Puluhan delegasi meninggalkan aula ketika Netanyahu mulai menyampaikan pidatonya dalam Sidang ke-81 Majelis Umum PBB. Reuters pada 24 September 2026 mencatat aksi itu berlangsung ketika pemimpin Israel tersebut memulai pidatonya. ANTARA sehari kemudian memastikan delegasi Indonesia termasuk di antara mereka. Rekaman Perutusan Tetap RI di New York memperlihatkan para diplomat Indonesia berdiri dan meninggalkan kursi.

Netanyahu bereaksi. Ia menyebut delegasi yang keluar sebagai "moral cowards" dan mempersilakan mereka yang masih ingin meninggalkan ruangan untuk pergi. Respons itu menunjukkan bahwa walk out tidak berlalu sebagai gestur tanpa pesan. Ketidakhadiran para diplomat telah menjadi bagian dari peristiwa politik itu sendiri.

Tetapi diplomasi tidak dapat diukur hanya dari seberapa dramatis sebuah protes terlihat di depan kamera. Walk out tidak menghasilkan resolusi, tidak menghentikan perang, dan tidak dengan sendirinya mengubah keadaan masyarakat Palestina. Nilainya bergantung pada apa yang dilakukan sebuah negara sebelum dan setelah meninggalkan ruangan.

Di titik inilah tindakan Indonesia perlu dibaca lebih luas.

Sehari sebelumnya, Menteri Luar Negeri Sugiono menyerukan percepatan implementasi solusi dua negara. Indonesia mendorong semakin banyak negara mengakui Palestina, menolak perluasan permukiman Israel yang dinilai mengancam kenegaraan Palestina, serta menegaskan komitmen melanjutkan bantuan kemanusiaan dan penguatan kapasitas Palestina. Indonesia bersama Belanda juga dijadwalkan menjadi tuan rumah pertemuan lanjutan Aliansi Global untuk Implementasi Solusi Dua Negara di Den Haag pada November.

Indonesia juga membawa persoalan Gaza ke wilayah yang lebih konkret. Dalam pertemuan tingkat tinggi mengenai pemulihan Gaza, Sugiono menekankan bahwa perdamaian tidak cukup berarti berhentinya kekerasan. Masyarakat Gaza harus memperoleh kesempatan membangun kembali layanan dasar, infrastruktur dan kehidupan yang bermartabat.

Maka kursi kosong Indonesia di aula PBB memperoleh makna jika ditempatkan dalam rangkaian diplomasi tersebut. Walk out menjadi simbol, sementara bantuan kemanusiaan, negosiasi multilateral, pengakuan terhadap Palestina dan pencarian penyelesaian politik merupakan pekerjaan setelah simbol itu diperlihatkan.

Di sinilah terdapat paradoks diplomasi. Sebuah negara terkadang perlu meninggalkan ruangan untuk menyatakan sikap, tetapi pada saat lain harus kembali memasuki ruangan untuk berunding. Diplomasi membutuhkan protes sekaligus percakapan, ketegasan sekaligus kemampuan membangun koalisi.

Karena itu, perdebatan mengenai tindakan Indonesia sebaiknya tidak berhenti pada pertanyaan apakah walk out itu berani atau tidak. Pertanyaan yang lebih substantif adalah sejauh mana sikap tersebut dapat diterjemahkan menjadi tindakan diplomatik yang mempunyai dampak nyata.

Bisakah Indonesia memperluas dukungan terhadap penyelesaian politik Palestina? Bisakah bantuan kemanusiaan dan pemulihan Gaza diperkuat? Bisakah Jakarta menjembatani negara-negara yang berbeda kepentingan agar tekanan diplomatik menghasilkan langkah konkret?

Kursi kosong memang dapat berbicara. Pada 24 September 2026 di New York, Indonesia memilih menggunakannya untuk menyampaikan sikap.

Tetapi ukuran diplomasi pada akhirnya bukan berapa banyak kursi yang ditinggalkan.

Melainkan apa yang berhasil diperjuangkan ketika para diplomat kembali duduk di meja perundingan.

(RED)