
Keterangan Gambar : Forum Wartawan Investigasi Nusantara (For-WIN) menyoroti tajam, persoalan yang kini tengah gencar menjadi pembicaraan di ruang Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ): mitigasi risiko bila dikaji dan dianalisis secara yuridis, baik dari aspek administrasi maupun aspek hukum pidananya.
Perwirasatu.co.id, Jakarta - Forum Wartawan Investigasi Nusantara (For-WIN) menyoroti tajam, persoalan yang kini tengah gencar menjadi pembicaraan di ruang Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ): mitigasi risiko bila dikaji dan dianalisis secara yuridis, baik dari aspek administrasi maupun aspek hukum pidananya.
Menurut analisis For-WIN, persoalan Sertifikat Badan Usaha (SBU) selama ini masih dianggap sepele oleh sebagian pelaku usaha konstruksi. Padahal, SBU adalah jantung legalitas yang menentukan, apakah sebuah perusahaan layak atau tidak menjalankan pekerjaan konstruksi.
POTRET PERUSAHAAN NAIK DAUN TAPI GAGAL KARENA SBU
Bayangkan sebuah perusahaan konstruksi yang tengah naik daun, berhasil menangani beberapa proyek kecil, mulai dilirik investor, dan dipercaya pasar, namun saat hendak mengikuti tender pemerintah ada satu persyaratan penting yang tidak terpenuhi.
Ternyata, mereka belum memiliki SBU, atau memiliki tapi tidak diperpanjang. Maka, kesempatan besar pun sirna dan reputasi mereka ikut terpengaruhi.
Kondisi ini bukanlah sekadar cerita. Ini gambaran nyata yang dapat terjadi. Betapa pentingnya legalitas, dalam bisnis konstruksi yang menjadi syarat wajib.
Analisis Bab I:
- Tanpa SBU, Kredibilitas Runtuh;
For-WIN menilai, badan usaha tanpa SBU adalah masalah besar. Kredibilitasnya akan diragukan. Hal tersebut menunjukkan ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan berakibat sulit mendapatkan proyek.
Secara administrasi, perusahaan tanpa SBU yang masih berlaku akan dinyatakan tidak memenuhi syarat kualifikasi, penawaran digugurkan, bahkan masuk daftar hitam.
Secara pidana, jika perusahaan nekat mengerjakan proyek tanpa SBU yang sah, ada potensi jeratan UU Jasa Konstruksi, pemalsuan dokumen, hingga tipikor jika menggunakan uang negara dan menimbulkan kerugian negara.
Analisis Bab II:
- Pinjam Bendera, Jalan Pintas Menuju Bui;
Praktik yang lebih berbahaya menurut For-WIN adalah pinjam-meminjam SBU atau pinjam bendera. Perusahaan A meminjamkan bendera, Perusahaan B yang mengerjakan di lapangan, dengan imbalan fee 2% - 5%.
Padahal, Perpres PBJ melarang keras pemindahtanganan kualifikasi. Jika terbukti, kontrak diputus sepihak, jaminan dicairkan, kedua perusahaan di-blacklist LKPP.
Lebih jauh, kontrak yang lahir dari dokumen tidak benar bisa cacat hukum. Dan secara pidana bisa masuk pemalsuan dokumen, penipuan terhadap Pokja/PPK, hingga korupsi dengan ancaman di atas 5 tahun penjara.
For-WIN menegaskan: SBU bukan untuk dipinjamkan. Meminjamkannya, sama saja meminjamkan nyawa perusahaan kepada orang lain.
Analisis Bab III:
- PPK dan Pokja yang Loloskan Ikut Kena;
For-WIN juga membalik kamera ke pemerintah. Jika PPK dan Pokja meloloskan perusahaan yang SBU-nya mati, tidak sesuai, atau hasil pinjam bendera, maka merekalah yang pertama kali diperiksa.
PPK adalah penandatangan kontrak dan pencair uang negara. Pokja adalah pintu gerbang penilai kualifikasi. Jika pintu ini jebol, proyek cacat akan lolos.
Risikonya berlapis: Sanksi administrasi berupa pencopotan jabatan, Tuntutan Ganti Rugi (TGR) untuk mengganti kerugian negara dari kantong pribadi, hingga jeratan Pasal 2, 3, 5, 11, 12 UU Tipikor dan Pasal 55 KUHP tentang turut serta.
Prinsip dalam hukum pidana PBJ menurut For-WIN: "Tidak ada alasan tidak tahu." Karena PPK dan Pokja sudah dilatih dan bersertifikat.
Sebagai penutup analisis, For-WIN merekomendasikan 4 langkah mitigasi:
1. Verifikasi Berlapis:
Cek SBU langsung ke sistem LPJK / OSS, jangan hanya percaya PDF.
2. Berita Acara Jujur:
Jika ragu, tuangkan dalam klarifikasi, jangan paksakan lolos.
3. Berani Gugur:
Lebih baik tender gagal dan diulang, daripada tender jalan tapi berujung di Kejaksaan.
4. Tolak Titipan:
Setiap titipan untuk meloloskan perusahaan tertentu adalah awal bencana hukum.
Mitigasi risiko PBJ bukan tentang takut tender, tapi tentang berani patuh aturan. Perusahaan harus punya SBU yang sah, PPK dan Pokja harus berani menegakkan syarat itu. Jika keduanya patuh, proyek aman, uang negara selamat, dan tidak ada yang berurusan dengan hukum!
Oleh: FC-Goest (Inisiator For-WIN)

















LEAVE A REPLY