Perwirasatu.co.id, 07 Agustus 2026

Di tengah meningkatnya tuntutan pemerintah daerah terhadap tambahan anggaran tahun 2027, pemerintah pusat justru memilih mengedepankan disiplin fiskal daripada memperbesar belanja. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa persoalan utama banyak daerah bukan semata kekurangan dana, melainkan masih lemahnya efisiensi dan pengelolaan anggaran. Sikap ini menandai perubahan penting dalam hubungan fiskal pusat dan daerah: tambahan anggaran tidak lagi dipandang sebagai solusi pertama, melainkan sebagai pilihan terakhir setelah seluruh peluang penghematan benar-benar dioptimalkan.

Pernyataan tersebut bukan sekadar respons terhadap aspirasi sejumlah kepala daerah, tetapi mencerminkan upaya pemerintah membangun tata kelola keuangan daerah yang lebih sehat. Selama ini, setiap kali muncul tekanan fiskal, tambahan dana dari pemerintah pusat sering dipandang sebagai jalan keluar paling cepat. Padahal, berbagai evaluasi menunjukkan masih terdapat ruang efisiensi yang cukup besar pada sejumlah pemerintah daerah. Karena itu, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap daerah terlebih dahulu melakukan pembenahan internal sebelum meminta dukungan fiskal tambahan. 

Langkah tersebut sesungguhnya sejalan dengan prinsip pengelolaan keuangan negara yang menempatkan efektivitas belanja sebagai ukuran utama keberhasilan anggaran. Besarnya APBD tidak otomatis menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas apabila sebagian anggaran masih terserap untuk kegiatan yang tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Efisiensi dalam konteks ini bukan berarti memangkas pelayanan publik, melainkan mengalihkan belanja yang kurang produktif menuju program yang lebih berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Tito secara terbuka mengungkapkan bahwa hasil evaluasi Kemendagri menemukan berbagai pos anggaran yang masih berpotensi dihemat, mulai dari belanja operasional, pemeliharaan, perjalanan dinas, rapat tatap muka yang dapat digantikan secara daring, hingga berbagai kegiatan administratif yang nilainya tidak sebanding dengan manfaat yang dihasilkan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa tantangan terbesar bukan hanya keterbatasan penerimaan daerah, melainkan juga kemampuan menyusun prioritas belanja yang lebih rasional dan berorientasi pada hasil.

Yang menarik, Mendagri juga mengingatkan kepala daerah agar tidak menerima begitu saja seluruh usulan program dari organisasi perangkat daerah. Pesan ini mengandung makna bahwa kepemimpinan fiskal tidak cukup diwujudkan melalui kemampuan menyusun anggaran, tetapi juga keberanian menguji setiap usulan berdasarkan urgensi, manfaat, dan dampaknya bagi masyarakat. Seorang kepala daerah dituntut menjadi pengambil keputusan yang kritis, bukan sekadar pemberi persetujuan administratif terhadap berbagai program yang diajukan birokrasi.

Di sinilah letak substansi perdebatan mengenai efisiensi anggaran. Persoalannya bukan apakah daerah membutuhkan tambahan dana atau tidak, melainkan apakah seluruh sumber daya yang telah dimiliki benar-benar dikelola secara optimal. Daerah yang telah melakukan efisiensi secara menyeluruh tentu layak memperoleh perhatian pemerintah pusat ketika menghadapi keterbatasan fiskal. Sebaliknya, apabila ruang pemborosan masih terbuka lebar, penambahan anggaran justru berisiko memperbesar pengeluaran yang tidak produktif tanpa memberikan perbaikan berarti terhadap kualitas pelayanan publik.

Perubahan pendekatan pemerintah pusat tersebut sesungguhnya menandai lahirnya paradigma baru dalam hubungan fiskal nasional. Selama bertahun-tahun, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sering diukur dari besarnya anggaran yang berhasil diperoleh melalui transfer dari pemerintah pusat. Kini ukuran itu mulai bergeser. Pemerintah ingin memastikan bahwa kualitas pengelolaan anggaran menjadi indikator utama sebelum besarnya alokasi dana dipertimbangkan. Dengan demikian, efisiensi bukan lagi sekadar kebijakan penghematan, melainkan instrumen untuk membangun pemerintahan yang lebih akuntabel dan berorientasi pada hasil.

Dalam praktiknya, disiplin fiskal tidak identik dengan memangkas seluruh pengeluaran. Efisiensi justru menuntut keberanian menghapus program yang tidak memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Kegiatan yang bersifat seremonial, rapat yang berulang tanpa keputusan strategis, perjalanan dinas yang dapat digantikan dengan teknologi komunikasi, hingga belanja operasional yang tidak proporsional merupakan contoh ruang penghematan yang selama ini kerap luput dari perhatian. Anggaran yang berhasil dihemat dari pos-pos tersebut dapat dialihkan untuk memperkuat pelayanan kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur dasar, pengentasan kemiskinan, serta perlindungan sosial yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.

Namun demikian, kebijakan efisiensi tidak boleh diterapkan secara seragam kepada seluruh daerah. Indonesia memiliki karakteristik wilayah yang sangat beragam. Daerah kepulauan, kawasan perbatasan, wilayah tertinggal, maupun daerah dengan basis ekonomi yang masih terbatas menghadapi tantangan fiskal yang berbeda dibandingkan daerah yang memiliki aktivitas ekonomi tinggi. Karena itu, audit yang akan dilakukan pemerintah pusat harus mampu membedakan secara objektif antara daerah yang benar-benar mengalami keterbatasan kapasitas fiskal dengan daerah yang sebenarnya masih memiliki ruang besar untuk memperbaiki tata kelola anggarannya.

Persoalan lainnya terletak pada rendahnya kemampuan sebagian daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Selama ini, ketergantungan terhadap Dana Alokasi Umum dan berbagai skema transfer dari pemerintah pusat masih menjadi ciri dominan keuangan daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tidak sedikit pemerintah daerah yang belum berhasil mengoptimalkan potensi ekonomi wilayahnya sendiri. Padahal setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda, mulai dari sektor pertanian, perikanan, pariwisata, perdagangan, industri, hingga ekonomi kreatif yang dapat dikembangkan menjadi sumber pendapatan baru apabila dikelola secara profesional.

Dalam konteks itulah dorongan Mendagri agar pemerintah daerah mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah menjadi relevan. BUMD seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap administrasi pemerintahan, tetapi mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah sekaligus sumber penerimaan yang berkelanjutan. Tentu tidak semua BUMD memiliki karakter usaha yang sama. Karena itu, reformasi tata kelola, profesionalisme manajemen, transparansi, dan pengawasan yang kuat menjadi syarat mutlak agar perusahaan milik daerah benar-benar memberikan kontribusi terhadap keuangan daerah, bukan justru menjadi beban APBD.

Di sisi lain, keberanian Mendagri menyatakan akan membedah kondisi keuangan daerah sebelum menyetujui tambahan anggaran membawa pesan penting mengenai akuntabilitas publik. Penggunaan uang negara tidak boleh hanya dipertanggungjawabkan melalui laporan administrasi, tetapi juga harus dapat dijelaskan kepada masyarakat mengenai manfaat yang dihasilkan. Semakin terbuka proses evaluasi anggaran dilakukan, semakin besar pula kepercayaan publik terhadap pemerintah. Transparansi inilah yang pada akhirnya menjadi fondasi bagi lahirnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, dan bertanggung jawab.

Perdebatan mengenai efisiensi anggaran bukanlah semata-mata soal menerima atau menolak tambahan dana dari pemerintah pusat. Persoalan yang jauh lebih mendasar adalah bagaimana membangun budaya pengelolaan keuangan yang menempatkan setiap rupiah sebagai amanah publik. Anggaran tidak boleh dipandang sebagai hak yang harus dihabiskan setiap tahun, melainkan sebagai instrumen pembangunan yang wajib menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Perubahan cara pandang inilah yang menjadi fondasi utama reformasi tata kelola keuangan daerah.

Meski demikian, pemerintah pusat juga perlu menjaga keseimbangan dalam menerapkan kebijakan efisiensi. Tidak semua daerah memiliki kapasitas fiskal yang sama. Sebagian daerah menghadapi keterbatasan akibat kondisi geografis, rendahnya aktivitas ekonomi, atau tingginya biaya pelayanan publik di wilayah kepulauan, perbatasan, dan daerah tertinggal. Dalam kondisi seperti itu, audit fiskal harus dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing daerah. Efisiensi tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi pelayanan publik ataupun menghambat pembangunan di daerah yang memang membutuhkan dukungan lebih besar dari pemerintah pusat.

Pada saat yang sama, pemerintah daerah juga perlu melakukan pembenahan dari dalam. Penyusunan APBD hendaknya tidak lagi didasarkan pada pola anggaran inkremental yang sekadar menambah atau mengurangi angka dari tahun sebelumnya. Setiap program harus diuji berdasarkan urgensi, indikator kinerja, manfaat ekonomi, serta dampak sosial yang dapat diukur. Program yang tidak memberikan nilai tambah sepatutnya dihentikan, sementara anggaran dialihkan kepada kegiatan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Pendekatan seperti ini akan menghasilkan APBD yang lebih adaptif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Reformasi fiskal juga harus berjalan beriringan dengan reformasi birokrasi. Aparatur pemerintah dituntut meninggalkan budaya administratif yang berorientasi pada penyerapan anggaran semata menuju budaya kerja yang mengedepankan kualitas pelayanan dan pencapaian kinerja. Digitalisasi pelayanan publik, integrasi sistem perencanaan dan penganggaran, serta penguatan pengawasan internal menjadi bagian penting dalam mencegah pemborosan sejak tahap perencanaan. Dengan tata kelola yang lebih modern, peluang terjadinya belanja yang tidak produktif dapat ditekan secara signifikan.

Lebih jauh lagi, kemandirian fiskal harus menjadi agenda strategis seluruh pemerintah daerah. Ketergantungan yang berkepanjangan terhadap transfer dari pemerintah pusat hanya akan mempersempit ruang inovasi daerah. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah tidak cukup dilakukan melalui peningkatan pajak dan retribusi, tetapi juga melalui penciptaan iklim investasi yang sehat, pengembangan potensi ekonomi lokal, pengelolaan aset daerah secara produktif, serta pembenahan Badan Usaha Milik Daerah agar mampu memberikan kontribusi nyata terhadap penerimaan daerah. Semakin kuat kapasitas fiskal daerah, semakin besar pula keleluasaan pemerintah daerah dalam merancang pembangunan sesuai kebutuhan masyarakatnya.

Ketegasan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian pada akhirnya patut dipahami sebagai dorongan untuk memperbaiki fondasi pengelolaan keuangan daerah, bukan sekadar penolakan atas permintaan tambahan anggaran. Pesan yang ingin disampaikan cukup jelas: sebelum meminta lebih banyak dana, pemerintah daerah harus lebih dahulu menunjukkan bahwa anggaran yang telah dimiliki benar-benar dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Jika prinsip tersebut diterapkan secara konsisten, hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah tidak lagi didasarkan pada besarnya transfer anggaran, melainkan pada kualitas tata kelola, integritas pengelolaan keuangan, serta komitmen bersama untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik. Dengan demikian, efisiensi bukan menjadi tujuan akhir, melainkan pintu masuk menuju pemerintahan daerah yang profesional, mandiri, dan berdaya saing dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat