Perwirasatu.co.id, 10 November 2026

Pengunduran diri Raja Juli Antoni, Isyana Bagoes Oka, dan Giring Ganesha dari PSI bukan sekadar pergantian pengurus. Ketika tiga tokoh partai yang juga berada dalam pemerintahan memilih mundur, publik patut menguji loyalitas politik, independensi pejabat negara, serta kemampuan partai mempertahankan idealisme dan demokrasi internal di tengah kedekatannya dengan pusat kekuasaan dan kepentingan pemerintahan.

Status mereka berbeda. DPP PSI menerima pengunduran diri Raja Juli dari jabatan Sekjen, Isyana dari Wakil Ketua Umum, serta Giring dari keanggotaan partai. Raja Juli ingin fokus sebagai Menteri Kehutanan. Giring menyebut ada hal-hal yang tak lagi sejalan dengan perjuangannya. Alasan Isyana tidak boleh diasumsikan sama. ANTARA dan CNN Indonesia memberitakan pengumuman itu pada 9 November 2026.

Keputusan Raja Juli membuka diskusi tentang batas jabatan partai dan tanggung jawab negara. Melepaskan posisi struktural belum otomatis membuktikan independensi. Ukurannya ialah kebijakan: apakah perlindungan hutan dan penegakan hukum berjalan transparan? Kementerian Kehutanan mencatat deforestasi neto Indonesia pada 2024 mencapai 175.400 hektare. Tantangan itu menuntut kinerja.

Pernyataan Giring tentang ketidakselarasan perjuangan mengangkat pertanyaan mengenai jarak antara idealisme dan realitas berpartai. Namun, itu alasan yang ia sampaikan, bukan bukti konflik internal. PSI melalui Ketua DPP Bestari Barus menyatakan tidak ada masalah internal. Kedua keterangan perlu dibaca berimbang. Yang layak diuji ialah ruang kritik dan pengambilan keputusan transparan. Tirto memuat kedua pernyataan pada 9 November 2026.

Tantangan PSI juga elektoral. Data BPS menunjukkan suara partai naik dari 2,65 juta (1,89 persen) pada Pemilu 2019 menjadi 4,26 juta (2,81 persen) pada 2024. Kenaikan itu belum mencapai ambang batas parlemen empat persen sehingga PSI belum memperoleh kursi DPR RI. Pekerjaan partai ialah memperluas basis sosial, memperkuat kaderisasi, dan membangun identitas mandiri.

Pengunduran diri ketiganya tidak otomatis mengubah posisi PSI dalam koalisi Prabowo-Gibran. Bestari Barus menyatakan keputusan itu tidak berkaitan dengan posisi partai dalam koalisi. Namun, kedekatan dengan pemerintah menjadi ujian: mampukah PSI menjaga daya kritis sekaligus mendukung kebijakan bermanfaat? Menjadi bagian koalisi tidak berarti menanggalkan fungsi kontrol.

Peristiwa ini lebih tepat menjadi momentum evaluasi, bukan vonis. Bagi Raja Juli, ukuran pengabdian ialah hasil kerja di sektor kehutanan. Bagi Isyana dan Giring, publik dapat mencermati langkah berikutnya. Bagi PSI, tantangannya membuktikan organisasi tetap kokoh tanpa bergantung pada figur dan mampu mengelola perbedaan secara demokratis.

Demokrasi tidak cukup diukur dari banyaknya partai atau kader yang menduduki jabatan. Ukurannya juga transparansi organisasi, kebebasan mengkritik, dan akuntabilitas pejabat. Ketika loyalitas partai berhadapan dengan kekuasaan, yang harus diutamakan ialah mandat publik.

Dwi Taufan Hidayat.