Perwirasatu.co.id 25 Oktober 2026

Hampir setahun setelah bencana hidrometeorologi melanda Lhokseumawe, pembangunan 66 hunian tetap menjadi tumpuan harapan warga yang kehilangan tempat tinggal. Namun, ketika progres proyek pada akhir Oktober 2026 baru mencapai sekitar tujuh persen, target penyelesaian Desember menghadirkan pertanyaan penting: mampukah pemerintah memastikan rumah selesai tepat waktu, memenuhi standar keselamatan, dan benar-benar menjawab kebutuhan para penyintas?

Bencana tidak selesai ketika air surut dan tanah kembali tenang. Bagi keluarga yang kehilangan rumah, pemulihan baru terasa ketika tersedia tempat tinggal yang aman, layak, dan mendukung kehidupan sehari-hari. Di Lhokseumawe, Aceh, pembangunan 66 unit hunian tetap (huntap) menjadi bagian dari upaya mengembalikan kepastian hidup warga terdampak bencana pada 25 November 2025. ANTARA News Aceh, 24 Oktober 2026, melaporkan pembangunan tersebut mencakup 56 unit di Desa Padang Sakti, Kecamatan Muara Satu, dan 10 unit di Gampong Cut Mamplam, Kecamatan Muara Dua.

Angka 66 unit memang memberi harapan, tetapi keberhasilan rehabilitasi tidak cukup dihitung dari jumlah rumah yang dibangun. Ketepatan penerima, kualitas konstruksi, kesiapan fasilitas lingkungan, dan kepastian waktu penyerahan sama pentingnya. Apalagi, proyek dengan nilai kontrak Rp15,22 miliar ini juga mencakup prasarana, sarana, dan utilitas pendukung. Media Indonesia, 1 Oktober 2026, melaporkan lingkup pekerjaan meliputi jalan lingkungan, penerangan jalan, fasilitas sosial, balai warga, penataan lanskap, serta penyediaan air bersih.

Tantangan paling mendesak terlihat pada progres pembangunan. ANTARA News Aceh, 24 Oktober 2026, mengutip manajer proyek yang menyebut pekerjaan telah berlangsung hampir sebulan dengan capaian keseluruhan sekitar tujuh persen. Penyelesaian ditargetkan pada Desember 2026. Target tersebut masih harus diuji melalui perkembangan pekerjaan berikutnya. Pemerintah dan pelaksana perlu menjelaskan jadwal, tahapan konstruksi, serta langkah percepatan yang realistis. Angka progres semata belum membuktikan keterlambatan, tetapi cukup menjadi alasan bagi publik untuk meminta pemantauan berkala.

Kecepatan tidak boleh dibayar dengan penurunan mutu. Proyek menggunakan sistem panel yang diproduksi di Binjai, Sumatera Utara, sebelum dikirim ke lokasi. Menurut laporan ANTARA News Aceh, 24 Oktober 2026, rumah dirancang bertipe 36 dengan penyesuaian terhadap kontur lahan. Elevasi bangunan juga dibuat lebih tinggi daripada jalan lingkungan untuk mengurangi risiko genangan. Langkah tersebut patut diperhatikan, tetapi kualitas akhir tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan teknis, termasuk fondasi, sambungan panel, drainase, dan kelayakan bangunan sebelum diserahterimakan.

Dari sisi keselamatan, kedua lokasi disebut telah memperoleh rekomendasi kelayakan lahan dari Badan Geologi Pusat. Informasi ini merupakan dasar penting, bukan alasan untuk menghentikan pengawasan. Pemerintah perlu memastikan penataan kawasan benar-benar mendukung keamanan penghuni dan akses terhadap layanan dasar. Sekolah, tempat kerja, fasilitas kesehatan, air bersih, serta jaringan sosial warga harus menjadi bagian dari perhitungan relokasi. Rumah yang berdiri kokoh akan kehilangan sebagian manfaatnya jika kehidupan penghuninya justru semakin sulit.

Ada pula peluang ekonomi yang layak diapresiasi. ANTARA News Aceh, 24 Oktober 2026, melaporkan sekitar 85 persen tenaga kerja proyek berasal dari masyarakat lokal. Pelibatan warga dapat membantu menggerakkan ekonomi sekitar. Namun, penyerapan tenaga kerja selama pembangunan tidak otomatis memulihkan seluruh mata pencaharian yang hilang akibat bencana. Karena itu, pemulihan hunian idealnya berjalan beriringan dengan dukungan ekonomi bagi keluarga terdampak.

Pada akhirnya, 66 huntap bukan sekadar target konstruksi, melainkan tanggung jawab publik. Pemerintah perlu membuka perkembangan proyek secara berkala, memastikan penerima sesuai kriteria, dan menjamin setiap rumah memenuhi standar kelayakan sebelum ditempati. Suara calon penghuni juga penting agar pembangunan tidak hanya memenuhi perencanaan di atas kertas, tetapi menjawab kebutuhan nyata masyarakat.

Keberhasilan pemulihan Lhokseumawe tidak ditentukan semata-mata oleh seremoni penyerahan kunci. Ukurannya adalah rumah yang selesai sesuai jadwal, aman, layak, didukung fasilitas dasar, dan benar-benar dihuni oleh keluarga yang membutuhkan. Di situlah komitmen pemerintah diuji: bukan hanya membangun kembali bangunan yang rusak, melainkan memulihkan kehidupan warga dengan bermartabat.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat