses peradilan yang adil.
Negara memang berkewajiban melindungi konstitusi dari setiap ancaman. Namun, kewenangan itu harus berjalan seiring dengan perlindungan hak warga negara. Dugaan makar tidak boleh menjadi kesimpulan sebelum pembuktian, sebagaimana penegakan hukum tidak boleh berubah menjadi ruang bagi prasangka. Sebab, kekuatan negara hukum bukan terletak pada kerasnya tuduhan, melainkan pada kemampuannya membuktikan kebenaran tanpa mengorbankan keadilan.
Dwi Taufan Hidayat


















LEAVE A REPLY