Home Politik RUU Perampasan Aset Menguji Keadilan Negara

RUU Perampasan Aset Menguji Keadilan Negara

6
0
SHARE
RUU Perampasan Aset Menguji Keadilan Negara

Keterangan Gambar : Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset memasuki tahapan penting di DPR. Namun, keberhasilannya tidak cukup diukur dari kecepatan legislasi, melainkan dari ketegasan pembuktian, jaminan proses hukum yang adil, serta kemampuan memulihkan kerugian tanpa membuka ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan dan merugikan pihak yang tidak bersalah.

Perwirasatu.co.id, 18 November 2026

Di balik upaya negara mengambil kembali kekayaan hasil kejahatan, tersimpan persoalan tentang batas kewenangan dan perlindungan hak warga. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset memasuki tahapan penting di DPR. Namun, keberhasilannya tidak cukup diukur dari kecepatan legislasi, melainkan dari ketegasan pembuktian, jaminan proses hukum yang adil, serta kemampuan memulihkan kerugian tanpa membuka ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan dan merugikan pihak yang tidak bersalah.

Komisi III DPR RI menyetujui laporan hasil kerja Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) RUU Perampasan Aset dalam rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 18 November 2026. Ketua Komisi III Habiburokhman menyatakan pembahasan di tingkat Panitia Kerja telah rampung. Tahap berikutnya adalah pengambilan keputusan tingkat pertama melalui rapat kerja yang dijadwalkan pukul 13.00 WIB, sebelum dibawa ke Rapat Paripurna.

Secara prosedural, perkembangan ini menandai kemajuan legislasi. Namun, selesainya pembahasan teknis tidak otomatis menjamin kualitas undang-undang. Persoalan sesungguhnya terletak pada substansi norma yang mengatur hubungan antara kewenangan negara, pembuktian hukum, dan perlindungan kepemilikan warga.

Besarnya pekerjaan legislasi terlihat dari 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang diserahkan pemerintah. Rinciannya terdiri atas 160 DIM tetap, 135 redaksional, 40 substansi, 44 dihapus, dan 18 substansi baru. Perubahan judul menjadi RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya juga menuntut kejelasan mengenai jenis kejahatan yang dapat menjadi dasar perampasan.

Tantangan paling sensitif menyangkut mekanisme non-conviction based asset forfeiture, yakni perampasan aset tanpa putusan pidana terhadap pelaku. Mekanisme ini dapat menjadi instrumen pemulihan ketika perkara tidak dapat disidangkan karena kondisi tertentu. Namun, kewenangan tersebut harus dibatasi secara ketat melalui pembuktian yang terukur, pemeriksaan pengadilan, dan kesempatan mengajukan keberatan. Negara tidak boleh menjadikan kemudahan merampas aset sebagai alasan mengabaikan proses hukum.

Perlindungan pihak ketiga beriktikad baik juga tidak boleh menjadi pelengkap. Pasangan, ahli waris, atau pembeli yang memperoleh aset secara sah bisa terdampak ketika harta yang berkaitan dengan tindak pidana disita. Pakar hukum Marjan Miharja pada 10 November 2026 mengingatkan bahwa perlindungan pihak ketiga dan mekanisme ganti kerugian masih perlu dirumuskan secara komprehensif.

Masalah berikutnya adalah pengelolaan aset. Tanah, bangunan, kendaraan, saham, dan kekayaan lainnya dapat kehilangan nilai jika tidak dipelihara secara profesional. Penilaian independen, pencatatan kondisi fisik, transparansi pelelangan, dan pengawasan konflik kepentingan harus menjadi bagian penting pengaturan. Risiko under valuation atau penjualan di bawah nilai semestinya dapat mengubah tujuan pemulihan aset menjadi sumber kerugian baru.

Karena itu, keberhasilan perampasan tidak cukup dihitung dari banyaknya aset yang disita. Publik perlu mengetahui nilai aset yang berhasil dipulihkan, proses pengelolaannya, hasil pelelangan, serta pihak yang menerima manfaatnya. Transparansi harus berlaku sejak penyitaan hingga pengembalian aset kepada negara atau korban yang berhak.

DPR dan pemerintah juga perlu memastikan naskah hasil sinkronisasi dapat diakses masyarakat. Persetujuan politik tidak boleh menggantikan pengujian substansi. Masukan ahli, masyarakat sipil, dan kelompok yang berpotensi terdampak harus memperoleh ruang dalam proses legislasi.

RUU Perampasan Aset merupakan ujian bagi kemampuan negara menyeimbangkan ketegasan pemberantasan kejahatan dengan perlindungan hak warga. Negara harus mampu memutus keuntungan ekonomi hasil korupsi dan memulihkan kerugian publik. Namun, kekuasaan merampas aset wajib tunduk pada hukum, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

Sebab, negara hukum tidak hanya diukur dari keberaniannya mengambil kembali kekayaan hasil kejahatan, tetapi juga dari kemampuannya memastikan tidak ada orang tak bersalah kehilangan hak karena kewenangan yang tidak terkendali.

Dwi Taufan Hidayat

Iklan Detail Video

Iklan_home