Perwirasatu.co.id , Jakarta - Dari seorang komandan peleton di satuan infanteri hingga menduduki kursi Panglima TNI, Djoko Santoso menempuh perjalanan panjang dalam dunia kemiliteran. Ia melewati berbagai jenjang penugasan, pendidikan, komando wilayah, dan pengalaman menghadapi situasi keamanan yang rumit. Karier itu kemudian membawanya ke politik, memperlihatkan perubahan peran seorang prajurit ketika memasuki ruang demokrasi setelah purna tugas.

Djoko Santoso lahir di Surakarta, Jawa Tengah, 8 September 1952. Ia memasuki Akademi Militer dan lulus pada 1975. Dari lingkungan pendidikan militer itulah perjalanan panjangnya dimulai. Namun, seperti banyak perwira lain, awal kariernya tidak berlangsung di pusat kekuasaan. Ia justru memulai pengabdian dari lapangan, sebagai Komandan Peleton 1 Kompi Senapan A Yonif 121/Macan Kumbang.

Posisi itu mungkin tampak sederhana jika dilihat dari puncak karier yang kelak dicapainya. Namun, dalam organisasi militer, pengalaman di tingkat paling bawah menjadi ruang penting untuk membentuk kepemimpinan. Seorang komandan harus berhadapan langsung dengan personel, disiplin, kesiapan satuan, medan penugasan, serta keputusan yang tidak selalu dapat diambil dalam keadaan ideal.

Karier Djoko berkembang bersamaan dengan bertambahnya pengalaman dan pendidikan. Ia mengikuti sejumlah pendidikan militer, antara lain Kursus Dasar Kecabangan Infanteri pada 1976, pendidikan lanjutan perwira tempur pada 1987, Seskoad pada 1990, dan Lemhannas pada 2005. Ia juga tercatat menempuh pendidikan ilmu politik dan manajemen politik di Universitas Terbuka. Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa perjalanan seorang perwira tinggi tidak hanya ditentukan oleh pengalaman operasi, tetapi juga oleh proses memperluas wawasan strategis.

Dari penugasan lapangan, Djoko kemudian memasuki jenjang komando yang semakin besar. Ia pernah menjadi Wakil Asisten Sosial Politik Kaster TNI pada 1998, Kepala Staf Kodam IV/Diponegoro pada 2000, dan Panglima Divisi II Kostrad pada 2001. Setiap jabatan membawa lingkup tanggung jawab yang berbeda. Kenaikan itu juga memperlihatkan bahwa kepercayaan institusi terhadap seorang perwira dibangun melalui rekam jejak yang panjang, bukan hanya melalui satu penugasan.

Salah satu fase penting dalam perjalanan Djoko berlangsung ketika ia dipercaya memimpin Kodam XVI/Pattimura. Pada periode 2002 hingga 2003, ia juga memimpin Komando Operasi Pemulihan Keamanan di Maluku. Penugasan tersebut berlangsung ketika Maluku masih menghadapi dampak konflik sosial dan keagamaan yang meninggalkan persoalan keamanan serta hubungan antarkelompok.

Konteks Maluku membuat penugasan tersebut berbeda dari tugas komando biasa. Persoalannya tidak semata-mata bagaimana mengerahkan pasukan, tetapi bagaimana mengembalikan keamanan di tengah masyarakat yang mengalami trauma dan ketegangan sosial. Kajian Library of Congress mencatat bahwa pada Juni 2002 pemerintah membentuk Security Restoration Operations Command di Maluku di bawah pimpinan Mayor Jenderal Djoko Santoso. Komando itu dimaksudkan untuk menyatukan upaya aparat keamanan dalam menghadapi konflik.

Karena itu, pengalaman Djoko di Maluku lebih tepat dibaca sebagai bagian dari proses pemulihan keamanan yang melibatkan berbagai unsur, bukan sebagai keberhasilan seorang individu yang bekerja sendirian. Di situlah kepemimpinan seorang komandan diuji: bagaimana menjalankan tanggung jawab operasi sekaligus membaca kondisi sosial yang melingkupinya.

Dari Maluku, karier Djoko bergerak semakin dekat ke pusat pengambilan keputusan. Ia dipercaya menjadi Pangdam Jaya pada 2003, kemudian Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Pada 2005, ia mencapai salah satu posisi penting dalam karier kemiliterannya ketika dipercaya menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat.

Menjadi Kepala Staf Angkatan Darat berarti memikul tanggung jawab yang jauh lebih besar dibandingkan ketika masih memimpin satuan atau wilayah. Persoalannya bukan lagi sekadar kesiapan pasukan di suatu daerah, melainkan menyangkut organisasi, sumber daya manusia, pembinaan satuan, modernisasi alat utama sistem persenjataan, dan arah pembangunan kekuatan matra darat.

Dua tahun kemudian, tanggung jawab itu kembali meningkat. Pada 28 Desember 2007, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melantik Djoko Santoso sebagai Panglima TNI menggantikan Marsekal TNI Djoko Suyanto. Ia kemudian tercatat sebagai Panglima TNI ke-16 dan menjalankan jabatan tersebut hingga 28 September 2010.

Peralihan dari Kepala Staf Angkatan Darat menjadi Panglima TNI mengubah cakupan tanggung jawab Djoko secara mendasar. Jika sebelumnya fokus utamanya berada pada satu matra, sebagai Panglima ia harus melihat pertahanan dalam perspektif tiga matra sekaligus. Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan pertahanan nasional yang lebih luas.

Di titik ini, perjalanan dari peleton menjadi penting. Seorang Panglima tidak lahir hanya dari sebuah pelantikan. Di belakangnya terdapat pengalaman memimpin personel, menghadapi persoalan lapangan, mengelola satuan, membaca situasi keamanan, dan mengambil keputusan dalam berbagai tingkat komando. Perjalanan Djoko memperlihatkan proses akumulasi semacam itu.

Namun, karier militernya tidak berhenti ketika ia meninggalkan jabatan Panglima TNI. Setelah memasuki masa purnatugas, Djoko mengambil jalur yang berbeda: politik. Ia bergabung dengan Partai Gerindra dan kemudian dipercaya menjadi Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam Pemilu Presiden 2019.

Perubahan tersebut menarik karena ruang politik memiliki logika yang berbeda dari dunia militer. Di dalam militer terdapat struktur komando, kepatuhan terhadap garis organisasi, dan pembagian tanggung jawab yang tegas. Politik bekerja dengan persuasi, negosiasi, komunikasi publik, koalisi, kompetisi elektoral, dan kemampuan mengelola perbedaan.

Pada 8 Februari 2019, ANTARA mencatat Djoko memimpin rapat konsolidasi BPN Prabowo-Sandi di Solo. Sebulan kemudian, pada 15 Maret 2019, namanya kembali muncul dalam konsolidasi juru kampanye nasional BPN menjelang kampanye terbuka Pemilu 2019. Kedua peristiwa itu menunjukkan bahwa setelah puluhan tahun berada dalam struktur militer, Djoko benar-benar mengambil peran aktif dalam kompetisi politik, bukan sekadar hadir sebagai simbol purnawirawan.

Di sinilah perjalanan hidupnya memperoleh dimensi baru. Djoko tidak lagi berbicara sebagai komandan kepada prajurit, tetapi sebagai tokoh politik kepada masyarakat pemilih. Pengalaman mengelola organisasi dan jaringan tentu menjadi modal, tetapi politik menuntut kemampuan lain yang tidak selalu sama dengan kepemimpinan militer.

Kontestasi politik juga memperlihatkan sisi Djoko yang lebih pragmatis terhadap posisi kekuasaan. Setelah Pemilu 2019, ketika muncul pembicaraan mengenai kemungkinan koalisi atau oposisi, ia menyampaikan bahwa kedua pilihan tersebut sama-sama baik selama tujuannya untuk negara dan bangsa. ANTARA memberitakan pandangan itu pada 29 Juli 2019. Menurut Djoko, oposisi memiliki fungsi mengkritisi pemerintah, sementara bergabung dengan pemerintah dapat menjadi ruang untuk memberikan kontribusi.

Pernyataan tersebut menarik karena memperlihatkan bahwa setelah berada dalam kompetisi politik, Djoko tidak semata-mata melihat politik dalam kategori menang dan kalah. Ada ruang untuk menjalankan fungsi berbeda selama orientasinya tetap kepentingan negara. Tentu, pernyataan itu harus ditempatkan sebagai pandangan pribadi seorang tokoh politik, bukan sebagai ukuran tunggal tentang bagaimana politik seharusnya bekerja.

Di sinilah sosok Djoko Santoso lebih tepat dibaca secara utuh. Ia adalah produk dari perjalanan panjang institusi militer, tetapi juga bagian dari generasi purnawirawan yang kemudian memasuki arena politik demokratis. Pengalaman tersebut memperlihatkan bagaimana batas antara dunia militer, negara, dan politik mengalami perubahan dalam perjalanan Indonesia pascareformasi.

Membaca perjalanan Djoko hanya sebagai kisah kenaikan pangkat akan membuat sebagian penting dari kehidupannya hilang. Sebaliknya, melihatnya hanya sebagai tokoh politik juga mengabaikan puluhan tahun pengalaman militernya. Dua fase tersebut justru perlu ditempatkan dalam satu garis perjalanan: seorang perwira yang tumbuh melalui sistem komando, mencapai puncak karier militer, lalu memasuki ruang politik ketika tidak lagi berada dalam struktur aktif TNI.

Ada pula sisi lain yang penting: perjalanan itu berlangsung dalam periode perubahan besar Indonesia. Djoko menjalani karier ketika militer masih memiliki posisi sangat kuat dalam kehidupan nasional, melewati masa Reformasi, memimpin ketika demokratisasi terus berkembang, dan kemudian menjadi purnawirawan yang aktif dalam pemilu langsung. Dengan demikian, biografinya tidak berdiri sendiri. Ia merupakan bagian dari perubahan institusi dan politik Indonesia.

Djoko Santoso meninggal dunia di Jakarta pada 10 Mei 2020 dalam usia 67 tahun. ANTARA melaporkan ia meninggal sekitar pukul 06.30 WIB di RSPAD Gatot Soebroto setelah menjalani perawatan. Ia sebelumnya dirawat sejak 2 Mei karena stroke. Kabar wafatnya kemudian mendapat penghormatan dari jajaran TNI dan TNI Angkatan Darat.

Kepergiannya menutup perjalanan seorang prajurit yang berlangsung hampir setengah abad jika dihitung sejak memasuki pendidikan Akmil hingga masa purnatugas. Namun, ukuran sebuah perjalanan kepemimpinan tidak hanya terletak pada jabatan terakhir yang pernah diduduki. Yang lebih penting adalah bagaimana pengalaman di setiap jenjang membentuk cara seseorang memandang tanggung jawab.

Djoko Santoso memulai perjalanan dari peleton, melewati berbagai satuan dan wilayah, memimpin operasi pemulihan keamanan di tengah situasi Maluku yang kompleks, kemudian menjadi Pangdam, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Darat, hingga Panglima TNI. Setelah itu, ia memasuki politik dan memimpin mesin pemenangan pasangan Prabowo-Sandi dalam kontestasi nasional.

Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa karier panjang tidak dibangun oleh satu momentum. Ia lahir dari akumulasi penugasan, pendidikan, kepercayaan, keputusan, dan pengalaman menghadapi perubahan. Ada keberhasilan, ada tantangan, ada pula pergeseran peran yang memperlihatkan sisi berbeda dari seorang tokoh.

Karena itu, warisan Djoko Santoso tidak perlu dibangun melalui glorifikasi. Rekam jejaknya sudah cukup menjadi bahan untuk memahami perjalanan seorang perwira dalam sejarah Indonesia modern. Dari peleton hingga Panglima TNI, kemudian dari panggung militer menuju arena politik, ia menjalani perubahan zaman bersama perubahan perannya sendiri.

Perjalanan Djoko Santoso adalah cerita tentang transformasi. Seorang komandan peleton tumbuh menjadi pemimpin angkatan, lalu dipercaya memegang komando tertinggi TNI. Setelah meninggalkan dinas aktif, ia kembali memasuki gelanggang publik melalui politik. Jalan panjang itu memperlihatkan bahwa kepemimpinan bukan sekadar tentang mencapai puncak, tetapi tentang bagaimana seseorang menjalani setiap tanggung jawab ketika zaman dan medan pengabdiannya berubah.

Sumber

(Dwi Taufan Hidayat)