Perwirasatu.co.id , Jakarta - Pengunduran diri Nusron Wahid dari kepengurusan Partai Golkar muncul ketika Komisi Pemberantasan Korupsi sedang mengusut dugaan suap dan gratifikasi dalam layanan pertanahan. Dua peristiwa itu berdekatan dalam pemberitaan, tetapi kronologinya berbeda. Karena itu, menghubungkannya sebagai sebab dan akibat membutuhkan bukti yang belum tersedia.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar M Sarmuji mengatakan Nusron telah mengundurkan diri dari kepengurusan DPP lebih dari enam bulan lalu. Pengunduran diri itu disampaikan langsung kepada Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia. Nusron sebelumnya menjadi Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian. Setelah mundur dari struktur kepengurusan, ia tetap tercatat sebagai kader Golkar.

Fakta tersebut penting. Nusron tidak meninggalkan Golkar. Ia hanya tidak lagi berada dalam struktur organisasi partai. Sarmuji juga mengaku tidak mengetahui alasan persis pengunduran diri itu dan hanya memperkirakan Nusron ingin berkonsentrasi pada hal lain. Dengan demikian, tidak tersedia dasar faktual untuk menyebut keputusan tersebut sebagai respons terhadap perkara KPK yang baru mencuat pada September 2026.

Sementara itu, KPK menetapkan delapan tersangka dalam perkara dugaan suap terkait pembukaan blokir dan pengurusan HGB Summarecon di Kabupaten Bogor. Empat tersangka disebut KPK diduga merupakan orang kepercayaan Nusron. Mereka adalah Fahd El Fouz, Arif Sugiyanto, Erwin, dan Muhammad Fakhry.

Istilah orang kepercayaan harus ditempatkan sebagai keterangan penyidik, bukan sebagai bukti bahwa Nusron mengetahui atau menyetujui tindakan para tersangka. KPK masih mendalami alur perintah dan kemungkinan adanya pihak lain dalam konstruksi perkara. Sampai tahap ini, Nusron belum ditetapkan sebagai tersangka.

Dalam konstruksi awal KPK, perkara bermula dari pengurusan HGB yang kemudian berkembang menjadi dugaan transaksi untuk membuka blokir dan memproses pemecahan HGB. Erwin disebut menjadi penghubung dengan pejabat pertanahan. Dari permintaan awal Rp2 miliar, pihak Summarecon disebut menyanggupi Rp1,5 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp200 juta diduga diserahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung.

Perkara kemudian berkembang lebih luas. KPK mengamankan barang bukti uang sekitar Rp106,3 miliar dalam rangkaian operasi tersebut dan masih menelusuri aliran dana serta hubungan antarpihak. Angka itu menunjukkan bahwa perkara tidak cukup dibaca sebagai satu transaksi pengurusan HGB, melainkan sebagai pintu untuk melihat kemungkinan persoalan yang lebih luas dalam layanan pertanahan.

Penggeledahan di lingkungan ATR/BPN pada 17 September memperlihatkan penyidikan masih berjalan. KPK menyatakan penggeledahan dilakukan untuk mencari dan melengkapi alat bukti, termasuk menelusuri hubungan antarpihak dan kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki peran penting. Ruang kerja Nusron sendiri tidak termasuk yang digeledah.

Nusron menyatakan tidak mengetahui duduk perkara dugaan suap tersebut. Ia menegaskan menghormati proses hukum KPK dan menyatakan kementeriannya akan memberikan dukungan yang diperlukan. Ia juga berharap perkara tersebut menjadi momentum mempercepat pembenahan pelayanan pertanahan agar lebih baik dan akuntabel.

Di sinilah perkara ini menjadi lebih besar daripada persoalan seorang menteri atau kepengurusan sebuah partai. Pertanahan memiliki kewenangan administratif sekaligus nilai ekonomi yang besar. Ketika layanan formal diduga dapat ditembus melalui perantara dan transaksi informal, persoalannya bukan hanya siapa yang menerima uang, tetapi bagaimana celah itu dapat terbentuk.

Kasus ini juga menguji batas antara tanggung jawab pidana individual dan tanggung jawab institusional. Keterlibatan pidana harus dibuktikan melalui proses hukum terhadap setiap orang. Namun sebagai pimpinan kementerian, Nusron tetap menghadapi tuntutan yang berbeda, yakni memastikan sistem pengawasan, prosedur pelayanan, dan mekanisme internal mampu mencegah jaringan informal mengambil ruang dalam birokrasi.

Karena itu, pengunduran diri Nusron dari kepengurusan Golkar sebaiknya tidak dijadikan pintu masuk spekulasi. Fakta yang tersedia menunjukkan keputusan itu terjadi jauh sebelum perkara HGB mencuat. Pertanyaan yang lebih penting kini berada di dalam institusi: seberapa kuat prosedur pertanahan melindungi pelayanan publik dari pengaruh personal, perantara, dan transaksi di luar mekanisme resmi.

Perkara ini akan ditentukan oleh bukti dan proses hukum. Tetapi apa pun hasil penyidikannya, kasus tersebut telah menghadirkan satu pertanyaan besar bagi tata kelola pertanahan: apakah pelayanan yang menyangkut tanah dan nilai ekonomi besar benar-benar dapat berjalan berdasarkan prosedur, bukan berdasarkan siapa yang mengenal siapa.

Sumber

(Dwi Taufan Hidayat)