Perwirasatu.co.id, 07 Agustus 2026.

Hampir Rp1 triliun dibutuhkan untuk membiayai penyelenggaraan Pilkada Jawa Tengah 2024. Nilai yang sangat besar itu menjadi pelajaran penting bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bahwa demokrasi tidak hanya membutuhkan kesiapan politik dan kelembagaan, tetapi juga kesiapan fiskal. Berangkat dari pengalaman tersebut, pemerintah bersama DPRD memilih menyusun strategi yang berbeda untuk Pilgub 2029, yakni membentuk dana cadangan secara bertahap agar APBD tidak menanggung seluruh beban dalam satu tahun anggaran.

Langkah itu mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Tengah pada 5 Agustus 2026 ketika Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen menyampaikan pendapat gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2029. Gagasan tersebut lahir dari kesadaran bahwa kebutuhan anggaran Pilgub merupakan pengeluaran yang dapat diprediksi jauh sebelum hari pemungutan suara sehingga seharusnya tidak menjadi beban mendadak bagi keuangan daerah.

Skema yang diusulkan relatif sederhana. Pemerintah berencana menyisihkan sekitar Rp400 miliar setiap tahun mulai 2027 hingga 2029 sehingga terkumpul sekitar Rp1,2 triliun. Dengan pola tersebut, pemerintah berharap pelaksanaan Pilgub 2029 tidak mengganggu kesinambungan pembangunan, pelayanan publik, maupun program prioritas lainnya. Pilihan ini sekaligus memperlihatkan adanya perubahan cara berpikir dalam mengelola APBD, dari yang bersifat reaktif menjadi lebih antisipatif.

Secara konseptual, kebijakan tersebut memiliki landasan yang cukup kuat. Pengelolaan keuangan daerah memang mengenal mekanisme pembentukan dana cadangan untuk membiayai kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi hanya dalam satu tahun anggaran. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Regulasi tersebut memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk menyisihkan sebagian kemampuan fiskalnya melalui peraturan daerah, sepanjang penggunaannya jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Dari perspektif tata kelola fiskal, pendekatan ini layak diapresiasi. APBD bukan hanya instrumen pembiayaan pemerintahan, melainkan juga penyangga pembangunan ekonomi daerah. Ketika beban anggaran yang sangat besar dipusatkan dalam satu tahun, pemerintah biasanya harus melakukan penyesuaian terhadap belanja pembangunan, bahkan menunda sejumlah program yang sebenarnya menyentuh kebutuhan masyarakat. Risiko inilah yang ingin dihindari melalui pembentukan dana cadangan.

Namun demikian, kebijakan yang tampak ideal di atas kertas tetap memerlukan pengawasan yang ketat. Dana sebesar Rp1,2 triliun bukan angka kecil. Selama berada dalam rekening dana cadangan, pemerintah harus mampu memastikan keamanan dana, menjaga nilainya dari dampak inflasi, serta menjamin bahwa seluruh proses pengelolaannya berlangsung secara transparan. Kepercayaan publik tidak hanya dibangun melalui niat baik pemerintah, tetapi juga melalui keterbukaan informasi mengenai bagaimana dana tersebut disimpan, diawasi, dan nantinya digunakan.

Di sinilah fungsi DPRD menjadi sangat penting. Persetujuan terhadap Raperda seharusnya tidak berhenti pada pembentukan dana cadangan semata, melainkan juga memastikan adanya mekanisme pengawasan yang memadai. Publik membutuhkan kepastian bahwa dana tersebut benar-benar terkunci untuk kepentingan penyelenggaraan Pilgub 2029 dan tidak bergeser menjadi sumber pembiayaan bagi kebutuhan lain di luar tujuan pembentukannya.

Pernyataan Komisi A DPRD Jawa Tengah yang menegaskan bahwa penyelenggaraan Pilgub harus dipersiapkan secara matang, terencana, dan berkelanjutan patut mendapat perhatian. Demokrasi memang bukan sekadar proses pemungutan suara lima tahunan. Demokrasi juga merupakan rangkaian tata kelola pemerintahan yang menuntut perencanaan, kepastian hukum, akuntabilitas, dan pengelolaan keuangan yang disiplin. Tanpa perencanaan anggaran yang baik, kualitas demokrasi dapat terganggu oleh persoalan administratif maupun fiskal.

Meski demikian, masih terdapat sejumlah pertanyaan yang layak diajukan. Apakah proyeksi kebutuhan Rp1,2 triliun sudah disusun berdasarkan perhitungan yang komprehensif? Bagaimana jika pada 2029 terjadi perubahan regulasi penyelenggaraan Pilkada sehingga kebutuhan anggarannya berubah? Bagaimana apabila penggunaan teknologi digital mampu menekan biaya penyelenggaraan? Sebaliknya, bagaimana jika inflasi justru meningkatkan kebutuhan anggaran secara signifikan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting agar dana cadangan tidak menjadi angka yang kaku, melainkan tetap adaptif terhadap perkembangan keadaan.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah transparansi kepada masyarakat. Pemerintah perlu menyampaikan secara berkala perkembangan akumulasi dana cadangan, dasar perhitungannya, serta evaluasi atas kecukupan dana tersebut. Keterbukaan seperti ini akan memperkuat legitimasi kebijakan sekaligus mengurangi ruang munculnya spekulasi mengenai penggunaan anggaran daerah.

Kebijakan Jawa Tengah juga menarik jika dilihat dalam konteks nasional. Selama ini pembahasan anggaran pemilu di berbagai daerah umumnya dilakukan ketika tahapan pemilihan sudah semakin dekat. Akibatnya, pemerintah daerah sering menghadapi tekanan fiskal yang tinggi dalam waktu singkat. Apabila skema dana cadangan ini berhasil dijalankan secara konsisten, bukan tidak mungkin pendekatan serupa dapat menjadi rujukan bagi daerah lain yang menghadapi persoalan serupa.

Namun keberhasilan kebijakan ini tidak boleh hanya diukur dari berhasil atau tidaknya dana terkumpul. Ukuran yang lebih penting adalah apakah selama proses pencicilan dana tersebut pelayanan publik tetap berjalan optimal, pembangunan tidak terhambat, dan kualitas demokrasi tetap meningkat. Jika salah satu tujuan itu gagal dicapai, maka keberadaan dana cadangan kehilangan makna strategisnya.

Pembentukan dana cadangan Pilgub 2029 menunjukkan bahwa demokrasi memerlukan perencanaan fiskal yang sama seriusnya dengan perencanaan politik. Jawa Tengah sedang mencoba membangun tradisi baru bahwa biaya demokrasi tidak harus menjadi kejutan yang mengguncang APBD. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap rupiah yang dicadangkan benar-benar dikelola secara profesional, diawasi secara transparan, dan digunakan sesuai amanat hukum. Jika konsistensi itu mampu dijaga, maka kebijakan ini bukan hanya menjadi solusi bagi Jawa Tengah, tetapi juga dapat menjadi contoh bagaimana demokrasi dan pembangunan dapat berjalan beriringan tanpa saling mengorbankan.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat