Perwirasatu.co.id, 31 Agustus 2026

Gugatan terhadap surat penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka membawa persoalan ijazah ke wilayah yang lebih serius: administrasi negara. Yang kini diuji bukan sekadar ada atau tidaknya dokumen pendidikan, melainkan bagaimana pemerintah menetapkan kesetaraan pendidikan luar negeri, dasar kewenangannya, prosedur yang ditempuh, serta alasan administratif yang membuat sebuah keputusan negara dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan pendidikan seorang pejabat publik.

Perkara ini penting justru karena dokumen yang dipersoalkan bukan dokumen yang tiba-tiba muncul tanpa jejak. Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah bernomor 9149/D.DI/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 memang tercatat pernah diterbitkan pemerintah. Surat itu menerangkan bahwa Gibran telah menyelesaikan Grade 12 di UTS Insearch, Sydney, Australia, pada 2006 dan dinilai memiliki pengetahuan yang setara dengan tamatan SMK Peminatan Akuntansi dan Keuangan di Indonesia.

Dengan demikian, titik berangkat pemberitaan yang bertanggung jawab bukanlah tuduhan bahwa surat itu tidak pernah ada. Surat tersebut ada dan pernah diterbitkan. Yang kini menjadi persoalan adalah apakah proses administratif yang melahirkannya dapat dipertanggungjawabkan ketika diuji di pengadilan.

Pertanyaan itu menjadi aktual setelah surat penyetaraan tersebut digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Gugatan diajukan pemerhati pendidikan Mercy Smart dan tim hukumnya, dengan objek sengketa berupa surat penyetaraan yang diterbitkan pada 2019. Penggugat mempersoalkan legalitas penyetaraan serta sejumlah aspek kewenangan dan tata kelola penerbitan dokumen.

Pihak penggugat juga mempertanyakan bagaimana pendidikan yang mereka gambarkan sebagai kursus selama enam bulan dapat disetarakan dengan jenjang SMK yang dalam sistem pendidikan Indonesia umumnya berlangsung tiga tahun. Pertanyaan tersebut menarik, tetapi tidak boleh langsung diubah menjadi kesimpulan bahwa penyetaraan itu keliru.

Durasi pendidikan memang relevan untuk dipertanyakan, tetapi durasi saja bukan ukuran tunggal kesetaraan akademik. Pendidikan lintas negara memiliki sistem, nomenklatur, struktur kurikulum, dan mekanisme pengakuan yang dapat berbeda. Karena itu, yang semestinya diperiksa bukan hanya berapa lama Gibran belajar di Australia, melainkan apa status program tersebut, kualifikasi yang diberikan, capaian pembelajarannya, dokumen kelulusannya, serta standar yang digunakan pemerintah Indonesia ketika melakukan penyetaraan.

Di sinilah persoalan mulai bergerak dari perdebatan politik menuju persoalan teknis yang dapat diverifikasi. Bila pemerintah menyatakan bahwa Grade 12 yang ditempuh Gibran memenuhi standar tertentu, publik berhak mengetahui dasar penilaiannya sejauh informasi tersebut dapat dibuka menurut hukum. Sebaliknya, pihak yang menggugat juga harus membuktikan bahwa standar atau prosedur yang digunakan pemerintah memang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Perbedaan antara “ada dokumen” dan “proses penerbitannya sah” harus dijaga dengan ketat. Sebuah surat resmi membuktikan bahwa keputusan administratif pernah dibuat, tetapi keberadaan surat tidak otomatis menyelesaikan pertanyaan mengenai kewenangan, prosedur, dan dasar pertimbangannya. Sebaliknya, adanya gugatan juga tidak otomatis membuktikan bahwa surat tersebut cacat hukum.

Inilah alasan mengapa perkara ini tidak seharusnya diperlakukan sebagai pengadilan terhadap pribadi Gibran. Objek yang disengketakan adalah keputusan administratif pemerintah. Gibran memang menjadi pihak yang berkepentingan karena dokumen tersebut berkaitan dengan riwayat pendidikannya, tetapi pemeriksaan hukum harus diarahkan kepada tindakan dan kewenangan administrasi yang melahirkan surat penyetaraan tersebut.

Dalam persidangan persiapan, pihak penggugat juga mempersoalkan aspek nomenklatur dan kewenangan instansi yang menerbitkan dokumen. Persoalan tersebut berkaitan dengan adanya perbedaan antara bidang pendidikan yang disebut dalam dokumen dan struktur kelembagaan pemerintah yang menangani pendidikan tersebut. Majelis hakim disebut akan meminta penjelasan dari pejabat kementerian yang berkaitan dengan urusan pendidikan dasar, menengah, dan vokasi.

Pertanyaan tentang kewenangan jauh lebih penting daripada perang opini mengenai ijazah. Dalam hukum administrasi, pejabat negara tidak cukup hanya menghasilkan keputusan. Keputusan harus lahir dari kewenangan yang tepat, melalui prosedur yang benar, berdasarkan fakta yang relevan, dan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika salah satu fondasi itu bermasalah, persoalannya bukan lagi sekadar soal reputasi seseorang, melainkan kualitas tata kelola negara.

Pada saat yang sama, publik perlu berhati-hati terhadap istilah yang mudah berubah menjadi vonis. Sampai ada putusan pengadilan, tidak tepat menyebut Gibran terbukti tidak memiliki ijazah, menggunakan dokumen palsu, atau memperoleh penyetaraan secara ilegal. Semua itu merupakan kesimpulan yang membutuhkan pembuktian. Yang dapat diberitakan saat ini adalah adanya dokumen resmi, adanya gugatan, adanya dalil penggugat, serta adanya pertanyaan mengenai dasar dan proses penerbitannya.

Perkembangan terbaru juga memperlihatkan bahwa perkara ini telah memasuki ruang publik yang lebih luas. Penggugat menyoroti nama ibu kandung Gibran yang disebut tidak tercantum atau ditutup dalam data penyetaraan. Persoalan tersebut kemudian dikaitkan dengan aturan mengenai informasi dalam dokumen pendidikan dan permintaan agar pemerintah memberikan penjelasan mengenai dasar keterbukaan atau pembatasan informasi tersebut.

Namun, isu nama ibu sebaiknya tidak dijadikan pusat feature. Ia penting sebagai pertanyaan mengenai transparansi dan perlindungan data, tetapi bukan bukti bahwa penyetaraan pendidikan itu tidak sah. Informasi pribadi memang memiliki rezim perlindungan tersendiri. Karena itu, pertanyaan yang lebih tepat adalah mengapa sebagian informasi ditampilkan, sebagian lainnya tidak, serta apa dasar hukum pemerintah dalam menentukan informasi mana yang dapat diakses publik.

Dengan perspektif tersebut, tuntutan transparansi juga tidak boleh diterjemahkan sebagai kewajiban membuka seluruh dokumen pribadi seseorang. Pemerintah perlu menjelaskan bagian proses yang memang berkaitan dengan kepentingan publik, sementara informasi pribadi atau informasi yang secara hukum dikecualikan tetap harus dilindungi. Transparansi yang sehat bukan membuka segala sesuatu tanpa batas, melainkan memberikan informasi yang cukup untuk memungkinkan publik memahami bagaimana keputusan negara dibuat.

Di sinilah pemerintah sebenarnya memiliki kesempatan untuk mengakhiri sebagian spekulasi. Penjelasan yang dibutuhkan bukan pernyataan politik mengenai sah atau tidak sahnya seseorang, melainkan penjelasan administratif: dokumen apa yang diperiksa, standar apa yang digunakan, lembaga mana yang melakukan penilaian, siapa pejabat yang berwenang, dan berdasarkan regulasi apa surat penyetaraan diterbitkan.

Pertanyaan tersebut juga perlu dijawab secara proporsional oleh pihak penggugat. Jika gugatan menyatakan adanya cacat kewenangan, harus ditunjukkan ketentuan yang dilanggar. Jika dipersoalkan kesetaraan pendidikan, harus dijelaskan standar akademik yang seharusnya digunakan. Jika dipersoalkan keterbukaan data, harus diterangkan hak publik yang dianggap dilanggar. Dengan begitu, perkara tidak berhenti pada kecurigaan, melainkan bergerak menuju pengujian hukum.

Publik juga perlu membedakan antara riwayat pendidikan Gibran dan proses administratif yang dilakukan pemerintah bertahun-tahun kemudian. Surat penyetaraan terbit pada 2019, sedangkan penggunaannya dalam konteks politik terjadi kemudian. Jarak waktu itu boleh menjadi pertanyaan jurnalistik, tetapi tidak otomatis membuktikan bahwa surat tersebut sengaja dibuat untuk kepentingan politik tertentu. Hubungan sebab-akibat tetap membutuhkan bukti.

Karena itu, pertanyaan yang paling produktif bukan “mengapa baru disetarakan pada 2019?”, melainkan “apa alasan administratif penyetaraan dilakukan pada waktu tersebut dan dokumen apa yang menjadi dasar pengajuannya?” Pertanyaan kedua dapat dijawab dengan berkas. Pertanyaan pertama mudah berubah menjadi spekulasi jika tidak disertai bukti.

Perkara ini sekaligus memperlihatkan kelemahan komunikasi birokrasi. Ketika keputusan yang menyangkut figur publik tidak disertai penjelasan yang mudah dipahami, ruang kosong informasi akan segera diisi oleh dugaan. Dalam era media sosial, kekosongan tersebut dapat berkembang menjadi tuduhan yang jauh lebih besar daripada fakta awalnya.

Karena itu, transparansi seharusnya tidak dipandang sebagai tekanan terhadap pemerintah. Ia justru menjadi instrumen untuk menjaga kredibilitas lembaga. Jika proses penyetaraan memang sesuai ketentuan, penjelasan yang lengkap akan memperkuat legitimasi keputusan. Jika ditemukan kekeliruan administratif, keterbukaan memberi kesempatan untuk melakukan koreksi tanpa harus menunggu krisis kepercayaan yang lebih besar.

Sementara itu, pengadilan memiliki posisi yang tidak dapat digantikan oleh perdebatan media sosial. PTUN bukan forum untuk menentukan siapa yang lebih populer atau siapa yang lebih meyakinkan dalam konferensi pers. Pengadilan harus memeriksa bukti, kewenangan, prosedur, dasar hukum, serta hubungan antara fakta dan keputusan administratif yang disengketakan.

Di titik itu, perkara Gibran menjadi lebih besar daripada nama Gibran sendiri. Ia menyentuh pertanyaan klasik dalam administrasi publik: seberapa jauh sebuah keputusan negara dapat dimintai pertanggungjawaban oleh masyarakat? Seberapa terbuka proses pengambilan keputusan? Dan apakah pejabat publik memperoleh perlakuan administratif yang sama dengan warga negara lainnya?

Jawaban atas pertanyaan tersebut tidak boleh ditentukan oleh identitas politik orang yang menjadi subjek keputusan. Jika dokumen Gibran sah, mekanisme hukum harus mampu menjelaskannya. Jika terdapat cacat administratif, mekanisme yang sama harus mampu menemukannya. Prinsip yang sama berlaku bagi siapa pun yang berhadapan dengan negara.

Karena itu, gugatan ini sebaiknya tidak dipahami sebagai pertarungan antara kelompok yang mendukung dan menolak Gibran. Ia lebih berguna jika dibaca sebagai kesempatan untuk menguji kualitas administrasi negara secara terbuka. Dukungan politik tidak boleh menjadi alasan untuk menutup pertanyaan. Kritik politik juga tidak boleh menjadi alasan untuk mengubah dugaan menjadi fakta.

Yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar selembar surat penyetaraan. Yang lebih penting adalah kepercayaan publik terhadap proses yang menghasilkan surat tersebut. Sebuah negara hukum tidak cukup hanya memiliki aturan. Ia membutuhkan administrasi yang dapat menjelaskan bagaimana aturan diterapkan dan pengadilan yang dapat menguji ketika penerapannya dipersoalkan.

Jika pemerintah mampu menunjukkan dasar dokumen, kewenangan, prosedur, dan standar penyetaraan secara meyakinkan, perkara ini justru dapat menjadi kesempatan memperkuat kepercayaan publik. Jika sebaliknya ditemukan persoalan, putusan pengadilan dapat menjadi mekanisme koreksi yang sehat.

Maka biarkan pertanyaan mengenai ijazah berhenti menjadi perang slogan. Dokumen harus diuji, dalil harus dibuktikan, kewenangan harus diperiksa, dan keputusan harus dipertanggungjawabkan. Di situlah perkara ini menemukan maknanya yang sebenarnya: bukan tentang siapa yang menang dalam polemik ijazah, melainkan apakah negara mampu membuktikan bahwa keputusan administratifnya dibuat berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat