Perwirasatu.co.id 11 November 2026

Tiga tahun setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, Israel bergulat dengan pertanyaan bagaimana sistem keamanannya gagal mencegah tragedi itu. Pelantikan Knesset ke-26 dan dorongan penyelidikan dari kubu Gadi Eisenkot membuka babak baru pertarungan politik. Bagi Benjamin Netanyahu, tuntutan pengungkapan fakta kini bertemu dengan perebutan kekuasaan, sementara keluarga korban terus menunggu jawaban yang jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan oleh negara.

Serangan 7 Oktober menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera 251 lainnya. Pertanyaan tentang peringatan dini, kesiapan militer, dan koordinasi intelijen belum terjawab. NPR pada 7 Oktober 2026 mengangkat laporan mengenai peringatan yang diduga diterima Israel sebelum serangan.

Knesset ke-26 dilantik pada 10 November 2026. Reuters melaporkan blok Likud Netanyahu hanya menguasai 53 dari 120 kursi, sedangkan Yashar pimpinan Eisenkot dan mitranya memperoleh 48 kursi. Partai-partai Arab menguasai 19 kursi. Belum ada pemerintahan baru; Eisenkot masih harus membangun koalisi.

Eisenkot menjanjikan komisi penyelidikan negara. The Times of Israel pada 29 Oktober 2026 melaporkan rancangan itu disiapkan untuk diajukan setelah parlemen dilantik. Associated Press pada 10 November menyebut penyelidikan sebagai bagian dari paket perubahan politik. Namun, rancangan bukan komisi yang sudah terbentuk.

Inti persoalannya bukan sekadar apakah Netanyahu terdesak, melainkan siapa mengendalikan pencarian kebenaran. Komisi harus bebas memeriksa keputusan pemerintah, militer, dan intelijen. Jika pihak yang mungkin dimintai pertanggungjawaban ikut menentukan anggota atau ruang lingkupnya, konflik kepentingan membayangi hasil. Independensi menentukan kepercayaan publik.

The Washington Post pada 29 September 2026 memberitakan dugaan peringatan pejabat Uni Emirat Arab dan Mesir kepada Netanyahu sebelum serangan. Isi dan tingkat kekhususannya diperdebatkan. Laporan itu tidak membuktikan Netanyahu mengetahui rencana operasional Hamas. Kantor perdana menteri membantah menerima peringatan spesifik.

Penyelidikan harus menjawab informasi apa yang diterima, siapa penerimanya, bagaimana informasi dianalisis, dan apakah pencegahan dilakukan. Informasi bisa tersedia tetapi diremehkan atau salah ditafsirkan. Tanggung jawab politik perdana menteri berbeda dari pembuktian kesalahan hukum dan tanggung jawab operasional aparat.

Oposisi pun tidak boleh diberi cek kosong. Rancangan Eisenkot harus diuji: apakah anggota komisi independen, mandatnya luas, dan hasilnya dipublikasikan? Penyelidikan tak boleh menjadi alat balas dendam atau melindungi siapa pun. Standar sama berlaku bagi pemerintah, oposisi, militer, dan intelijen.

Keluarga korban berhak mengetahui mengapa negara gagal melindungi mereka dan apa yang harus diubah agar tragedi tak terulang. Perubahan parlemen membuka peluang, tetapi belum menjamin kebenaran. Netanyahu menghadapi ujian politik; Israel menghadapi ujian institusional. Demokrasi diukur dari kesediaan negara mengungkap kesalahan penguasa.

Dwi Taufan Hidayat