Perwirasatu.cp.id, 31 Agustus 2026

Terpilihnya KH Miftachul Akhyar dan KH Abdul Hakim Mahfudz membuka babak baru PBNU. Namun tahniah Haedar Nashir kepada keduanya membawa pesan yang melampaui pergantian kepemimpinan: ukhuwah. Di tengah tantangan ekonomi umat, fragmentasi sosial dan relasi masyarakat sipil dengan kekuasaan, pertanyaannya bukan lagi apakah NU dan Muhammadiyah bisa berdampingan, melainkan seberapa jauh keduanya mampu bekerja bersama membangun Indonesia ke depan.

Di tengah riuh Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang, Jawa Timur, Muhammadiyah memilih berbicara melalui tindakan sederhana. Sekitar 500 meter dari arena muktamar, Muhammadiyah Jombang mendirikan posko pelayanan bagi peserta dan penggembira NU. Muhammadiyah.or.id pada 24 Agustus 2026 melaporkan, 10 ribu mangkuk bakso dan 10 ribu butir telur disiapkan gratis, disertai layanan kesehatan yang didukung tiga rumah sakit Muhammadiyah. Kokam dan Tapak Suci ikut membantu pelayanan dan kelancaran kegiatan.

Empat hari kemudian, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir datang ke posko itu. Dalam laporan Muhammadiyah.or.id, 28 Agustus 2026, Haedar menyebut pelayanan tersebut sebagai cara merajut silaturahmi sekaligus mendukung kesuksesan Muktamar NU. Di tengah kompetisi pengaruh yang kerap mewarnai kehidupan organisasi besar, semangkuk bakso di Jombang seperti menghadirkan bahasa lain tentang hubungan NU-Muhammadiyah: persaudaraan tidak selalu membutuhkan pidato besar. Ia dapat dimulai dari kesediaan melayani.

Pesan itu memperoleh konteks baru tiga hari kemudian. Muktamar menetapkan KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam dan KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU masa khidmah 2026–2031. NU Online pada 31 Agustus 2026 melaporkan keduanya ditetapkan melalui musyawarah Ahlul Halli wal Aqdi atau AHWA. ANTARA pada hari yang sama juga mengonfirmasi penetapan Rais Aam melalui musyawarah mufakat di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang.

Haedar kemudian menyampaikan tahniah. Muhammadiyah.or.id pada 31 Agustus 2026 memuat harapannya agar kepengurusan baru PBNU sukses menjalankan keputusan Muktamar ke-35 dan semakin meningkatkan ukhuwah serta kerja sama dengan organisasi keagamaan maupun kemasyarakatan. Pernyataan itu penting bukan semata karena datang dari pemimpin Muhammadiyah kepada pemimpin NU, melainkan karena menyentuh persoalan lebih besar: bagaimana dua kekuatan utama Islam Indonesia menerjemahkan persaudaraan menjadi kerja sosial yang dapat dirasakan masyarakat.

Di situlah tahniah Haedar semestinya tidak berhenti dibaca sebagai kesantunan antarelite. NU dan Muhammadiyah memiliki pesantren, sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, lembaga filantropi, organisasi perempuan dan pemuda serta jaringan sosial hingga akar rumput. Modal sebesar itu menjadikan hubungan keduanya terlalu berharga jika hanya muncul dalam kunjungan, ucapan selamat dan seremoni. Ukhuwah membutuhkan ukuran yang lebih konkret: berapa banyak persoalan masyarakat yang dapat mereka selesaikan bersama?

Kepemimpinan baru PBNU membawa kombinasi menarik. KH Miftachul Akhyar merupakan ulama senior dengan perjalanan panjang dalam struktur NU. NU Online mencatat ia lahir di Surabaya pada 1953, putra KH Abdul Ghoni, pengasuh Pondok Pesantren Tahsinul Akhlaq Rangkah. Pendidikan pesantrennya ditempa antara lain di Tambakberas Jombang, Sidogiri Pasuruan dan Lasem. Jejak organisasinya bergerak dari Rais Syuriyah PCNU Surabaya, Rais Syuriyah PWNU Jawa Timur, Wakil Rais Aam hingga memimpin jajaran syuriyah PBNU.

Di sisi lain, Gus Kikin membawa pengalaman yang berbeda. KH Abdul Hakim Mahfudz lahir di Jombang pada 17 Agustus 1958 dari pasangan KH Mahfudz Anwar dan Nyai Hj Abidah Ma'shum. Ia tumbuh dalam keluarga besar Tebuireng dan merupakan cicit Hadratussyaikh KH Hasyim Asy'ari. Pendidikan formalnya antara lain ditempuh di Jombang dan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta. Perjalanan hidupnya kemudian bersentuhan dengan dunia pelayaran, usaha, pesantren dan organisasi sebelum dipercaya menjadi pengasuh Pesantren Tebuireng.

Perpaduan ulama senior pada posisi Rais Aam dan figur pesantren yang berpengalaman di dunia usaha pada posisi Ketua Umum menawarkan keseimbangan yang menjanjikan, tetapi sekaligus mengandung ujian. PBNU membutuhkan otoritas moral sekaligus kecakapan manajerial. Syuriyah harus mampu menjaga nilai dan arah keagamaan organisasi, sementara tanfidziyah dituntut mengubah nilai itu menjadi tata kelola dan program yang bekerja. Kebesaran NU tidak cukup dipertahankan melalui jumlah jamaah; ia harus terlihat dari kualitas pelayanan terhadap jamaah.

Gus Kikin sendiri berulang kali mengingatkan pentingnya kembali kepada Qanun Asasi NU. Tebuireng Online pada 8 Agustus 2026 mencatat pandangannya bahwa Qanun Asasi bukan sekadar aturan organisasi, tetapi fondasi nilai dan kompas perjuangan NU. Menjelang berakhirnya muktamar, Tebuireng Online pada 30 Agustus 2026 juga mencatat penekanannya bahwa basis keagamaan NU harus tetap dijaga di tengah perubahan zaman. Dua pesan tersebut akan segera berhadapan dengan realitas organisasi yang jauh lebih rumit daripada teks dan gagasan.

Tantangannya adalah bagaimana nilai dasar itu diterjemahkan dalam kehidupan warga. NU memiliki basis sosial besar, tetapi sebagian masyarakat yang menjadi basisnya masih bergulat dengan kemiskinan, lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan dan akses terhadap ekonomi produktif. Karena itu, kepemimpinan baru akan lebih bermakna apabila pembicaraan mengenai ekonomi umat bergerak dari seminar menuju pembentukan ekosistem usaha, penguatan koperasi, UMKM, kewirausahaan santri dan akses pasar yang benar-benar menyentuh masyarakat bawah.

Pada titik inilah Muhammadiyah dapat menjadi mitra strategis, bukan pesaing. Muhammadiyah memiliki pengalaman panjang mengembangkan amal usaha secara institusional, sedangkan NU mempunyai kekuatan pesantren dan basis masyarakat yang luas. Kolaborasi tidak berarti menyeragamkan karakter keduanya. Justru perbedaan tradisi organisasi dapat menjadi sumber kekuatan apabila dipertemukan pada agenda bersama: pendidikan berkualitas, kesehatan terjangkau, pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, mitigasi bencana, pemberdayaan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

Ujian lain datang dari dunia digital. Generasi muda kini belajar agama bukan hanya dari kiai, pesantren, sekolah atau kampus. Mereka mendapatkannya melalui TikTok, YouTube, Instagram, mesin pencari hingga kecerdasan buatan. Otoritas keagamaan menjadi semakin tersebar, sementara hoaks, manipulasi agama, ujaran kebencian dan pemahaman dangkal dapat bergerak lebih cepat daripada klarifikasi ulama. NU dan Muhammadiyah mempunyai alasan kuat membangun agenda literasi digital bersama daripada membiarkan generasi muda bertarung sendirian dalam banjir informasi.

Tetapi kerja besar itu membutuhkan satu modal yang tidak dapat digantikan besarnya organisasi: kepercayaan publik. NU maupun Muhammadiyah harus menjaga kemampuan bekerja sama dengan pemerintah tanpa kehilangan daya kritis sebagai kekuatan masyarakat sipil. Kolaborasi dengan negara diperlukan untuk menyelesaikan persoalan bangsa, tetapi kedekatan dengan kekuasaan tidak boleh mengurangi independensi moral. Organisasi keagamaan justru menjadi penting bagi demokrasi ketika mampu menjadi mitra pemerintah sekaligus menyampaikan kritik ketika kepentingan masyarakat mengharuskannya.

Karena itu, kepemimpinan Miftachul Akhyar dan Gus Kikin seharusnya tidak hanya dinilai dari stabilitas internal PBNU. Publik berhak melihat bagaimana keputusan Muktamar diterjemahkan, bagaimana transparansi dan akuntabilitas diperkuat, bagaimana ekonomi warga ditumbuhkan, bagaimana pesantren menghadapi perubahan teknologi, serta bagaimana NU menjaga jarak yang sehat dari tarik-menarik kepentingan politik tanpa kehilangan kemampuan bekerja sama dengan negara.

Hal serupa berlaku bagi Muhammadiyah. Tahniah Haedar Nashir akan memperoleh makna lebih kuat apabila ajakan ukhuwah berlanjut menjadi program bersama. Muhammadiyah.or.id pada 28 Agustus 2026 mencatat Haedar menyerukan “ukhuwah yang autentik” dan mengajak NU, Muhammadiyah serta seluruh komponen bangsa menjadi pilar yang memajukan Indonesia. Tantangannya sekarang adalah membuktikan autentisitas itu dalam pekerjaan yang dapat dihitung manfaatnya oleh masyarakat.

Posko Muhammadiyah di Jombang sebenarnya telah memberikan contoh kecil. Ketika ribuan warga NU datang untuk muktamar, Muhammadiyah tidak datang membawa perdebatan mengenai perbedaan fikih, tradisi atau identitas organisasi. Mereka membawa makanan, tenaga kesehatan dan relawan. Dari sana terlihat bahwa ukhuwah dapat bekerja tanpa harus meniadakan perbedaan. Bahkan persaudaraan justru menjadi lebih bermakna ketika masing-masing tetap memiliki identitas tetapi bersedia bertemu pada kepentingan kemanusiaan.

Indonesia hari ini tidak kekurangan organisasi besar, tokoh berpengaruh ataupun pidato tentang persatuan. Yang sering kurang adalah kemampuan mengubah modal sosial menjadi penyelesaian masalah. Dengan jaringan yang dimiliki NU dan Muhammadiyah, masyarakat wajar menuntut lebih dari sekadar harmoni simbolik. Kebersamaan keduanya seharusnya mampu menghasilkan kekuatan ekonomi, pendidikan yang lebih baik, pelayanan kesehatan yang lebih luas dan ruang publik yang lebih sehat.

Muktamar ke-35 akhirnya bukan hanya cerita tentang siapa menjadi Rais Aam dan siapa menduduki kursi Ketua Umum PBNU. Ujian sesungguhnya justru dimulai setelah tenda dibongkar, muktamirin meninggalkan Jombang dan kepengurusan baru mulai bekerja. Apakah Qanun Asasi benar-benar menjadi kompas? Apakah ekonomi warga menguat? Apakah independensi organisasi terjaga? Dan apakah ukhuwah dengan Muhammadiyah berkembang menjadi kerja bersama yang nyata?

Di Jombang, jawabannya mungkin telah dimulai dengan sesuatu yang tampak sederhana: sebuah posko, layanan kesehatan dan makanan bagi saudara yang sedang bermuktamar. Kini Miftachul Akhyar dan Gus Kikin memikul tantangan yang jauh lebih besar. Jika NU dan Muhammadiyah mampu membawa semangat dari posko itu ke dalam agenda kebangsaan, ukhuwah tidak lagi menjadi kalimat indah setiap muktamar. Ia berubah menjadi kekuatan sosial yang bekerja untuk Indonesia.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat