Perwirasatu.co.id , Jakarta - Munculnya nama Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dalam investigasi dugaan perdagangan pita cukai palsu membuka persoalan yang lebih luas daripada kontroversi pejabat. Publik perlu melihatnya dengan kepala dingin: memeriksa fakta, menguji keterangan, menimbang bantahan, dan membedakan antara nama yang disebut, dugaan keterlibatan, proses pemeriksaan, hingga kesimpulan hukum yang benar-benar telah terbukti. Semua itu harus diuji di hadapan hukum.

Sebuah nama besar selalu membuat sebuah dugaan menjadi lebih ramai. Ketika nama itu adalah Mukhamad Misbakhun, Ketua Komisi XI DPR RI, isu perdagangan pita cukai palsu tidak lagi berhenti pada persoalan rokok ilegal. Ia segera bersinggungan dengan pertanyaan mengenai integritas pejabat publik, pengawasan cukai, konflik kepentingan, dan kemampuan institusi negara memastikan hukum berlaku sama kepada siapa pun.

Pada 12 September 2026, investigasi Tempo melalui program Bocor Alus Politik menjadi sumber munculnya pemberitaan mengenai dugaan perdagangan pita cukai yang kemudian menyeret nama Misbakhun. Sejumlah pemberitaan turunan menyebut adanya pengusaha rokok yang mengaku ditawari pita cukai dan adanya nama yang dikaitkan sebagai perantara. Pita yang disebut dalam investigasi itu kemudian dikabarkan diperiksa kepada pihak Bea Cukai dan dinyatakan palsu.

Namun, di sinilah disiplin jurnalistik harus bekerja. Sebuah investigasi media dapat menjadi pintu masuk bagi pertanyaan publik, tetapi bukan dengan sendirinya menjadi putusan pengadilan. Nama seseorang yang disebut dalam sebuah investigasi tidak otomatis berarti orang tersebut terbukti melakukan tindak pidana. Ada perbedaan mendasar antara disebut, diduga terkait, diperiksa, ditetapkan sebagai tersangka, didakwa, dan akhirnya dinyatakan bersalah melalui proses hukum.

Karena itu, angka Rp60 juta per rim yang muncul dalam pemberitaan juga harus ditempatkan secara hati-hati. Jika sebuah sumber menyebut adanya penawaran pita cukai dengan nilai tersebut, yang harus dibuktikan bukan hanya angka transaksinya, melainkan juga siapa yang menawarkan, kepada siapa, apakah transaksi benar-benar terjadi, bagaimana barang diperoleh, dan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Dalam perkara seperti ini, pertanyaan paling penting bukan siapa yang paling cepat menyimpulkan. Pertanyaan pentingnya adalah bukti apa yang tersedia. Apakah ada dokumen transaksi? Apakah ada komunikasi yang dapat diverifikasi? Apakah barang yang disebut sebagai pita cukai palsu benar-benar telah diperiksa oleh otoritas berwenang? Apakah terdapat rantai bukti yang menghubungkan orang-orang yang disebut dalam investigasi dengan barang tersebut?

Pertanyaan-pertanyaan itu menentukan kualitas sebuah perkara sekaligus kualitas pemberitaan mengenainya. Tanpa disiplin semacam itu, ruang publik mudah berubah menjadi arena pengadilan berdasarkan potongan video, judul media sosial, dan kesimpulan yang belum diuji.

Ada satu fakta yang membuat isu ini memiliki dimensi analitis lebih kuat. Jauh sebelum namanya muncul dalam investigasi terbaru, Misbakhun justru secara terbuka berbicara mengenai bahaya rokok ilegal.

Dalam berita eMedia DPR yang diterbitkan 14 April 2025, Misbakhun menyebut rokok ilegal sebagai tantangan serius yang harus segera diatasi Bea Cukai karena merusak penerimaan negara. Ia juga menyebut penggunaan pita cukai palsu, manipulasi klasifikasi produk, dan peredaran rokok tanpa pita sebagai persoalan yang tidak boleh dibiarkan.

Pernyataan tersebut kemudian diberitakan ANTARA pada 17 April 2025. Dalam pemberitaan itu, Misbakhun kembali menekankan pentingnya pemberantasan rokok ilegal dan menyebut perlunya pengawasan serta kebijakan yang adil agar industri rokok tetap sehat dan penerimaan negara terlindungi.

Di sinilah muncul pertanyaan yang layak diajukan, tanpa harus berubah menjadi tuduhan. Bagaimana seorang pejabat yang sebelumnya berbicara mengenai pemberantasan rokok ilegal menghadapi munculnya namanya dalam sebuah investigasi mengenai dugaan perdagangan pita cukai?

Jawabannya tidak boleh ditentukan oleh opini. Justru kontradiksi tersebut harus diuji melalui klarifikasi, dokumen, keterangan saksi, dan proses hukum apabila memang terdapat laporan atau temuan yang memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti.

Konteks kebijakan 2026 membuat persoalan ini semakin relevan. Pada 11 Agustus 2026, ANTARA memberitakan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai masih mengkaji rencana penambahan satu layer tarif Cukai Hasil Tembakau. Kebijakan tersebut dikaitkan dengan upaya menekan peredaran rokok ilegal sekaligus menjaga stabilitas industri.

Beberapa hari kemudian, pada 18 Agustus 2026, Bisnis.com memberitakan bahwa Komisi XI DPR menargetkan pembahasan penambahan layer tarif cukai rokok dengan pemerintah dapat dituntaskan dalam masa sidang tersebut. Misbakhun menyatakan Komisi XI akan membicarakan persoalan itu bersama pemerintah.

Konteks tersebut menunjukkan bahwa cukai bukan sekadar persoalan pita yang ditempelkan pada bungkus rokok. Ia merupakan instrumen fiskal yang menyangkut penerimaan negara, kelangsungan industri, tenaga kerja, pengawasan perdagangan, dan pemberantasan produk ilegal.

Karena itu, dugaan perdagangan pita cukai palsu harus dilihat dalam sistem yang lebih besar. Jika benar ada pita palsu yang menyerupai produk resmi, persoalannya bukan hanya siapa yang menjual. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana pita itu dibuat, bagaimana memperoleh desain atau spesifikasinya, bagaimana distribusinya, siapa calon pembelinya, dan mengapa mekanisme pengawasan dapat ditembus.

Pemerintah sendiri pada September 2026 telah berbicara mengenai penguatan teknologi pengawasan. ANTARA pada 2 September 2026 melaporkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan teknologi track and trace yang dikembangkan bersama PERURI untuk mendeteksi pita cukai palsu dan melacak peredarannya.

Ini menunjukkan bahwa negara memahami masalahnya sebagai persoalan sistem. Maka penyelesaian kasus tidak semestinya berhenti pada siapa yang paling banyak disebut dalam pemberitaan. Yang jauh lebih penting adalah membongkar mata rantai perdagangan ilegal dari hulu sampai hilir.

Besarnya persoalan rokok ilegal memberikan alasan mengapa kasus semacam ini tidak boleh diperlakukan sebagai sekadar kontroversi politik. Dalam pemberitaan ANTARA pada 17 April 2025, data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa dugaan pelanggaran rokok ilegal sepanjang 2024 didominasi rokok polos tanpa pita cukai sebesar 95,44 persen. Pita cukai palsu berada pada angka 1,95 persen, disusul salah peruntukan 1,13 persen, pita bekas 0,51 persen, dan salah personalisasi 0,37 persen.

Pada sumber yang sama, potensi kerugian negara akibat persoalan tersebut diperkirakan mencapai Rp97,81 triliun. Kata “potensi” harus dipertahankan karena angka itu merupakan estimasi, bukan berarti negara telah secara faktual kehilangan uang sebesar Rp97,81 triliun dalam bentuk kerugian yang telah diputus pengadilan.

Angka tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa persoalan cukai mempunyai dimensi ekonomi yang sangat besar. Setiap pita cukai ilegal bukan hanya persoalan selembar kertas yang tidak sah. Di belakangnya terdapat potensi penerimaan negara yang tidak masuk, persaingan usaha yang menjadi tidak sehat, serta industri legal yang menghadapi kompetisi dari produk yang tidak memenuhi kewajiban fiskal.

Karena itu, jika dugaan yang kini menjadi perhatian publik benar-benar memiliki bukti, penyelidikan harus bergerak secara profesional tanpa melihat jabatan dan afiliasi politik. Sebaliknya, jika bukti tidak cukup untuk menghubungkan seseorang dengan tindak pidana, prinsip hukum mengharuskan publik menghormati hal tersebut.

Di sinilah hak untuk membela diri dan hak publik untuk memperoleh informasi sebenarnya tidak bertentangan. Seorang pejabat berhak memberikan bantahan dan mendapatkan proses yang adil. Masyarakat juga berhak mengetahui bagaimana dugaan tersebut diperiksa. Media mempunyai kewajiban mempertemukan kedua kepentingan itu melalui pemberitaan yang akurat, proporsional, dan terverifikasi.

DPR juga memiliki kepentingan menjaga kredibilitasnya. Komisi XI mempunyai posisi strategis dalam pembahasan kebijakan fiskal, termasuk persoalan cukai. Ketika nama seorang pimpinan komisi disebut dalam investigasi yang berhubungan dengan sektor tersebut, respons terbaik bukanlah perang narasi. Yang dibutuhkan adalah klarifikasi yang terang dan kesediaan membiarkan fakta diuji.

Bea Cukai pun menghadapi ujian yang tidak kalah penting. Jika benar terdapat pita cukai palsu yang sangat menyerupai produk resmi, publik patut memperoleh penjelasan mengenai mekanisme pengawasan, proses pemeriksaan, serta bagaimana barang semacam itu dapat beredar. Tetapi penjelasan tersebut harus diberikan dalam batas yang tidak mengganggu proses penyelidikan apabila perkara memang masuk ke ranah penegakan hukum.

Kasus ini seharusnya tidak diarahkan menjadi pertarungan antara pendukung dan penentang seorang politisi. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah sistem pengawasan cukai Indonesia mampu mendeteksi dan menghentikan perdagangan ilegal, serta apakah proses hukum dapat berjalan tanpa dipengaruhi posisi politik seseorang.

Publik juga perlu belajar membedakan antara berita dan putusan. Media boleh mengungkap dugaan berdasarkan hasil investigasi. Pejabat boleh memberikan bantahan. Aparat boleh melakukan pemeriksaan. Tetapi kesimpulan mengenai ada atau tidaknya tindak pidana tetap membutuhkan bukti dan proses hukum.

Karena itu, nama Misbakhun dalam kontroversi ini seharusnya tidak menjadi akhir dari pertanyaan, melainkan awal dari pemeriksaan yang lebih serius. Jika dugaan itu tidak berdasar, klarifikasi dan bukti dapat membersihkan nama yang disebut. Jika ternyata terdapat pelanggaran, hukum harus bekerja tanpa kompromi. Kedua kemungkinan tersebut harus dibiarkan terbuka sampai fakta dan proses hukum memberikan jawabannya.

Di tengah derasnya arus informasi digital, sikap paling cerdas bukanlah buru-buru percaya dan bukan pula buru-buru membantah. Yang diperlukan adalah keberanian memeriksa sumber, ketelitian membaca kronologi, kesediaan mendengar semua pihak, dan kesabaran menunggu pembuktian.

Sebab yang sedang diuji dalam persoalan pita cukai bukan hanya nama seorang anggota DPR. Yang lebih besar adalah integritas sistem pengawasan negara, kredibilitas lembaga publik, dan kesungguhan Indonesia memberantas perdagangan ilegal tanpa pandang bulu.

Sumber

(Dwi Taufan Hidayat)