Perwirasatu.co.id, 11 November 2026

Di tengah masyarakat yang masih kerap menjadikan perbedaan agama sebagai batas pergaulan, Muhammadiyah mengambil langkah berbeda. Organisasi Islam ini membuka ruang kaderisasi kepemimpinan bagi mahasiswa non-Muslim melalui Muhammadiyah Youth Interfaith Leadership Program (MY-ILP). Namun, di balik gagasan toleransi dan persatuan, tersimpan pertanyaan lebih mendasar: sejauh mana keterbukaan itu mampu menghadirkan kesetaraan, kebebasan berkeyakinan, dan kepemimpinan lintas iman yang sesungguhnya terjadi?

MY-ILP Batch II dijadwalkan berlangsung pada 22–24 Januari 2027 di Medan. Program LKKS PP Muhammadiyah ini ditujukan bagi mahasiswa non-Muslim di Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (PTMA). Pendaftaran dibuka 9–30 November 2026, disusul seleksi dan pengumuman peserta pada Desember.

Sekretaris LKKS PP Muhammadiyah, Dani Setiawan, menyebut keterbukaan sebagai karakter PTMA. Kampus Muhammadiyah menerima mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Di sejumlah kampus Indonesia Timur, mahasiswa non-Muslim bahkan disebut menjadi mayoritas.

Fenomena itu mengingatkan pada Kristen Muhammadiyah atau Krismuha, istilah dari penelitian Abdul Mu’ti dan Fajar Riza Ul Haq tentang interaksi umat Kristen dengan lembaga pendidikan Muhammadiyah. Istilah ini bersifat sosiologis, bukan teologis: menggambarkan kedekatan melalui pengalaman pendidikan tanpa menghapus identitas Kristen. Krismuha bukan agama baru atau pencampuran ajaran.

Direktur program, Ari Susanto, menyebut MY-ILP sebagai ruang memperkuat persatuan dan kolaborasi lintas iman. Ia mengaitkannya dengan prinsip Kepribadian Muhammadiyah untuk bekerja sama dengan golongan lain membangun negara. Kerja bersama tidak mensyaratkan keseragaman keyakinan.

Namun, keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah peserta. Inklusivitas harus tampak dalam praktik: apakah mahasiswa non-Muslim mendapat kesempatan menyampaikan gagasan, memimpin kegiatan, dan mengambil keputusan tanpa tekanan mengubah keyakinan? Kaderisasi lintas iman harus dibedakan dari kaderisasi ideologis; pendidikan kepemimpinan bukan proses konversi agama.

Putu Suartini, alumni Batch I dan mantan Presiden Mahasiswa Bali International Muhammadiyah University periode 2025–2026, menilai program itu memperkuat kepemimpinannya serta membuat mahasiswa non-Muslim merasa diterima. Namun, satu kesaksian belum mewakili semua peserta.

Tantangan berikutnya ialah kesinambungan. Apakah jejaring peserta bertahan setelah pelatihan? Apakah alumni terlibat dalam kerja sosial lintas agama? Apakah kampus menjamin kesetaraan dalam kegiatan kemahasiswaan? Hal itu perlu diukur melalui evaluasi terbuka.

MY-ILP menawarkan peluang sekaligus ujian: membangun pemimpin muda lintas perbedaan dan membuktikan keterbukaan bukan sekadar bahasa kelembagaan. Toleransi bukan hanya membiarkan orang lain berbeda. Ia bermakna ketika setiap orang dihormati, diberi ruang tumbuh, dan dipercaya ikut memimpin. Dari kampus, praktik itulah yang dapat memperkuat Indonesia majemuk.

Dwi Taufan Hidayat