Perwirasatu.co.id  10 November 2026

Sebuah foto seusai persidangan kini memunculkan pertanyaan tentang batas profesionalitas jaksa. Paguyuban Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (PMAKI) melaporkan sejumlah penuntut umum kepada Komisi Kejaksaan setelah mereka diduga berfoto bersama Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pengaduan itu belum membuktikan pelanggaran, tetapi menguji keseriusan institusi menjaga etika, independensi, dan kepercayaan publik di tengah perkara sensitif yang menyita perhatian publik nasional.

Polemik bermula setelah beredarnya video yang memperlihatkan sejumlah jaksa berfoto bersama Jokowi seusai persidangan pada 5 November 2026. Hari itu, mantan presiden tersebut hadir sebagai saksi dalam perkara dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah, dengan terdakwa Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa. Katadata pada 6 November 2026 memberitakan kehadiran Jokowi dalam persidangan tersebut.

Empat hari setelah peristiwa itu, PMAKI melaporkan para jaksa penuntut umum kepada Komisi Kejaksaan RI. Ketua Umum PMAKI, Syaefudin, menilai tindakan berfoto bersama saksi yang dihadirkan dalam perkara yang mereka tangani berpotensi melanggar etika profesi. iNews.id dan Mata Hukum, keduanya pada 9 November 2026, memberitakan laporan tersebut. PMAKI juga menyebut video yang beredar sebagai bagian dari bukti pengaduan.

Persoalannya bukan semata-mata apakah seorang jaksa boleh berfoto dengan tokoh publik. Setiap orang memiliki hak berinteraksi secara sosial. Namun, jabatan penuntut umum membawa tanggung jawab profesional yang tidak dapat dilepaskan dari standar integritas. Terlebih, interaksi tersebut terjadi dalam konteks perkara yang melibatkan orang yang sedang memberikan keterangan sebagai saksi.

Meski demikian, foto tidak otomatis membuktikan keberpihakan, konflik kepentingan, ataupun penyimpangan penuntutan. Kesimpulan semacam itu harus didasarkan pada pemeriksaan yang objektif. Konteks pengambilan gambar, hubungan para pihak, waktu interaksi, serta kemungkinan adanya komunikasi yang berkaitan dengan perkara perlu diperiksa secara cermat.

Di sinilah persoalan etik menjadi penting. Independensi jaksa bukan hanya menyangkut kebebasan mengambil keputusan berdasarkan hukum dan alat bukti, melainkan juga kemampuan menjaga jarak profesional dari kepentingan di luar tugasnya. Imparsialitas menuntut aparat tidak memberikan kesan bahwa kewenangannya digunakan untuk menguntungkan pihak tertentu.

Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kode Perilaku Jaksa memberikan landasan untuk menilai persoalan tersebut. Standar perilaku jaksa tidak hanya berlaku ketika menjalankan tugas kedinasan, tetapi juga di luar kedinasan. Integritas, profesionalitas, dan kebijaksanaan merupakan nilai penting yang harus dijaga. Artinya, perilaku personal pun dapat menjadi persoalan etik apabila bertentangan dengan kewajiban profesi.

Komisi Kejaksaan kini memiliki ruang untuk menelaah pengaduan PMAKI. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011, lembaga ini menjalankan fungsi pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap perilaku jaksa. Pemeriksaan seharusnya tidak berhenti pada penilaian terhadap sebuah foto, tetapi menggali konteks dan mendengarkan keterangan pihak-pihak yang terlibat.

Kejaksaan juga perlu memberikan klarifikasi secara terbuka. Jika tidak ditemukan pelanggaran, penjelasan yang objektif dapat meredakan keraguan publik. Sebaliknya, jika pemeriksaan menemukan pelanggaran kode perilaku, penegakan disiplin harus dilakukan tanpa pandang bulu. Kritik masyarakat tidak seharusnya dianggap sebagai serangan terhadap institusi, melainkan bagian dari pengawasan publik.

Yang tidak boleh dikorbankan adalah hak para terdakwa memperoleh proses peradilan yang adil. Perkara yang menyangkut tokoh politik dan polemik ijazah telah menyedot perhatian masyarakat. Karena itu, jaksa harus memastikan seluruh tindakan penuntutan tetap berorientasi pada hukum, pembuktian, dan kepentingan keadilan, bukan kedekatan personal ataupun tekanan opini publik.

Polemik foto bersama Jokowi merupakan ujian bagi profesionalitas dan akuntabilitas kejaksaan. Sebuah foto belum tentu membuktikan pelanggaran, tetapi pertanyaan publik layak dijawab melalui pemeriksaan yang transparan. Sebab, kepercayaan terhadap hukum tidak hanya dibangun melalui putusan pengadilan, melainkan juga melalui perilaku aparat yang menjalankannya. Independensi bukan sekadar janji institusi, melainkan prinsip yang harus terlihat dalam setiap tindakan.

Dwi Taufan Hidayat