Perwirasatu.cp.id, 10 November 2026

Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi ujian serius bagi kepolisian dan negara hukum. Empat perwira tinggi Polri telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, pertanyaan utama belum terjawab: siapa mengendalikan operasi, untuk apa informasi dikumpulkan, siapa yang menerimanya, dan bagaimana pengawasan negara membiarkan dugaan penyalahgunaan kewenangan berlangsung tanpa terdeteksi selama ini?

Kasus ini bukan sekadar pelanggaran privasi seorang kepala negara. ANTARA pada 3 November 2026 mengutip Bareskrim bahwa dugaan penyadapan berlangsung sepanjang 2025–2026 dan menyasar bukan hanya Presiden, tetapi juga pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, LSM, serta pengusaha. Jika terbukti, perkara ini menyentuh ruang publik yang jauh lebih luas.

Menurut penyidik, nomor telepon dimasukkan ke sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa permohonan penyidik, lampiran laporan polisi, atau kaitan dengan penegakan hukum. Bareskrim juga mengungkap dugaan penghapusan hasil penyadapan pada Oktober 2026. ANTARA pada 5 November melaporkan bahwa tersangka berinisial SU diduga memberi persetujuan atas penyadapan dan penghapusan berkas. Keterangan tersebut merupakan bagian dari penyidikan, bukan putusan pengadilan.

Empat tersangka yang diumumkan ialah Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi. Namun, peran masing-masing belum dijelaskan secara utuh kepada publik. Siapa memulai operasi, mengakses sistem, mengendalikan hasil, dan menerima informasi? Status tersangka tidak berarti seseorang telah terbukti bersalah. Setiap dugaan harus diuji melalui bukti dan proses peradilan.

Penyidikan harus melampaui daftar nama. Adakah pemberi perintah di luar pelaksana teknis? Apakah hasil penyadapan diserahkan kepada pihak lain? Dapatkah data yang dihapus dipulihkan? Pertanyaan ini tidak boleh dijawab dengan spekulasi tentang faksi politik atau persaingan elite. Jawabannya harus bertumpu pada jejak digital, dokumen otorisasi, keterangan saksi, dan bukti yang dapat diuji.

Perkara ini juga berkembang ke pendalaman dugaan makar. ANTARA pada 9 November 2026 mengutip Menko Yusril Ihza Mahendra bahwa penyidik mendalami kemungkinan tindak pidana tersebut, selain penyadapan, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Perkembangan ini memunculkan pertanyaan: bukti baru apa yang menjadi dasar pendalaman? Dugaan makar tidak boleh menjadi kesimpulan sebelum unsur pidananya dibuktikan.

Dari sisi teknologi, kasus ini mengingatkan pada risiko insider threat atau ancaman dari orang dalam. Sistem yang dirancang untuk penegakan hukum dapat disalahgunakan jika akses, persetujuan, pencatatan, dan audit tidak dipisahkan. Karena itu, penyidikan perlu memeriksa rekam akses LIMS, kewenangan pengguna, jejak penghapusan, cadangan data, serta audit independen. Mengganti personel saja tidak cukup jika kerentanan sistem dibiarkan.

ANTARA pada 5 November memberitakan bahwa Polri membentuk tim khusus yang dipimpin Kabareskrim. Sementara itu, pemerintah menyatakan tidak membentuk satuan tugas tersendiri dan menyerahkan perkara kepada penyidik. Keduanya berbeda lingkup: tim internal Polri bukan satuan tugas pemerintah di luar kepolisian.

Pengawasan DPR juga penting. E-Media DPR RI pada 9 November memberitakan Komisi III menjadwalkan rapat dengan Kapolri pada 12 November untuk meminta penjelasan mengenai motif dan pihak yang memerintahkan. Pengawasan harus menjaga independensi penyidikan, bukan menjadi tekanan politik.

Ukuran keberhasilan bukan jumlah tersangka atau cepatnya konferensi pers. Negara harus menjelaskan bagaimana kewenangan penyadapan digunakan, siapa yang mengawasi, siapa yang dirugikan, dan bagaimana hak korban dipulihkan. Presiden berhak atas perlindungan keamanan, tetapi privasi tidak boleh hanya berlaku bagi pejabat tinggi. Jika dugaan terbukti, reformasi aturan penyadapan, audit sistem, dan pengawasan independen harus menjadi tindak lanjut.

Demokrasi membutuhkan batas kekuasaan yang jelas dan hukum yang berlaku setara. Pertanyaan terbesarnya bukan hanya siapa yang menyadap Presiden, melainkan siapa yang mengawasi pemegang alat penyadapan dan mengapa pengawasan itu diduga gagal.

Dwi Taufan Hidayat