Perwirasatu.co.id, 31 Agustus 2026

Setiap hari, dapur-dapur Makan Bergizi Gratis bekerja jauh dari sorotan. Dari tempat-tempat itu makanan disiapkan, dikemas, lalu didistribusikan kepada anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok penerima manfaat lainnya.

Di balik seporsi makanan tersebut terdapat sistem yang jauh lebih besar. Ada bangunan dapur, tenaga kerja, bahan pangan, peralatan, distribusi, pengawasan, keamanan pangan, hingga mekanisme pembayaran kepada mitra pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.

Kini salah satu bagian dari sistem itu mulai dihitung ulang.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyampaikan bahwa skema insentif SPPG sebesar Rp6 juta per hari akan diubah agar lebih tepat sasaran. Namun, pada saat pernyataan itu disampaikan pada Jumat, 28 Agustus 2026, formula baru tersebut belum diumumkan secara rinci.

Perubahan itu penting bukan semata karena menyangkut angka Rp6 juta. Yang sedang diuji adalah bagaimana negara membayar sebuah layanan publik ketika programnya telah berkembang menjadi sangat besar.

Selama ini, angka Rp6 juta menjadi salah satu komponen yang melekat pada operasional SPPG. Secara nominal, jika dihitung 24 hari operasional, nilainya setara Rp144 juta. Tetapi angka tersebut tidak boleh dibaca sebagai keuntungan bersih yang otomatis diterima setiap dapur. BGN sebelumnya menjelaskan pembayaran tersebut berkaitan dengan kesiapan dan ketersediaan layanan fasilitas SPPG.

Pada titik inilah perdebatan mengenai efisiensi menjadi menarik.

Sebab skema Rp6 juta per hari sebenarnya bukan kebijakan yang muncul tanpa alasan. BGN sebelumnya menjelaskan bahwa pembayaran tersebut merupakan bagian dari mekanisme kemitraan yang memungkinkan pemerintah memanfaatkan fasilitas yang disediakan mitra tanpa harus membangun seluruh dapur dengan investasi negara.

Skema itu juga pernah dipandang lebih aman dibandingkan mekanisme yang terlalu langsung mengaitkan pembayaran dengan jumlah penerima manfaat.

Dalam penjelasan BGN, sistem yang terlalu berbasis jumlah penerima dapat menciptakan dorongan bagi sebagian pengelola untuk mengejar kuantitas. Semakin banyak penerima yang dilayani, semakin besar pula pembayaran yang diperoleh. Pemerintah khawatir orientasi semacam itu justru dapat menggeser perhatian dari kualitas makanan.

Karena itu, pembayaran yang relatif tetap pernah dipandang sebagai cara untuk menjaga agar SPPG tidak sekadar berlomba memperbesar jumlah penerima.

Namun, ketika jaringan MBG semakin besar, persoalannya berubah.

Sebuah SPPG dengan jumlah penerima yang berbeda dapat berada dalam skema pembayaran yang sama. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari sebelumnya mencontohkan bahwa SPPG yang melayani 1.500 penerima dan SPPG dengan 500 penerima dapat memperoleh insentif yang sama.

Pertanyaan kemudian muncul: sampai sejauh mana pembayaran yang sama masih dapat dianggap proporsional ketika beban pelayanan berbeda?

Pertanyaan itu bukan berarti membuktikan bahwa skema lama salah. Justru di situlah persoalannya menjadi lebih kompleks.

Skema flat memiliki alasan untuk menjaga mutu dan menghindari perlombaan mengejar jumlah penerima. Tetapi ketika jumlah SPPG bertambah, anggaran membesar, dan pemerintah memiliki lebih banyak data mengenai pelayanan setiap dapur, kebutuhan untuk membuat pembayaran lebih terukur kembali muncul.

Evaluasi tersebut sebenarnya sudah terlihat sebelum pertemuan Purbaya dan Sudaryono.

Pada Juni 2026, BGN telah menyatakan akan mengevaluasi skema insentif Rp6 juta per hari. Pada Juli, pembahasan mengenai formula yang lebih proporsional juga kembali mengemuka.

Dengan demikian, pernyataan Purbaya pada 28 Agustus bukanlah awal dari perdebatan. Ia lebih merupakan penanda bahwa evaluasi tersebut kini memasuki tahap kebijakan yang lebih serius.

Angka Rp6 juta akhirnya menjadi pintu masuk menuju persoalan yang jauh lebih besar: bagaimana memastikan pertumbuhan MBG tidak otomatis berarti pertumbuhan biaya tanpa kendali.

Program MBG kini tidak lagi berada pada tahap ketika pemerintah hanya dituntut memperluas jangkauan.

Pada fase awal, tantangannya adalah membangun jaringan. Pemerintah membutuhkan dapur, mitra, tenaga kerja, pemasok dan jalur distribusi. Semakin banyak penerima manfaat, semakin banyak pula SPPG yang dibutuhkan.

Kini persoalannya bergeser.

Ketika jaringan telah membesar, pemerintah harus mulai memilah mana dapur yang memang dibutuhkan, mana yang mampu bekerja sesuai standar, dan mana yang justru perlu dievaluasi atau dihentikan.

Purbaya menyebut pemerintah tengah melakukan efisiensi terhadap pelaksanaan MBG. Penataan itu tidak hanya menyentuh insentif SPPG, tetapi juga keberadaan dapur. Penambahan dapur tidak berarti seluruh usulan otomatis akan diaktifkan. Sebagian dapur yang tidak sesuai dengan desain pelaksanaan dapat ditutup.

Ini membuat angka jumlah SPPG tidak lagi cukup untuk mengukur keberhasilan program.

Yang lebih penting adalah berapa penerima manfaat yang benar-benar dilayani, berapa biaya yang diperlukan, seberapa jauh makanan harus didistribusikan, bagaimana kualitasnya, serta apakah dapur mampu memenuhi standar keamanan pangan.

Persoalan anggaran memperkuat tekanan tersebut.

Pada 2026, anggaran MBG telah mengalami penyisiran hingga menjadi sekitar Rp229 triliun. Hingga 27 Agustus, realisasinya disebut telah mencapai sekitar Rp117 triliun.

Angka tersebut menunjukkan skala program sekaligus menunjukkan besarnya ruang yang harus diawasi. Bahkan perubahan kecil dalam formula pembayaran dapat menghasilkan dampak yang besar ketika diterapkan kepada ribuan unit layanan.

Pemerintah juga telah menyiapkan kerangka anggaran sekitar Rp240,2 triliun untuk Badan Gizi Nasional dalam RAPBN 2027. Dari jumlah tersebut, sekitar 97 persen direncanakan digunakan untuk pelaksanaan program makan, sedangkan sekitar 3 persen untuk kebutuhan operasional BGN.

Angka Rp240,2 triliun itu masih merupakan bagian dari RAPBN 2027, sehingga belum tepat disebut sebagai APBN final. Namun, besarnya angka tersebut menunjukkan bahwa MBG akan tetap menjadi salah satu program dengan kebutuhan fiskal yang sangat besar.

Karena itu, efisiensi bukan lagi sekadar istilah administratif.

Ia berkaitan langsung dengan kemampuan pemerintah mempertahankan keberlanjutan program.

Pemerintah ingin MBG terus berkembang, tetapi pada saat yang sama tidak ingin ekspansi dapur berjalan tanpa perhitungan.

Di sinilah perubahan insentif menjadi penting.

Formula baru nantinya perlu menjawab pertanyaan yang selama ini belum selesai: apa yang sebenarnya harus dibayar negara kepada sebuah SPPG?

Apakah cukup berdasarkan ketersediaan fasilitas?

Apakah jumlah penerima harus menjadi komponen utama?

Bagaimana dengan jarak distribusi?

Bagaimana dengan perbedaan harga bahan pangan?

Bagaimana dengan biaya tenaga kerja?

Bagaimana dengan kapasitas dapur?

Dan yang tidak kalah penting, bagaimana kualitas serta keamanan pangan dimasukkan ke dalam ukuran kinerja?

Pertanyaan tersebut semakin penting ketika kebijakan diterapkan secara nasional.

SPPG yang beroperasi di pusat kota dengan akses bahan pangan mudah tentu memiliki kondisi yang berbeda dengan dapur di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Biaya distribusi, harga bahan, akses transportasi dan ketersediaan tenaga kerja dapat berbeda jauh.

Jika formula baru hanya mengejar efisiensi nominal, dapur di wilayah dengan biaya tinggi berpotensi menghadapi tekanan yang lebih besar.

Sebaliknya, jika formula terlalu longgar, tujuan efisiensi dapat kehilangan makna.

Karena itu, perubahan skema tidak seharusnya dipahami sekadar sebagai pemotongan insentif.

Yang lebih penting adalah apakah pemerintah mampu mengubah sistem pembayaran menjadi instrumen yang menghubungkan anggaran dengan kebutuhan dan kinerja secara lebih masuk akal.

Sebuah dapur yang melayani banyak penerima belum tentu lebih efisien jika distribusinya buruk. Sebuah dapur dengan biaya tinggi belum tentu boros jika berada di wilayah yang sulit dijangkau. Sebaliknya, dapur dengan biaya rendah juga belum tentu layak dipertahankan jika kualitas makanan dan keamanan pangannya bermasalah.

Efisiensi karena itu tidak boleh hanya berarti mengeluarkan uang lebih sedikit.

Efisiensi harus berarti mendapatkan hasil yang lebih baik dengan sumber daya yang tersedia.

Dalam konteks MBG, hasil itu sangat konkret: makanan yang aman, bergizi, tepat waktu, dan benar-benar diterima kelompok yang menjadi sasaran program.

Perubahan insentif SPPG pada akhirnya membawa MBG memasuki persoalan yang lebih mendasar: bagaimana negara mengelola program sosial berskala raksasa.

Selama program masih kecil, persoalan satu dapur mungkin terlihat sebagai persoalan lokal. Namun ketika dapur tersebar di banyak daerah dan anggaran mencapai ratusan triliun rupiah, persoalan yang sama berubah menjadi persoalan tata kelola nasional.

Karena itu, pemerintah perlu berhati-hati agar perubahan formula tidak hanya menghasilkan penghematan di atas kertas.

Pengelola SPPG harus tetap memiliki kemampuan menjalankan dapur. Bahan pangan harus tersedia. Tenaga kerja harus dibayar. Distribusi harus berlangsung. Peralatan harus dirawat. Standar kebersihan dan keamanan pangan harus dipenuhi.

Pada saat yang sama, negara juga harus memiliki mekanisme untuk menghentikan pembayaran ketika layanan tidak berjalan atau standar tidak dipenuhi.

BGN sendiri telah menerapkan prinsip bahwa pembayaran berkaitan dengan layanan yang tersedia. Dengan demikian, insentif bukan sesuatu yang semestinya diterima tanpa memperhatikan kondisi operasional.

Prinsip tersebut dapat menjadi fondasi bagi formula baru.

Namun, transparansi akan menjadi kunci.

Jika pemerintah mengubah skema Rp6 juta per hari, publik perlu mengetahui alasan perubahan, dasar perhitungannya, indikator yang digunakan, serta bagaimana pemerintah memastikan formula tersebut tidak menciptakan masalah baru.

Jika jumlah penerima menjadi salah satu faktor, masyarakat perlu mengetahui bagaimana jumlah itu diverifikasi.

Jika jarak distribusi menjadi pertimbangan, harus ada ukuran yang jelas.

Jika kualitas makanan dimasukkan ke dalam formula, indikatornya harus dapat diperiksa.

Jika wilayah 3T memperoleh perlakuan berbeda, dasar kebijakannya juga harus terbuka.

Dengan cara itu, perubahan insentif tidak berhenti sebagai kebijakan internal antara pemerintah dan mitra SPPG. Ia menjadi bagian dari tata kelola anggaran publik yang dapat dipahami dan diawasi masyarakat.

Kebutuhan transparansi semakin besar karena permintaan terhadap MBG masih tinggi. Purbaya bahkan meminta agar data sekolah yang mengajukan permintaan program dapat dibuka kepada publik.

Permintaan tersebut memperlihatkan satu hal: persoalan MBG bukan hanya bagaimana mengendalikan biaya, tetapi juga bagaimana menentukan prioritas ketika kebutuhan masyarakat lebih besar daripada kapasitas anggaran.

Dalam situasi seperti itu, data menjadi sangat penting.

Pemerintah harus mengetahui sekolah mana yang sudah menerima, mana yang belum, berapa penerima manfaat di setiap wilayah, berapa kapasitas SPPG, berapa biaya distribusi, serta berapa biaya yang harus ditanggung untuk memenuhi standar pelayanan.

Dengan data tersebut, keputusan membuka, mempertahankan, menggabungkan, atau menutup sebuah dapur dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan, bukan sekadar target jumlah.

Di sisi lain, pemerintah juga harus menghindari jebakan efisiensi yang terlalu sederhana.

Mengurangi jumlah dapur memang dapat menekan biaya, tetapi jika akibatnya jarak distribusi semakin jauh dan makanan terlambat sampai kepada penerima, penghematan tersebut justru dapat mengurangi kualitas layanan.

Begitu pula dengan insentif.

Mengurangi pembayaran secara seragam mungkin terlihat efisien dari sisi anggaran, tetapi belum tentu efisien jika kemudian pengelola kesulitan memenuhi standar pelayanan.

Karena itu, ukuran keberhasilan perubahan bukan seberapa besar angka Rp6 juta dapat dipangkas.

Ukuran keberhasilannya adalah apakah pemerintah mampu menemukan formula yang lebih adil antara kebutuhan dapur, beban pelayanan, kualitas makanan, kondisi wilayah, dan kemampuan APBN.

Di situlah perubahan skema insentif SPPG menemukan maknanya.

Pemerintah tidak sedang sekadar menghitung ulang uang yang diberikan kepada dapur. Pemerintah sedang belajar mengelola sebuah program yang tumbuh sangat cepat dan menyentuh kebutuhan dasar jutaan manusia.

Rp6 juta sehari mungkin terlihat kecil ketika berdiri sendiri.

Namun jika dikalikan ribuan dapur dan ratusan hari operasional, angka itu berubah menjadi bagian penting dari desain fiskal MBG.

Karena itu setiap rupiah harus memiliki alasan.

Setiap dapur harus memiliki kebutuhan yang jelas.

Setiap pembayaran harus memiliki dasar.

Dan setiap makanan yang keluar dari dapur harus dapat dipertanggungjawabkan kualitasnya.

Perubahan skema insentif yang kini disiapkan BGN akan menjadi ujian pertama untuk itu.

Jika formula baru mampu membuat pembayaran lebih sesuai dengan pelayanan tanpa mengorbankan kualitas dan akses masyarakat, efisiensi dapat menjadi cara memperkuat MBG.

Namun jika perubahan hanya berhenti pada pengurangan biaya tanpa memperhitungkan kondisi nyata di dapur-dapur, persoalan baru bisa muncul.

Pada akhirnya, keberhasilan MBG tidak akan ditentukan oleh berapa banyak SPPG yang dibangun, berapa besar anggaran yang terserap, atau berapa banyak angka yang berhasil ditekan.

Keberhasilannya akan terlihat dari sesuatu yang jauh lebih sederhana.

Apakah makanan bergizi benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan, dalam kondisi aman dan layak, dengan biaya yang masuk akal dan penggunaan uang negara yang dapat dipertanggungjawabkan.

Di balik sepiring MBG, pada akhirnya bukan hanya ada makanan.

Ada keputusan tentang uang negara, ada kerja ribuan orang, ada kepentingan jutaan penerima manfaat, dan ada tanggung jawab pemerintah untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar menghasilkan manfaat.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat