Perwirasatu.co.id, 24 Agustus 2026.

Pemblokiran dana muka haji Indonesia oleh Arab Saudi membuka persoalan yang jauh lebih besar daripada angka Rp66,6 miliar. Di balik sengketa itu ada pertanyaan tentang ketelitian pemeriksaan kesehatan, kepastian asuransi, akuntabilitas penyelenggara, dan perlindungan jemaah. Jika 600 orang benar lolos dengan kondisi yang semestinya menggugurkan istithaah, masalahnya bukan sekadar administratif, melainkan menyentuh mutu tata kelola haji nasional, dan kredibilitas negara.

Pemerintah Arab Saudi disebut memblokir sekitar 14 juta riyal atau sekitar Rp66,6 miliar dari dana DP haji Indonesia untuk 2027. Informasi itu disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak dalam rapat bersama Komisi VIII DPR pada 19 Agustus 2026. Pemerintah Indonesia mempersoalkan tindakan tersebut karena dana yang diblokir adalah uang muka untuk penyelenggaraan 2027, sementara persoalan yang dijadikan dasar berkaitan dengan pelaksanaan haji 2026. 

Angka Rp66,6 miliar memang besar, tetapi perhatian publik tidak boleh berhenti pada nominal. Inti persoalan adalah dugaan pelanggaran ketentuan asuransi yang dikaitkan dengan sekitar 600 jemaah Indonesia. Menurut penjelasan pemerintah, otoritas Saudi menemukan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu yang semestinya tidak memenuhi persyaratan. Karena klaim itu menyangkut kesehatan dan perlindungan asuransi, tuduhan harus diuji dengan data medis, dokumen polis dan dasar kontraktual yang jelas. 

Istithaah kesehatan bukan sekadar formalitas administratif. Ia merupakan mekanisme untuk memastikan kemampuan fisik dan kesehatan seseorang dalam menjalankan rangkaian ibadah yang berat. Standar teknis Indonesia menetapkan sejumlah kondisi yang dapat membuat seseorang tidak memenuhi syarat, melalui pemeriksaan medis. Karena itu, jika benar ratusan jemaah berisiko tetap diberangkatkan, pemerintah perlu menjelaskan di titik mana penyaringan gagal: pemeriksaan awal, penetapan status, verifikasi dokumen, atau pengawasan akhir. 

Pemberitaan menyebut kondisi seperti gagal ginjal, gagal jantung, penyakit paru-paru kronis, sirosis, gangguan saraf, gangguan psikiatri berat, demensia, kehamilan tiga bulan, serta TBC. Namun, daftar penyakit tidak boleh dibaca sebagai vonis otomatis. Standar medis menggunakan tingkat keparahan dan kriteria klinis tertentu. Karena itu, verifikasi harus berbasis kasus per kasus. Prinsipnya jelas: kesehatan jemaah harus dilindungi, tetapi keputusan medis juga harus objektif, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Pemerintah Indonesia menyatakan belum menerima rincian yang cukup untuk melakukan verifikasi menyeluruh. Dahnil menyebut pihaknya meminta data lengkap mengenai dugaan pelanggaran, termasuk rincian asuransi dan ketentuan kontraktual yang dianggap dilanggar. Sikap ini tepat karena negara tidak boleh menerima begitu saja klaim finansial yang berdampak pada dana negara. Namun, kehati-hatian diplomatik tidak boleh menjadi alasan untuk menunda audit internal. Dua pekerjaan harus berjalan bersamaan: meminta bukti dari Saudi dan memeriksa proses pemeriksaan kesehatan Indonesia. 

Keberatan Indonesia juga menyentuh tata kelola keuangan. 

Pemerintah menilai tidak tepat apabila DP haji 2027 diblokir untuk menyelesaikan persoalan yang dikaitkan dengan haji 2026. Komisi VIII DPR meminta pemerintah mengambil langkah tegas dan menilai pembiayaan haji tidak semestinya dialihkan untuk menutup beban tahun sebelumnya tanpa dasar yang jelas. Karena itu, pemerintah harus menunjukkan dasar perjanjian, mekanisme sanksi, klausul asuransi, dan posisi hukum dana tersebut. Ini wilayah argumentasi hukum, bukan sekadar perang pernyataan. 

Tetapi Indonesia juga perlu menghindari sikap defensif yang hanya menonjolkan keberatan kepada Saudi. Jika data 600 jemaah setelah diverifikasi terbukti benar, persoalan pokok berada di dalam negeri. Siapa yang memeriksa? Dengan instrumen apa? Berdasarkan standar apa? Siapa yang menetapkan seseorang memenuhi istithaah? Sistem yang baik harus meninggalkan jejak audit tanpa mengorbankan kerahasiaan pasien. Asuransi pun harus dibedah dari hulu: polis, underwriting, verifikasi, klaim, hingga pengawasan kontrak. 

Kasus ini semestinya menjadi momentum reformasi, bukan sekadar upaya mengembalikan dana. Pemerintah perlu mencocokkan data Saudi dengan rekam pemeriksaan di Indonesia, mengaudit keputusan istithaah, menelaah polis dan klaim asuransi, lalu menyusun kesimpulan bersama yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kesalahan terbukti, sistem harus diperbaiki dan pihak yang lalai dievaluasi. Jika tuduhan tidak terbukti, Indonesia harus menuntut pemulihan dana serta kepastian kontraktual. Jemaah tidak boleh menjadi angka dalam laporan; mereka adalah warga yang mempercayakan keselamatan dan ibadahnya kepada negara. 

Pada akhirnya, sengketa ini bukan pertarungan siapa yang paling keras menyampaikan keberatan, melainkan siapa yang paling mampu menghadirkan bukti. Arab Saudi berhak menjaga standar kesehatan jamaah yang masuk ke wilayahnya. Indonesia berhak memperoleh proses transparan, dasar sanksi yang jelas, dan perlakuan kontraktual yang adil. Di antara kepentingan itu, jemaah harus tetap menjadi pusat. Sengketa Rp66,6 miliar dapat menjadi pelajaran penting bahwa penyelenggaraan haji yang bermartabat membutuhkan pemeriksaan akurat, asuransi pasti, keuangan tertib, dan diplomasi berbasis data.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat