Perwirasatu.co.id ,  purworejo - Program Makan Bergizi Gratis kembali menghadapi ujian setelah 255 warga di Kecamatan Bener, Purworejo, mengalami keluhan kesehatan yang diduga berkaitan dengan makanan program. Diare, mual, dan sakit perut dilaporkan muncul setelah konsumsi MBG. Ketika satu dapur melayani banyak penerima, satu dugaan gangguan pangan tidak lagi menjadi persoalan kecil, tetapi menyangkut kepercayaan publik dan keselamatan masyarakat.

Kasus ini mulai diketahui pada Kamis malam, 17 September 2026, hingga Jumat, 18 September. Laporan awal menyebut sekitar 20 murid di Desa Guntur mengalami keluhan kesehatan. Setelah pendataan dilakukan, jumlahnya berkembang menjadi 255 orang hingga Senin, 21 September pukul 10.00 WIB. Mereka tersebar di enam desa, yakni Sendangsari, Guntur, Limbangan, Nglaris, Ngasinan, dan Sidomukti. Data tersebut diberitakan CaraPandang pada 22 September 2026.

Namun angka korban perlu dibaca secara hati-hati. CaraPandang juga menyebut adanya data Satgas MBG Purworejo yang mencapai 351 orang. Perbedaan angka tersebut harus dijelaskan berdasarkan definisi pendataan masing-masing. Apakah angka itu menunjukkan warga yang mengalami gejala, warga yang diperiksa, atau kelompok yang masuk pendataan? Dalam situasi seperti ini, ketepatan angka bukan sekadar persoalan administratif. Ia menentukan cara publik memahami skala kejadian.

Pemerintah Kabupaten Purworejo bergerak dengan menghentikan sementara operasional SPPG Bener Kaliboto 2. Portal resmi Pemkab Purworejo pada 21 September 2026 menyebut pemerintah bersama Satgas MBG dan Korwil BGN mengambil tindakan setelah muncul laporan dugaan gangguan kesehatan. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa keselamatan penerima manfaat ditempatkan sebagai prioritas sambil proses pemeriksaan berjalan.

Keterangan kumparan pada 22 September 2026 memperjelas persoalan yang masih menjadi tanda tanya. Sekda sekaligus Ketua Satgas MBG Purworejo, Suranto, menyebut gejala seperti mual dan diare muncul setelah penerima mengonsumsi menu ayam taliwang pada 17 September. Sampel makanan dan air kemudian dibawa ke laboratorium untuk mengetahui penyebabnya. Saat berita itu diterbitkan, hasil pemeriksaan belum keluar.

Fakta tersebut penting karena istilah dugaan keracunan tidak boleh berubah menjadi kesimpulan bahwa makanan MBG pasti menjadi penyebab. Hubungan waktu antara konsumsi makanan dan munculnya gejala merupakan alasan untuk melakukan penyelidikan, bukan bukti final mengenai sumber penyakit. Jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan harus berasal dari pemeriksaan medis, epidemiologis, laboratorium, dan penelusuran proses penyediaan makanan.

Di tingkat masyarakat, persoalan berkembang menjadi tuntutan pertanggungjawaban. Bakesbangpol Purworejo pada 22 September 2026 melaporkan mediasi antara orang tua, masyarakat, pihak SPPG, pemerintah, TNI dan Polri. Warga meminta skrining kesehatan, pengobatan hingga sembuh, penggantian biaya pengobatan, serta evaluasi terhadap kebersihan dapur, kualitas bahan pangan, pengelolaan limbah dan penerapan SOP.

Respons tersebut memperlihatkan bahwa persoalan MBG tidak berhenti pada kandungan gizi. Makanan bergizi harus sekaligus aman dikonsumsi. Dalam program dengan penerima dalam jumlah besar, keamanan pangan menjadi bagian inti dari keberhasilan, bukan sekadar persyaratan teknis.

Pihak SPPG juga perlu mendapat ruang untuk menjelaskan posisi mereka. Dalam mediasi yang dilaporkan Bakesbangpol Purworejo, pihak SPPG Kaliboto 2 menyampaikan permohonan maaf dan menyatakan kesediaan mengikuti proses penanganan. Sikap tersebut penting, tetapi pertanggungjawaban publik tetap harus dibangun berdasarkan hasil pemeriksaan, bukan semata pernyataan.

Konteks nasional membuat kasus Purworejo semakin penting. ANTARA pada 6 Agustus 2026 melaporkan Kepala BGN Sudaryono menegaskan kepatuhan terhadap SOP sebagai kunci keamanan pangan MBG. BGN menyatakan dugaan insiden keamanan pangan ditindaklanjuti dengan penghentian sementara SPPG, pemeriksaan sampel makanan, dan investigasi untuk mencari penyebab.

Karena itu, ujian sesungguhnya bagi kasus Purworejo bukan hanya apakah SPPG dihentikan sementara. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah hasil investigasi mampu menjelaskan penyebab kejadian secara transparan, apakah ditemukan pelanggaran prosedur, dan apakah ada langkah koreksi yang benar-benar mencegah kejadian serupa.

Di sinilah kepercayaan publik dipertaruhkan. MBG merupakan program besar dengan konsekuensi langsung terhadap kesehatan anak dan masyarakat. Keberhasilan tidak cukup diukur dari berapa banyak porsi makanan yang dibagikan. Ukurannya juga mencakup keamanan bahan, disiplin pengolahan, pengawasan, kecepatan penanganan keluhan, serta keterbukaan ketika masalah terjadi.

Purworejo belum memberikan jawaban final mengenai penyebab gangguan kesehatan tersebut. Justru karena hasil laboratorium masih ditunggu, ruang untuk kesimpulan harus tetap dijaga. Yang dibutuhkan publik bukan tuduhan yang cepat, melainkan bukti yang terang.

Jika pemeriksaan menemukan kesalahan, kesalahan itu harus diperbaiki dan pertanggungjawabannya jelas. Jika tidak ditemukan hubungan antara makanan dan keluhan kesehatan, hasil tersebut juga harus disampaikan secara terbuka. Pada akhirnya, keamanan pangan bukan pelengkap MBG. Ia adalah fondasi yang menentukan apakah program besar itu benar-benar menghadirkan manfaat tanpa menimbulkan risiko baru.

Sumber 

(Dwi Taufan Hidayat)