Perwirasatu.co.id, 11 November 2026

Pemeriksaan Hercules Rosario Marcal oleh KPK pada 11 November 2026 membuka kembali perkara dugaan suap pengurusan hak guna bangunan Summarecon di Kabupaten Bogor. Di balik pemeriksaan sebagai saksi, terdapat uang Rp800 juta yang diserahkan kepada penyidik, sengketa lahan dengan sejumlah ahli waris, serta dugaan transaksi untuk memengaruhi pelayanan pertanahan melalui jaringan perantara dan pejabat negara.

JEJAK UANG DAN KEKUASAAN

Kedatangan Ketua Umum DPP GRIB Jaya, Hercules Rosario Marcal, ke Gedung KPK bukan sekadar memenuhi panggilan pemeriksaan. Penyidik ingin mengetahui asal-usul uang Rp800 juta yang sebelumnya diserahkan melalui kuasa hukumnya. Uang tersebut kemudian disita sebagai barang bukti dalam perkara dugaan korupsi pengurusan HGB PT Summarecon. DetikNews, 11 November 2026, memberitakan bahwa KPK menduga uang itu berasal dari Summarecon dan berkaitan dengan pengelolaan atau pengamanan lahan.

Hercules menyatakan akan memberikan penjelasan mengenai asal-usul uang tersebut. Namun, penyerahan dan penyitaan uang tidak otomatis membuktikan keterlibatan pidana. Hubungan, tujuan, serta konteks pemberiannya masih harus dibuktikan melalui penyidikan. Di sinilah pentingnya KPK mengurai secara terang hubungan antara uang, kepentingan pengelolaan lahan, dan perkara suap yang sedang ditangani.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada 14 September 2026. Sehari kemudian, delapan orang ditetapkan sebagai tersangka. Menurut konstruksi perkara yang diberitakan ANTARA, 15 September 2026, dugaan korupsi berawal dari sengketa tanah yang melibatkan Summarecon dan sejumlah pemilik atau ahli waris yang mengklaim mempunyai sertifikat hak milik atas sebagian lahan tersebut.

Dalam proses pengurusan pembukaan blokir dan pemecahan HGB, KPK menduga muncul permintaan uang Rp2 miliar. Pihak Summarecon disebut hanya menyanggupi Rp1,5 miliar. Uang itu diduga diserahkan melalui perantara kepada Erwin pada 27 Agustus 2026. Sebagian sebesar Rp200 juta kemudian diduga diteruskan kepada Sontang Coin Manurung, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I. Rangkaian transaksi ini diungkap KPK dan diberitakan detikNews, 16 September 2026.

DUA ALIRAN UANG, DUA PERSOALAN

Angka Rp1,5 miliar dan Rp800 juta tidak boleh dicampuradukkan. Keduanya merupakan rangkaian informasi berbeda yang hubungan hukumnya masih harus diungkap. ANTARA, 15 Oktober 2026, memberitakan penyitaan Rp800 juta dari kuasa hukum Hercules. KPK menyebut uang tersebut diduga berasal dari Summarecon dan berkaitan dengan pengelolaan lahan.

Pertanyaan pentingnya bukan sekadar siapa menyerahkan dan menerima uang, melainkan untuk kepentingan apa transaksi itu dilakukan. Apakah berkaitan dengan jasa pengelolaan lahan, pengamanan, atau upaya memengaruhi proses administrasi pertanahan? Keterangan Hercules, kuasa hukumnya, pihak perusahaan, dan bukti transaksi harus diuji secara objektif. Jangan sampai dugaan berubah menjadi vonis sebelum proses hukum selesai.

KEADILAN DI BALIK SENGKETA TANAH

Persoalan yang lebih mendasar justru menyangkut nasib pemilik tanah dan ahli waris. ANTARA, 15 September 2026, melaporkan bahwa mereka menggugat penerbitan sembilan SHGB melalui PTUN Bandung dan mengajukan pemblokiran. Artinya, perkara ini tidak hanya menyangkut transaksi uang, tetapi juga kepastian hak atas tanah yang sedang disengketakan.

Bagaimana dasar penerbitan sertifikat tersebut? Apakah klaim para ahli waris telah diperiksa secara menyeluruh? Dan apakah seluruh pihak memperoleh perlindungan hukum yang setara? Pertanyaan-pertanyaan ini penting agar penyelesaian perkara tidak hanya berorientasi pada pemberantasan suap, tetapi juga memastikan tidak ada hak masyarakat yang dikorbankan oleh kepentingan ekonomi maupun kekuasaan.

Bagi Kementerian ATR/BPN, kasus ini menjadi ujian serius integritas pelayanan publik. Digitalisasi sertifikat dan penyederhanaan birokrasi tidak akan berarti banyak apabila kewenangan administratif masih berpotensi dipengaruhi transaksi tersembunyi dan jaringan perantara. Pelayanan pertanahan harus transparan, bebas pungutan ilegal, serta dapat dipertanggungjawabkan.

KPK perlu menelusuri seluruh aliran uang, hubungan antarpihak, dan kemungkinan keterlibatan pihak lain. Hercules berhak memperoleh perlakuan hukum yang adil sebagai saksi, sementara para tersangka tetap dilindungi asas praduga tak bersalah.

Perkara ini bukan semata tentang Hercules, Rp800 juta, atau dugaan suap Rp1,5 miliar. Ini menyangkut integritas negara dalam mengelola tanah dan melindungi hak masyarakat. Sebab, ketika kewenangan pertanahan diduga dapat dipengaruhi uang dan jaringan perantara, yang dipertaruhkan bukan hanya prosedur administrasi, melainkan kepercayaan publik terhadap hukum. Pertanyaan terbesarnya: apakah penyidikan ini mampu membongkar seluruh mata rantai transaksi, sekaligus memastikan keadilan bagi mereka yang bersengketa atas tanah?

Dwi Taufan Hidayat