
Keterangan Gambar : Persidangan perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait polemik ijazah Joko Widodo, Rabu, 18 November 2026, tidak berjalan sesuai agenda. Rismon Sianipar dan seorang saksi bernama Adam tidak hadir.
Perwirasatu.co.id, 18 November 2026
Dua saksi yang dijadwalkan hadir dalam persidangan Roy Suryo tidak muncul. Jaksa Penuntut Umum kemudian menghadirkan dua saksi dari Komisi Pemilihan Umum. Pergantian itu bukan sekadar perubahan daftar pemeriksa. Ia menguji kesiapan pembela dan kemampuan majelis hakim menjaga pembuktian tetap adil dalam perkara yang menyedot perhatian publik, terutama ketika materi saksi pengganti belum dipahami dan dipersiapkan memadai oleh pihak pembela.
Persidangan perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait polemik ijazah Joko Widodo, Rabu, 18 November 2026, tidak berjalan sesuai agenda. Rismon Sianipar dan seorang saksi bernama Adam tidak hadir. JPU menyampaikan bahwa keduanya meminta penjadwalan ulang. Okezone, 18 November 2026, melaporkan jaksa kemudian menghadirkan A. Bagus Makawaru dan Binsar S.T. Siagian dari KPU.
Identitas Adam perlu cermat. Detikcom, 11 November 2026, menyebut Adam Bayu Aji, Rismon, dan Dumatno Budi Utomo sebagai saksi yang direncanakan hadir pada 18 November. Karena laporan hari sidang hanya menyebut “Adam”, nama lengkapnya harus dicocokkan dengan dokumen resmi. Menuliskan “Adam Adrian” tanpa dasar berisiko keliru.
Ketidakhadiran saksi tidak otomatis membuktikan mereka menghindari hukum. Informasi JPU hanya menyebut permintaan penjadwalan ulang. Alasan rinci dan jadwal berikutnya belum terkonfirmasi.
Dua saksi KPU dapat menerangkan administrasi pencalonan dan dokumen yang digunakan dalam pemilihan. Keterangan tentang penerimaan atau pencatatan dokumen bukan bukti otomatis autentisitas ijazah. Administrasi pencalonan, keaslian material dokumen, dan unsur pidana merupakan persoalan berkaitan, tetapi tidak identik.
Pergantian saksi menyentuh hak pembelaan. SINDOnews melalui RCTI+, 18 November 2026, melaporkan Refly Harun keberatan karena tim Roy Suryo mengaku tidak diberi pemberitahuan sebelumnya. Refly menerima pergantian itu dengan catatan agar perubahan berikutnya disampaikan lebih awal. Majelis hakim kemudian menskors sidang agar pembela dapat menyiapkan pertanyaan.
Keberatan pembela bukan bukti otomatis adanya pelanggaran prosedur. Namun, kesempatan mempelajari identitas dan materi keterangan saksi merupakan hak terdakwa menguji bukti. JPU juga berhak menghadirkan saksi relevan. Hakim harus menjaga keseimbangan itu.
Perkara ini menyangkut reputasi, kebebasan berpendapat, dan pertanggungjawaban atas informasi yang disebarkan. Detikcom, 11 November 2026, mencatat dakwaan terhadap Roy Suryo mencakup dugaan fitnah, pencemaran nama baik, serta ketentuan terkait informasi elektronik. Perkara ini tak boleh direduksi menjadi pertarungan opini.
Ketidakhadiran saksi dan hadirnya pengganti adalah dinamika prosedural, bukan dasar memvonis di luar sidang. Keterangan KPU harus dinilai sesuai pengetahuan para saksi; Rismon dan Adam perlu dipanggil serta diuji apabila keterangannya relevan. Publik berhak atas proses transparan dan terdakwa atas pemeriksaan adil. Ukuran peradilan bukan kerasnya klaim, melainkan ketelitian hakim menimbang bukti sebelum menjatuhkan putusan.
Dwi Taufan Hidayat

















LEAVE A REPLY