Perwirasatu.co.id, 11 November 2026

Niat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mundur belum mengakhiri polemik dokumen pendidikannya. PKB menegaskan proses Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR tetap berjalan karena kehendak pribadi dan kewenangan konstitusional parlemen merupakan dua hal berbeda. Di antara putusan pengadilan dan kalkulasi politik, persoalan ini menguji apakah hukum dapat bekerja tanpa tunduk pada kepentingan kekuasaan bagi masa depan demokrasi Indonesia kita.

Mensesneg Prasetyo Hadi mengonfirmasi Gibran menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo pada 10 November 2026. Namun, niat belum sama dengan pengunduran diri resmi yang menimbulkan kekosongan jabatan. Gibran menyatakan akan menempuh jalur hukum. Hal ini diberitakan Reuters, 10 November, dan detikNews, 11 November 2026.

PKB melalui Muhammad Khozin menegaskan proses HMP tetap berjalan, sebagaimana diberitakan detikNews, 11 November 2026. HMP adalah hak konstitusional DPR, bukan keputusan pemberhentian. Pernyataan elite partai belum sama dengan keputusan resmi DPR. Pengusul wajib memenuhi prosedur serta menyertakan dasar hukum dan bukti.

Pangkal polemik ialah Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026, diputus 30 Oktober dan dipublikasikan 10 November 2026. MA mengabulkan kasasi, membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan terbitan 2019, serta memerintahkan pencabutannya. Objek putusan ialah surat administratif, bukan pemberhentian Gibran. Hal itu diberitakan detikNews, 10 November, dan ANTARA, 11 November 2026.

Pembatalan dokumen administratif memiliki konsekuensi hukum, tetapi tidak otomatis menjawab apakah persyaratan pencalonan pada 2024 terpenuhi atau ada dasar pemberhentian pejabat yang telah dilantik. Keduanya berkaitan, tetapi tidak identik. DPR harus menjelaskan hubungan putusan MA, syarat calon wakil presiden, dan alasan pemberhentian dalam UUD 1945. Tanpa bukti, HMP berisiko menjadi tekanan politik.

Putusan MK terkait polemik ini harus dibaca utuh. Perkara di MK dan sengketa tata usaha negara di MA memiliki objek serta kewenangan berbeda. DPR perlu menjelaskan putusan kedua lembaga dan konsekuensinya. Pernyataan politisi tidak menggantikan pembacaan putusan.

Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mengatur alasan serta tahapan pemberhentian presiden dan wakil presiden. DPR tidak dapat langsung mencopot wakil presiden hanya dengan menyatakan pendapat. Proses melibatkan DPR, pemeriksaan MK, lalu keputusan MPR. Jika jabatan kosong, Pasal 8 ayat (2) menempatkan pemilihan pengganti pada MPR.

Pertanyaan pentingnya bukan sekadar apakah Gibran mundur, melainkan apakah pengusul HMP memiliki dasar hukum dan bukti. DPR harus membuka argumentasinya. Gibran berhak menempuh jalur hukum dan memperoleh perlakuan adil; DPR berhak mengawasi, tetapi wajib menghindari penghakiman sebelum pembuktian.

Polemik ini tak semestinya diselesaikan melalui drama mundur atau dimundurkan. Yang dibutuhkan ialah kepastian hukum, keterbukaan dokumen, dan ketaatan prosedur. Konstitusi bukan tameng melindungi pejabat, bukan senjata menjatuhkan lawan. Ukuran demokrasi ialah hukum yang diterapkan adil.

Dwi Taufan Hidayat