Perwirasatu.co.id , Siduarjo - Beberapa jam setelah menyantap Makan Bergizi Gratis, perut Fajri mulai terasa nyeri. Santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Sidoarjo, itu kemudian mengalami mual, diare hingga sesak napas. Sejumlah temannya merasakan keluhan serupa. Di tengah rentetan kasus seperti itulah potongan ucapan Presiden Prabowo Subianto tentang “sakit perut biasa” kembali beredar dan memantik perdebatan di ruang publik.

Kalimat itu sesungguhnya bukan pernyataan baru. Prabowo menyampaikannya pada 17 November 2025, seusai menghadiri peluncuran digitalisasi pembelajaran di SMP Negeri 4 Kota Bekasi. Saat menanggapi laporan gangguan kesehatan dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG, Prabowo mengatakan sakit perut pada dasarnya dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ia mencontohkan dirinya sendiri yang terkadang salah makan atau kurang mencuci tangan.

Tetapi ada bagian penting dari pernyataan tersebut yang kerap hilang dalam potongan video di media sosial. Setelah mengatakan sakit perut sebagai sesuatu yang biasa terjadi, Prabowo melanjutkan bahwa pemerintah mengambil tanggung jawab. Ia juga meminta persiapan lebih ketat, pemantauan lebih keras, serta pemenuhan prosedur kebersihan, termasuk penggunaan alat pencuci ompreng dan filtrasi air. ANTARA memuat konteks lengkap pernyataan tersebut pada 17 November 2025.

Masalahnya, sebuah ucapan dapat memperoleh makna berbeda ketika konteks sosialnya berubah. Pernyataan yang disampaikan pada November 2025 itu kembali beredar ketika kasus gangguan kesehatan terkait MBG muncul di berbagai daerah pada September 2026. Di media sosial, sebagian warganet kemudian mempertanyakan apakah pengalaman individual sakit perut karena salah makan dapat disandingkan dengan kejadian ketika banyak orang mengalami gejala serupa setelah mengonsumsi makanan dari sumber yang sama.

Sebagian reaksi bahkan muncul dalam bentuk satire. Dalam sebuah diskusi di Reddit r/indonesia pada 12 September 2026, misalnya, ada warganet yang menyindir seolah penerima MBG sedang “dilatih sistem imunnya”. Komentar lain mempertanyakan penggunaan pengalaman sakit perut sehari-hari untuk menjelaskan kejadian yang melibatkan banyak penerima makanan. Respons di satu platform tentu tidak dapat dianggap mewakili seluruh masyarakat Indonesia. Namun percakapan tersebut menunjukkan bagaimana pilihan kata seorang pejabat publik dapat dipersepsikan berbeda ketika berhadapan dengan pengalaman konkret para korban.

Data membuat perdebatan itu semakin serius. Parlementaria DPR pada 4 September 2026 mencatat, berdasarkan data per 2 September, sebanyak 50.059 orang menjadi korban dalam 460 kejadian di 36 provinsi dan 245 kabupaten/kota. Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menilai tingginya angka tersebut menunjukkan persoalan yang terjadi tidak lagi tepat dilihat semata sebagai kejadian terisolasi. Ia mendorong perubahan sistem penyediaan makanan, termasuk mempertimbangkan dapur berbasis sekolah untuk memperpendek rantai distribusi.

Data Badan Gizi Nasional juga menunjukkan persoalan pada pelaksanaan prosedur. Kepala BGN Sudaryono dalam rapat dengan Komisi IX DPR pada 3 September 2026 menyebut terdapat 5.482 korban dalam 71 kejadian sejak dirinya menjabat pada 22 Juli. Kejadian tersebut berkaitan dengan makanan yang diproduksi 62 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Menurut Sudaryono, lebih dari 80 persen penyebab kejadian yang tercatat dalam periode tersebut berkaitan dengan pelanggaran Standar Operasional Prosedur.

Di sinilah batas antara sakit perut sebagai pengalaman individual dan persoalan keamanan pangan menjadi penting. Seseorang memang dapat mengalami gangguan pencernaan karena berbagai sebab: makanan, kebersihan tangan, kondisi tubuh atau faktor lainnya. Tetapi ketika banyak orang mengalami keluhan serupa setelah menerima makanan dari sumber yang sama dalam rentang waktu berdekatan, pertanyaan yang harus diajukan menjadi berbeda. Apa yang mereka makan? Dari dapur mana makanan berasal? Kapan makanan selesai dimasak? Berapa lama makanan berada dalam perjalanan? Bagaimana suhu, penyimpanan, kebersihan peralatan dan kualitas bahan bakunya?

Kasus di Sidoarjo memberi gambaran konkret tentang kompleksitas tersebut. detikX pada 7 September 2026 menelusuri kasus yang dialami Fajri dan santri lainnya. Makanan dari SPPG Kalitengah disebut telah matang sekitar pukul 05.00 WIB, sementara sebagian penerima baru mengonsumsinya lebih dari enam jam kemudian. Penelusuran awal BGN menyoroti jarak antara makanan selesai dimasak dan waktu konsumsi. Dinas Kesehatan Sidoarjo masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium untuk memastikan penyebab keluhan para korban.

Dinas Kesehatan Sidoarjo sempat mencatat 748 pasien dalam kejadian tersebut. Namun angka itu tidak boleh dibaca sebagai angka final. Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo Lakhsmie Herawati Yuwantina mengatakan ditemukan sejumlah nama yang tercatat lebih dari sekali sehingga jumlah pasien masih perlu dikoreksi. Detail semacam ini penting karena kritik terhadap sebuah program publik harus dibangun dengan standar ketelitian yang sama tingginya dengan tuntutan akuntabilitas yang diarahkan kepada pemerintah.

Pengalaman Fajri memperlihatkan sisi lain yang tidak terlihat dalam tabel statistik. Ia mengaku belum pernah merasakan gejala seperti itu sebelumnya. Setelah nyeri perut, mual, diare dan sesak napas, ia harus dibawa ke rumah sakit. Pengalaman tersebut membuatnya trauma untuk kembali mengonsumsi MBG. Ibunya, Siti Aminah, bahkan berharap pengalaman anaknya menjadi bahan evaluasi serius. Angka ribuan korban menjadi lebih mudah dipahami ketika statistik dikembalikan kepada manusia yang mengalaminya.

Pemerintah sendiri menunjukkan bahwa keamanan pangan MBG bukan persoalan yang dapat dianggap ringan. Pada 7 September 2026, BGN mengumumkan penutupan sementara 1.999 dapur SPPG yang belum melakukan pendaftaran Sertifikat Laik Higiene Sanitasi atau SLHS. Dari penyisiran terhadap puluhan ribu dapur, BGN menemukan dapur-dapur tersebut bahkan belum mendaftarkan sertifikasinya ke dinas kesehatan setempat. Kepala BGN menegaskan bahwa standar higiene dan sanitasi merupakan syarat mutlak dalam penyelenggaraan dapur MBG.

Langkah tersebut sekaligus menunjukkan bahwa tanggung jawab keamanan makanan tidak dapat diletakkan hanya pada penerima manfaat. Dalam sebuah program yang memproduksi dan mendistribusikan makanan dalam skala sangat besar, pengendalian risiko berada sepanjang rantai: pemilihan bahan, penyimpanan, pengolahan, kebersihan dapur, pengemasan, transportasi, waktu distribusi hingga makanan akhirnya disantap.

Karena itu, kritik terhadap ungkapan “sakit perut biasa” sesungguhnya dapat ditempatkan pada wilayah yang lebih substantif daripada sekadar perdebatan pilihan kata Presiden. Pertanyaan utamanya adalah apakah sistem yang mengelola makanan bagi jutaan orang memiliki mekanisme yang cukup kuat untuk mencegah kesalahan, mendeteksi penyimpangan dan melakukan koreksi sebelum masalah berulang.

Pada saat yang sama, kritik juga harus memberikan konteks secara adil. Mengutip hanya bagian ketika Prabowo mengatakan sakit perut merupakan hal biasa akan menghasilkan gambaran yang tidak lengkap. Dalam pernyataan yang sama, Presiden mengatakan pemerintah mengambil tanggung jawab dan memerintahkan pengawasan lebih keras. Artinya, perdebatan yang lebih produktif bukanlah menentukan apakah Presiden peduli atau tidak peduli, melainkan menguji apakah komitmen mengambil tanggung jawab itu telah diterjemahkan menjadi sistem pengawasan yang efektif di lapangan.

Perkembangan terbaru menunjukkan tuntutan akuntabilitas bahkan mulai bergerak dari media sosial menuju jalur hukum. Reuters pada 11 September 2026 melaporkan 60 orang tua telah mengajukan laporan polisi setelah anak-anak mereka jatuh sakit seusai mengonsumsi MBG. Laporan tersebut diarahkan kepada institusi yang mengawasi program, dapur penyedia makanan dan sekolah yang mendistribusikannya. Polisi masih melakukan penyelidikan dan belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab. Karena proses hukum masih berjalan, laporan tersebut tidak dapat dibaca sebagai bukti bahwa pihak tertentu telah bersalah.

Peristiwa itu menunjukkan perubahan penting dalam perdebatan MBG. Pertanyaannya tidak lagi sebatas apakah suatu kejadian layak disebut keracunan, sakit perut atau gangguan pencernaan. Publik mulai menuntut jawaban mengenai siapa yang mengawasi, bagaimana standar diterapkan, siapa yang bertanggung jawab ketika prosedur gagal, dan bagaimana korban mendapatkan perlindungan.

Program MBG sendiri memiliki tujuan sosial yang sulit dibantah: memperluas akses makanan bergizi bagi anak-anak dan kelompok penerima manfaat. Karena itu, kritik terhadap kasus gangguan kesehatan tidak harus ditempatkan sebagai pertentangan antara mendukung atau menolak MBG. Justru semakin besar cakupan sebuah program dan semakin besar anggaran publik yang digunakan, semakin tinggi pula standar keamanan, transparansi dan akuntabilitas yang harus dipenuhi.

Keberhasilan program makanan berskala nasional pada akhirnya tidak cukup diukur dari berapa juta porsi yang berhasil dibagikan. Ukurannya juga mencakup berapa dapur memenuhi standar higiene, apakah bahan makanan dapat ditelusuri, berapa lama makanan berada dalam rantai distribusi, seberapa cepat insiden terdeteksi, serta apakah setiap kejadian menghasilkan koreksi yang mampu mencegah kasus serupa berulang.

Di titik inilah polemik “sakit perut biasa” menemukan persoalan sesungguhnya. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang memang bisa sakit perut karena salah makan atau kurang menjaga kebersihan. Pernyataan itu sendiri bukan sesuatu yang keliru. Yang berbeda adalah skalanya. Ketika sejumlah orang mengalami gejala serupa setelah menyantap makanan dari sumber yang sama, persoalannya tidak lagi berhenti pada pengalaman individual, tetapi memasuki wilayah keamanan pangan dan tanggung jawab penyelenggara.

Mungkin karena itulah potongan ucapan lama tersebut kembali mendapatkan perhatian begitu besar. Bukan semata-mata karena dua kata “sakit perut”, melainkan karena publik sedang mencari kepastian bahwa setiap keluhan tidak dianggap sebagai statistik yang dapat ditoleransi dalam sebuah program besar.

Sakit perut mungkin biasa. Tetapi ketika terjadi berulang, menimpa banyak orang dan berkaitan dengan makanan yang disediakan melalui sebuah program negara, pertanyaan publik juga wajar menjadi lebih besar: apa yang salah, siapa yang harus memperbaikinya, dan bagaimana memastikan anak-anak tidak menjadi pihak yang menanggung risiko dari kelemahan sebuah sistem?

Sumber

(Dwi Taufan Hidayat)