Perwirasatu.co.id, 06 Agustus 2026.

Pemblokiran 36.735 rekening yang diduga terkait aktivitas judi online menandai babak baru dalam upaya negara memerangi salah satu kejahatan digital yang pertumbuhannya paling cepat di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak hanya meminta perbankan menutup rekening yang teridentifikasi, tetapi juga menelusuri rekening lain yang menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama melalui mekanisme enhanced due diligence (EDD). Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa regulator mulai mengubah pendekatan dari sekadar memutus transaksi menjadi membongkar jejaring keuangan yang menopang bisnis perjudian daring.

Langkah OJK tersebut patut diapresiasi. Dalam berbagai kesempatan, OJK bersama pemerintah menegaskan bahwa sistem keuangan tidak boleh menjadi tempat berlindung bagi aktivitas ilegal. Pemanfaatan data NIK untuk menelusuri rekening lain yang saling berkaitan merupakan kemajuan dibanding pendekatan sebelumnya yang hanya memblokir rekening satu per satu. Dengan metode ini, peluang pelaku untuk memindahkan dana melalui rekening lain yang masih berada dalam kendalinya menjadi lebih sempit.

Namun demikian, pertanyaan yang lebih penting justru muncul setelah ribuan rekening diblokir. Apakah pemblokiran rekening akan benar-benar menghentikan bisnis judi online? Jawabannya kemungkinan belum. Pengalaman beberapa tahun terakhir memperlihatkan bahwa jaringan perjudian digital memiliki kemampuan beradaptasi yang luar biasa. Begitu satu rekening diblokir, rekening baru segera dibuat. Ketika satu situs ditutup, domain lain bermunculan. Ketika pengawasan terhadap rekening bank diperketat, pelaku mulai memanfaatkan dompet digital, rekening pinjaman atau mule account, identitas orang lain, hingga aset kripto sebagai jalur alternatif untuk mengalirkan dana.

Inilah sebabnya pemberantasan judi online tidak dapat berhenti pada tindakan administratif berupa pemblokiran rekening. Kebijakan tersebut memang penting sebagai langkah penegakan hukum, tetapi ia baru menyentuh gejala, belum akar persoalan. Analogi yang banyak beredar di ruang publik cukup menggambarkan situasi ini. Sebuah rumah yang bocor saat hujan tidak akan pernah benar-benar aman hanya dengan menambah ember, baskom, atau wadah penampung air. Selama genting yang bocor tidak diperbaiki, air akan terus masuk ke dalam rumah. Begitu pula dengan judi online. Selama ekosistem yang menghidupinya tetap utuh, rekening yang diblokir hari ini dapat berganti dengan rekening baru keesokan harinya.

Ekosistem perjudian digital jauh lebih kompleks dibanding sekadar transaksi keuangan. Di belakang layar terdapat operator, penyedia server di luar negeri, jaringan pemasaran melalui media sosial, influencer yang secara terselubung mempromosikan situs perjudian, hingga sindikat pencucian uang yang bertugas menyamarkan hasil kejahatan. Mereka bekerja dalam sistem yang saling terhubung dan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk menghindari pengawasan aparat penegak hukum.

Karena itu, keberhasilan memutus satu mata rantai tidak otomatis melumpuhkan keseluruhan jaringan. Justru yang sering terjadi adalah munculnya inovasi baru dari pelaku kejahatan. Mereka memanfaatkan rekening milik orang lain dengan imbalan tertentu, membeli data identitas masyarakat, membuka rekening melalui pihak ketiga, bahkan menggunakan rekening perusahaan yang tampak legal sebagai tempat persinggahan dana sebelum akhirnya dialihkan ke luar negeri. Modus-modus semacam ini membuat penegakan hukum harus terus berkembang mengikuti perubahan teknologi.

Dalam konteks tersebut, penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Perbankan sebenarnya memiliki jutaan data transaksi yang dapat dianalisis untuk menemukan pola-pola mencurigakan. Frekuensi transfer yang tidak wajar, transaksi berulang dalam nominal tertentu, perpindahan dana dalam waktu sangat singkat, hingga hubungan antarrekening dapat dipetakan secara otomatis menggunakan teknologi analitik modern. Dengan sistem seperti itu, bank tidak hanya bertindak setelah menerima laporan, tetapi mampu mendeteksi potensi penyalahgunaan sejak dini.

Di sisi lain, langkah OJK dilakukan ketika kondisi industri perbankan nasional justru berada dalam posisi yang relatif kuat. Hingga Juni 2026, pertumbuhan kredit mencapai 12,67 persen secara tahunan menjadi sekitar Rp9.081 triliun. Dana pihak ketiga juga terus meningkat, sementara rasio kredit bermasalah mengalami penurunan dan permodalan bank tetap berada pada tingkat yang aman. Kondisi ini memberikan ruang yang cukup bagi industri perbankan untuk memperkuat investasi pada sistem keamanan digital, pengawasan transaksi, dan pengembangan teknologi deteksi dini terhadap aktivitas keuangan ilegal.

Meski demikian, penggunaan NIK sebagai pintu masuk penelusuran rekening juga harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian. Perlindungan terhadap hak nasabah tetap menjadi bagian penting dari negara hukum. Validasi data harus dilakukan secara berlapis agar tidak terjadi salah identifikasi yang dapat merugikan masyarakat. Pemblokiran rekening harus didasarkan pada bukti yang kuat, mekanisme yang transparan, dan tersedia ruang klarifikasi apabila terdapat kekeliruan. Upaya memberantas kejahatan tidak boleh mengorbankan prinsip keadilan dan perlindungan hak warga negara.

Pemberantasan judi online juga tidak dapat dibebankan hanya kepada OJK dan industri perbankan. Kejahatan ini memerlukan kolaborasi yang erat antara Kementerian Komunikasi dan Digital, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kepolisian, Kejaksaan, Bank Indonesia, penyelenggara sistem pembayaran, perusahaan teknologi finansial, hingga lembaga internasional. Sebagian besar server perjudian berada di luar wilayah Indonesia, sehingga kerja sama lintas negara menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari apabila pemerintah ingin memutus aliran dana hingga ke aktor intelektual di balik jaringan tersebut.

Lebih jauh lagi, negara juga perlu melihat persoalan ini dari perspektif sosial dan ekonomi. Tidak sedikit masyarakat yang terjebak judi online karena tekanan ekonomi, rendahnya literasi keuangan, kemudahan akses melalui telepon genggam, serta ilusi memperoleh kekayaan secara instan. Algoritma media sosial yang terus menampilkan promosi terselubung memperbesar risiko seseorang terpapar perjudian digital. Tanpa upaya edukasi yang berkelanjutan, penindakan hukum hanya akan memotong ranting, sementara akar persoalan tetap tumbuh di bawah permukaan.

Pencegahan harus menjadi strategi utama. Pendidikan literasi digital sejak usia sekolah, kampanye mengenai risiko kecanduan judi, penguatan ketahanan keluarga, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan investasi jangka panjang yang jauh lebih efektif dibanding sekadar mengejar pelaku setelah kejahatan terjadi. Negara tidak hanya membutuhkan aparat yang sigap menindak, tetapi juga kebijakan publik yang mampu mengurangi permintaan terhadap praktik perjudian itu sendiri.

Pemblokiran puluhan ribu rekening merupakan sinyal bahwa negara tidak tinggal diam menghadapi ancaman judi online. Namun, keberhasilan sesungguhnya tidak diukur dari banyaknya rekening yang ditutup, melainkan dari kemampuan pemerintah memutus seluruh mata rantai bisnis ilegal tersebut. Perang melawan judi online hanya akan dimenangkan apabila penegakan hukum, pengawasan teknologi, penguatan sistem keuangan, perlindungan data pribadi, edukasi masyarakat, dan kerja sama lintas lembaga berjalan secara serempak. Tanpa pendekatan yang menyeluruh, pemblokiran rekening hanya akan menjadi rutinitas yang terus berulang, sementara ekosistem perjudian digital tetap menemukan cara baru untuk bertahan hidup.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat