Perwirasatu.co.id, 11 November 2026

Pertemuan Prabowo dan Gibran berlangsung sekitar 2,5 jam di Istana, Selasa (10/11/2026). Menurut Mensesneg Prasetyo Hadi, Gibran menyampaikan niat mundur; Prabowo tidak menolak dan memberi saran. Gibran meminta kesempatan membuktikan dokumennya melalui proses hukum. Istana menyatakan ia tetap bekerja seperti biasa. Di tengah putusan pengadilan dan respons partai, persoalan ini menguji batas antara legitimasi, prosedur hukum, dan kepentingan koalisi pemerintahan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Prabowo tidak menolak niat tersebut dan memberi sejumlah saran. Gibran, menurut Prasetyo, meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumennya melalui proses hukum. Istana menyatakan Gibran tetap bekerja seperti biasa.

Persoalan ini berakar pada dua putusan. MA pada 30 Oktober 2026 mengabulkan kasasi perkara Nomor 742 K/TUN/2026, menyatakan tidak sah surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran, dan mewajibkan pencabutannya. Objek putusan adalah keputusan administrasi penyetaraan, bukan pemberhentian Gibran sebagai wakil presiden.

Pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan permohonan terkait syarat pendidikan Gibran tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. MK menyebut tidak menemukan bukti meyakinkan tentang ijazah atau diploma luar negeri sebagai dasar penyetaraan, tetapi tidak membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran melalui permohonan itu. Kedua putusan harus dibaca sesuai amar.

Respons tiga ketua umum partai memperlihatkan kehati-hatian. Bahlil Lahadalia dari Golkar menghormati saran presiden. AHY menegaskan Demokrat menghormati proses dan konstitusi. Muhaimin Iskandar menyatakan PKB menunggu perkembangan di DPR dan masukan fraksi. Belum satu pun menyampaikan sikap final.

Sikap menunggu dapat dibaca sebagai upaya menghindari keputusan prematur. Partai memperhitungkan perkembangan hukum. Namun, tanpa bukti, kehati-hatian itu tidak boleh disebut kesepakatan tersembunyi atau manuver membagi kekuasaan.

Persoalan ini menguji kemampuan lembaga negara membedakan proses hukum, tanggung jawab politik, dan mekanisme konstitusional. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa jika jabatan wakil presiden kosong, MPR bersidang paling lambat 60 hari untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan presiden. Ketentuan itu berlaku setelah kekosongan terjadi, bukan saat baru ada niat mundur.

Publik perlu membedakan putusan tentang dokumen administrasi, status hukum pencalonan, dan pengunduran diri melalui prosedur resmi. Ketiganya berkaitan, tetapi tidak otomatis berkonsekuensi sama. Pemerintah, Gibran, lembaga peradilan, DPR, dan MPR perlu memberi penjelasan terbuka agar spekulasi tidak meluas.

Partai politik semestinya menjelaskan prinsip yang dipegang. Pemerintah harus menjaga pemerintahan tetap berjalan, sementara proses hukum berlangsung tanpa tekanan. Gibran perlu menjelaskan langkah hukum yang ditempuh dan menghormati putusan.

Persoalan ini bukan semata siapa yang akan mengisi kursi wakil presiden jika terjadi kekosongan. Pertanyaannya: apakah semua pihak bersedia tunduk pada aturan yang sama? Demokrasi tidak diukur dari kepiawaian elite mengelola krisis, melainkan dari kesediaan menempatkan hukum di atas kepentingan kekuasaan.

Dwi Taufan Hidayat