Perwirasatu.co.id 11 November 2026

Jutaan konten judi online telah ditangani pemerintah, tetapi situs baru terus bermunculan dan jaringan di belakangnya belum sepenuhnya terungkap. Di tengah penguatan kerja sama Kapolri Suyudi Ario Seto dan Kementerian Komunikasi dan Digital, pertanyaan mendasarnya bukan lagi berapa banyak akses diputus, melainkan apakah negara mampu menghentikan aliran uang, membongkar bandar, dan mencegah warga menjadi korban berikutnya di ruang digital Indonesia.

Pemberantasan judi online kembali memasuki babak penting setelah Suyudi Ario Seto dilantik sebagai Kapolri oleh Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026. Pergantian kepemimpinan ini menghadirkan harapan sekaligus tantangan. Masyarakat tidak hanya menunggu ketegasan aparat, tetapi juga ingin melihat hasil nyata dari perang terhadap kejahatan digital yang terus menggerogoti ekonomi keluarga.

Harapan tersebut memperoleh momentum ketika Kapolri Suyudi bertemu Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid pada 27 Oktober 2026. Dalam pemberitaan Komdigi tanggal 27 Oktober 2026, keduanya menegaskan penguatan sinergi untuk memberantas judi online lintas negara, penipuan digital, dan berbagai kejahatan di ruang digital. Kolaborasi ini penting, tetapi efektivitasnya kelak harus diukur melalui hasil penindakan, bukan sekadar kesepakatan kelembagaan.

PEMBLOKIRAN BUKAN PENYELESAIAN

Data Komdigi yang dipublikasikan 1 Oktober 2026 memperlihatkan pemerintah telah menangani 4,1 juta konten perjudian. Sekitar 3,6 juta di antaranya berupa situs dan alamat IP. Angka tersebut menunjukkan besarnya upaya pemerintah, sekaligus menggambarkan skala ancaman yang dihadapi.

Namun, ada persoalan mendasar. Meutya Hafid mengakui bahwa setelah satu akses diputus, pelaku kembali membuat situs, akun, atau menggunakan saluran lain untuk mempromosikan perjudian. Artinya, pemblokiran memang diperlukan, tetapi tidak cukup untuk menghentikan bisnis yang memiliki kemampuan beradaptasi.

Di sinilah ukuran keberhasilan penegakan hukum harus diperluas. Aparat tidak boleh hanya mengejar alamat situs, tetapi harus menelusuri pengendali jaringan, rekening penampung, pemilik modal, afiliator, dan aliran keuntungan. Selama pusat kendali keuangan masih beroperasi, pemblokiran berisiko menjadi pekerjaan berulang tanpa hasil permanen.

Bahkan, sifat lintas negara perjudian digital menuntut kerja sama penegak hukum internasional. Infrastruktur bisa berada di luar negeri, sementara korbannya tersebar di Indonesia. Karena itu, pembongkaran jaringan harus berjalan bersama penelusuran aset dan penindakan terhadap pihak yang menikmati keuntungan.

PINJOL ILEGAL DAN KORBAN

Persoalan tidak berhenti pada perjudian. Pinjaman online ilegal juga menjadi ancaman serius, terutama bagi masyarakat yang terdesak kebutuhan ekonomi. Tawaran pencairan cepat sering menyembunyikan biaya tidak transparan, penyalahgunaan data pribadi, serta praktik penagihan yang intimidatif.

OJK dalam siaran pers 5 November 2026 mencatat 1.199 entitas pinjaman online ilegal telah dihentikan sepanjang 1 Januari hingga 28 Oktober 2026. Pada periode yang sama, terdapat 36.546 pengaduan masyarakat terkait pinjol ilegal. Angka ini menunjukkan bahwa penutupan entitas belum otomatis menghilangkan kerentanan masyarakat.

Judi online dan pinjol ilegal memang memiliki persoalan berbeda. Keduanya tidak boleh dicampuradukkan, tetapi dapat bertemu dalam lingkaran kerugian ekonomi. Orang yang kalah berjudi bisa terdorong mencari pinjaman, sementara mereka yang terjerat utang semakin rentan terhadap tawaran keuangan ilegal.

Karena itu, pemberantasan harus disertai perlindungan korban. Penegakan hukum perlu menyasar pelaku, sedangkan negara harus memastikan masyarakat memperoleh saluran pengaduan, perlindungan data, dan akses terhadap layanan keuangan yang legal.

UJIAN KETEGASAN NEGARA

Tantangan terbesar Kapolri Suyudi bukan sekadar memperbanyak operasi pemblokiran. Yang lebih penting ialah memastikan koordinasi Polri, Komdigi, OJK, dan PPATK menghasilkan tindakan terpadu. Pembekuan rekening, penyitaan aset, pengungkapan bandar, serta kerja sama lintas negara harus menjadi bagian dari strategi yang terukur.

Pengawasan terhadap kemungkinan keterlibatan oknum juga tidak boleh diabaikan. Namun, setiap dugaan harus diperiksa berdasarkan bukti dan diproses secara transparan. Kepercayaan publik tidak akan tumbuh jika penegakan hukum hanya keras terhadap pelaku kecil, tetapi gagal menyentuh pengendali utama.

Keberhasilan pemberantasan judi online dan pinjol ilegal tidak ditentukan oleh banyaknya situs yang ditutup atau aplikasi yang dihapus. Ukurannya adalah berkurangnya korban, terputusnya aliran dana kejahatan, tertangkapnya pengendali jaringan, dan tidak mudahnya bisnis ilegal tersebut tumbuh kembali.

Kapolri Suyudi memiliki momentum untuk membuktikan bahwa pergantian kepemimpinan membawa perubahan nyata. Masyarakat tidak membutuhkan janji pemblokiran total yang sulit dibuktikan, melainkan hasil penegakan hukum yang dapat diperiksa dan dipertanggungjawabkan.

Sebab, negara tidak cukup hanya mematikan akses menuju kejahatan. Negara harus mampu membongkar bisnis di belakangnya. Jika bandar tetap leluasa beroperasi sementara masyarakat terus menjadi korban, perang terhadap kejahatan digital belum dapat disebut berhasil.

(Red)