Home Nasional Ketika Sidang Etik Menguji Akuntabilitas Polri

Ketika Sidang Etik Menguji Akuntabilitas Polri

6
0
SHARE
Ketika Sidang Etik Menguji Akuntabilitas Polri

Keterangan Gambar : Rencana sidang etik terhadap mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo pekan depan menempatkan Polri di bawah sorotan yang tidak biasa. Setelah dua perwira tinggi dijatuhi sanksi pemberhentian, publik menunggu apakah pemeriksaan terhadap mantan pimpinan tertinggi itu berlangsung dengan standar yang sama.

Perwirasatu.co.id, 18 November 2026

Rencana sidang etik terhadap mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo pekan depan menempatkan Polri di bawah sorotan yang tidak biasa. Setelah dua perwira tinggi dijatuhi sanksi pemberhentian, publik menunggu apakah pemeriksaan terhadap mantan pimpinan tertinggi itu berlangsung dengan standar yang sama. Persoalannya bukan hanya nasib seorang jenderal, melainkan kemampuan institusi mengungkap rantai tanggung jawab dan menjaga proses hukum tetap transparan bagi publik.

Perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto kini memasuki babak penting. Polri memastikan Listyo akan menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) pekan depan, meskipun tanggal pastinya belum diumumkan. Kepastian tersebut disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir pada 17 November 2026, sebagaimana diberitakan detikNews dan CNN Indonesia.

Namun, perkara ini jauh lebih besar daripada persoalan pelanggaran prosedur penyadapan. Dugaan penggunaan perangkat pengawasan kepolisian tanpa kewenangan yang sah menyentuh persoalan mendasar dalam negara hukum: siapa yang mengendalikan instrumen pengawasan negara, untuk kepentingan siapa, dan siapa yang mengawasi penggunaannya?

Kronologi penanganan etik memperlihatkan perkembangan yang signifikan. Irjen Ahrie Sonta Nasution lebih dahulu dijatuhi pemberhentian tidak dengan hormat pada 10 November 2026. Selanjutnya, Irjen Eko Hadi Santoso menjalani sidang etik pada 17 November dan juga dijatuhi PTDH setelah pemeriksaan hampir sembilan jam. Reuters pada 17 November melaporkan bahwa Eko mengajukan banding atas keputusan tersebut. Dengan demikian, proses etik terhadap keduanya belum sepenuhnya berakhir.

Tetapi perhatian publik sesungguhnya tertuju pada dugaan rantai komando. Dalam pemaparan di hadapan Komisi III DPR, Kapolri Suyudi Ario Seto mengungkapkan dugaan alur perintah penyadapan yang melibatkan Listyo, Irjen Slamet Uliandi, Eko, dan Ahrie. Associated Press pada 12 dan 17 November 2026 memberitakan perkembangan penyidikan tersebut.

Informasi ini menggeser persoalan dari sekadar siapa yang mengoperasikan perangkat menjadi siapa yang memerintahkan, mengetahui, menyetujui, dan mengendalikan tindakan tersebut. Namun, keterangan penyidik mengenai alur perintah tetap harus diuji melalui pembuktian. Tidak seorang pun dapat dianggap bersalah hanya berdasarkan posisi atau keterkaitan dalam struktur organisasi.

Di sinilah pemeriksaan terhadap Listyo memperoleh arti khusus. Sebagai mantan Kapolri yang kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan, ia pernah berada di puncak hierarki kepolisian. Pemeriksaan terhadap dirinya menjadi ujian apakah mekanisme etik mampu bekerja tanpa dipengaruhi pangkat, jabatan, maupun kedekatan kekuasaan.

Prinsip kesetaraan di hadapan hukum tidak boleh berhenti sebagai semboyan. Jika dua perwira tinggi telah dijatuhi sanksi, pemeriksaan terhadap pejabat yang diduga berada pada tingkat pengambil keputusan harus dilakukan dengan ketelitian dan standar pembuktian yang sama. Kesetaraan bukan berarti semua orang harus menerima hukuman serupa, melainkan memperoleh proses yang adil dan bebas dari perlakuan istimewa.

Persoalan ini juga memiliki dimensi hukum yang lebih luas. Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana diubah melalui Perpol Nomor 4 Tahun 2026 mengatur mekanisme kode etik dan komposisi majelis KKEP. Ketentuan mengenai susunan majelis menjadi relevan ketika terduga pelanggar pernah menduduki jabatan tertinggi di institusi tersebut. Tirto pada 17 November 2026 mengulas ketentuan kepangkatan majelis dalam pemeriksaan Listyo.

Sementara itu, Irjen Slamet Uliandi belum menjalani sidang etik karena masih menjalani perawatan kesehatan. Polri menyatakan pemeriksaan tidak dapat dipaksakan dengan mengabaikan kondisi yang bersangkutan. Pertimbangan kemanusiaan tentu harus dihormati, tetapi perkembangan penanganan perkaranya tetap perlu disampaikan secara transparan.

Lebih penting lagi, dugaan penyadapan tidak boleh hanya dilihat sebagai persoalan internal kepolisian. Associated Press pada 12 November 2026 melaporkan bahwa sasaran pemantauan diduga mencakup sejumlah pejabat pemerintahan, politikus, aktivis, mahasiswa, dan unsur masyarakat lainnya. Fakta ini memperluas persoalan menjadi ancaman terhadap perlindungan privasi dan kebebasan sipil.

Penyadapan merupakan tindakan yang menyentuh hak fundamental warga negara. Karena itu, kewenangannya harus dibatasi oleh dasar hukum, tujuan yang sah, prosedur yang ketat, serta mekanisme pengawasan yang efektif. Apabila teknologi pengawasan negara digunakan di luar ketentuan, yang dipertaruhkan bukan hanya kredibilitas kepolisian, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap perlindungan hukum.

Dugaan penghapusan rekaman komunikasi juga perlu ditelusuri secara menyeluruh. Bukti elektronik dapat mengungkap siapa yang mengakses sistem, kapan perintah diberikan, dan bagaimana tindakan dilakukan. Integritas barang bukti menjadi sangat penting agar penyidikan tidak berhenti pada pengakuan atau keterangan sepihak.

Sidang etik Listyo bukan sekadar pemeriksaan seorang mantan pejabat tinggi. Peristiwa ini merupakan ujian terhadap kemampuan Polri mengungkap dugaan penyalahgunaan kewenangan di dalam tubuhnya sendiri. Proses etik harus berjalan seiring dengan penyidikan pidana, tanpa saling menggantikan atau mendahului pembuktian di pengadilan.

Publik tidak cukup hanya disuguhi daftar pejabat yang diberhentikan. Masyarakat membutuhkan jawaban mengenai bagaimana dugaan penyadapan berlangsung, siapa yang memerintahkan, siapa yang mengetahui, serta mengapa mekanisme pengawasan tidak mampu mencegahnya.

Sebab, menghukum individu belum tentu menyelesaikan persoalan sistemik. Reformasi kepolisian baru memiliki makna ketika kewenangan diawasi, pelanggaran diungkap, dan pejabat yang bertanggung jawab diperiksa tanpa pengecualian. Di situlah sidang etik Listyo akan menemukan ukuran sesungguhnya: bukan sekadar ketegasan menghukum, melainkan keberanian institusi mempertanggungjawabkan kekuasaannya sendiri.

Dwi Taufan Hidayat

Iklan Detail Video

Iklan_home