Perwirasatu.co.id, 10 November 2026

Di Kompleks Parlemen, Selasa (10/11/2026), Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron memilih jawaban singkat ketika ditanya soal kabar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk membicarakan pengunduran diri. "Saya tidak mendengar ini," katanya. Jawaban itu belum mengonfirmasi ataupun membantah pertemuan, tetapi membuka pertanyaan tentang sikap Demokrat menghadapi polemik konstitusional yang kian ramai di tengah dinamika politik nasional.

Pernyataan Herman sekilas terdengar biasa. Namun, dalam situasi politik yang memanas, kalimat singkat seorang elite partai dapat memiliki makna lebih luas. Ia tidak membenarkan kabar pertemuan, tetapi juga tidak menyatakan informasi tersebut tidak benar. Sikap ini memperlihatkan kehati-hatian Demokrat menghadapi isu yang berpotensi mengubah konfigurasi politik nasional.

Polemik Gibran sendiri berkembang setelah Mahkamah Konstitusi pada 6 Oktober 2026 memutus perkara terkait persyaratan pendidikan calon wakil presiden. MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau dokumen pendidikan luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan SMA. Namun, permohonan tidak dapat diterima dan MK tidak mendiskualifikasi Gibran karena perkara tersebut tidak lagi berada dalam rezim sengketa hasil pemilu setelah pelantikan. Penjelasan resmi MK ini penting agar publik tidak menyederhanakan putusan sebagai pembatalan jabatan wakil presiden.

Perkembangan berikutnya datang dari Mahkamah Agung. Pada 30 Oktober 2026, MA mengabulkan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Putusan tersebut kemudian memunculkan perdebatan mengenai konsekuensi hukum dan legitimasi pencalonannya. Namun, pembatalan dokumen administratif tidak dengan sendirinya berarti jabatan wakil presiden otomatis berakhir. Persoalan akibat hukumnya tetap harus dibaca berdasarkan amar dan pertimbangan putusan serta mekanisme konstitusi.

Di tengah situasi tersebut, Demokrat belum mengambil keputusan politik. Herman menyebut persoalan itu serius dan masih perlu dikaji. Ia juga menegaskan bahwa langkah partai menunggu arahan Ketua Umum dan Majelis Tinggi. Metro TV pada 10 November 2026 melaporkan bahwa Demokrat masih mendalami perkembangan perkara, sementara Liputan6.com pada tanggal yang sama memberitakan rencana rapat internal fraksi untuk membahas polemik tersebut.

Sikap menunggu ini menarik dicermati. Di satu sisi, kehati-hatian diperlukan agar keputusan politik tidak mendahului kepastian hukum. Di sisi lain, publik berhak mengetahui bagaimana partai yang memiliki wakil di parlemen menjalankan fungsi pengawasan terhadap persoalan yang menyangkut jabatan publik. Apakah Demokrat sedang melakukan konsolidasi, menjaga stabilitas koalisi, atau menunggu perkembangan hukum? Pertanyaan itu belum dapat dijawab tanpa penjelasan lebih lanjut dari pimpinan partai.

Ketua DPR Puan Maharani juga meminta masyarakat tidak berspekulasi mengenai kabar pengunduran diri Gibran. Dalam pemberitaan Kedai Pena, 10 November 2026, Puan menyatakan pimpinan DPR masih menampung masukan dari fraksi dan anggota parlemen sebelum menentukan langkah. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pembahasan politik masih berlangsung, bukan bukti bahwa mekanisme pemberhentian telah dimulai.

Di sinilah persoalan politik harus dipisahkan dari mekanisme konstitusional. Pengunduran diri merupakan keputusan pejabat yang diproses sesuai ketentuan hukum. Sementara pemakzulan memiliki tahapan tersendiri sebagaimana diatur Pasal 7A dan 7B UUD 1945, termasuk proses di DPR, pemeriksaan Mahkamah Konstitusi, dan keputusan MPR. Karena itu, wacana Hak Menyatakan Pendapat tidak dapat langsung disamakan dengan keputusan pemberhentian.

Yang lebih penting, polemik ini menguji kedewasaan demokrasi. Partai politik tidak cukup hanya menghitung posisi dalam koalisi atau risiko kehilangan dukungan kekuasaan. Mereka juga harus menunjukkan keberanian menjaga akuntabilitas dan kepastian hukum. Sebaliknya, tekanan publik pun harus berjalan berdasarkan fakta, bukan penghakiman yang dibangun dari kabar yang belum terkonfirmasi.

Isu Gibran mundur bukan sekadar persoalan pertemuan dua pemegang kekuasaan. Ia menjadi ujian bagi transparansi Istana, konsistensi partai politik, dan tanggung jawab parlemen. Demokrat boleh menunggu, tetapi publik tidak seharusnya dibiarkan terus menerka. Dalam demokrasi, kehati-hatian politik penting, tetapi kepastian hukum dan keterbukaan informasi jauh lebih mendasar.

Dwi Taufan Hidayat