Perwirasatu.co.id 25 Oktober 2026

Stok BBM nasional disebut aman, tetapi laporan antrean panjang dan kekosongan bahan bakar di sejumlah daerah menunjukkan bahwa ketahanan energi tidak cukup diukur dari persediaan agregat. Ketika Pertamina menjanjikan tambahan pasokan, jam operasional lebih panjang, dan layanan modular, pertanyaan mendasarnya ialah apakah kebijakan tersebut mampu menjamin akses masyarakat secara merata sekaligus mencegah gangguan distribusi berulang.

Pada 24 Oktober 2026, PT Pertamina (Persero) menyatakan memperkuat pasokan dan distribusi BBM melalui tiga langkah: penambahan pasokan, perpanjangan jam operasional, serta penyediaan layanan tambahan sesuai kebutuhan lapangan. Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri menegaskan bahwa penguatan tersebut ditujukan untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat. Metro TV, 24 Oktober 2026, memberitakan komitmen tersebut.

Namun, persoalan distribusi tidak dapat dinilai hanya dari pernyataan perusahaan. Ombudsman RI pada 14 Oktober 2026 melaporkan antrean panjang dan kekosongan jenis BBM tertentu di sejumlah wilayah. Di beberapa titik, antrean mencapai sekitar satu kilometer, sedangkan waktu tunggu di Sumatera Barat dilaporkan mencapai dua hingga tiga jam. Temuan ini menunjukkan bahwa kondisi pelayanan berbeda antardaerah. Ombudsman RI, 14 Oktober 2026.

Di sisi lain, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan pada 16 Oktober 2026 bahwa stok BBM nasional berada pada kisaran 16–18 hari dan meminta percepatan distribusi ke sejumlah daerah. Dua fakta ini tidak serta-merta bertentangan. Stok nasional yang memadai tidak otomatis menjamin setiap SPBU memiliki jenis BBM yang dibutuhkan pada waktu yang tepat. Kementerian ESDM, 16 Oktober 2026.

Di sinilah tantangan Pertamina sesungguhnya: memastikan rantai pasok bekerja dari terminal penyimpanan hingga konsumen. Keterlambatan kapal, terbatasnya cadangan operasional, lonjakan permintaan, ketidaksesuaian kuota, dan kapasitas pelayanan SPBU dapat memengaruhi ketersediaan di tingkat lokal. Ombudsman RI, 20 Oktober 2026, menekankan bahwa persoalan antrean harus ditelaah secara menyeluruh, bukan semata-mata dianggap sebagai kekurangan stok.

Penambahan pasokan dan perpanjangan jam operasional dapat membantu mempercepat pelayanan. Namun, efektivitasnya harus dibuktikan melalui hasil yang terukur. Apakah kekosongan stok berkurang? Apakah waktu tunggu semakin pendek? Apakah jadwal pengiriman lebih konsisten? Tanpa data sebelum dan sesudah kebijakan, keberhasilan program berisiko hanya menjadi klaim administratif.

Begitu pula dengan SPBU modular dan layanan pengisian BBM dalam kemasan. Keduanya berpotensi menjadi solusi pada kondisi tertentu, tetapi penempatannya harus berdasarkan kebutuhan nyata, disertai pengawasan mutu dan keselamatan. Perlu pula dipastikan bahwa penambahan jam kerja tidak mengabaikan keselamatan petugas maupun pengemudi mobil tangki.

Tanggung jawab perbaikan tidak berhenti pada Pertamina. Kementerian ESDM dan BPH Migas perlu mengevaluasi kesesuaian kebutuhan, kuota, serta pola penyaluran, sementara pemerintah daerah dapat membantu memetakan titik rawan gangguan. Pertamina juga perlu membuka informasi ketersediaan dan distribusi secara akurat agar masyarakat tidak bergantung pada kabar yang belum terverifikasi.

Ketahanan energi bukan sekadar angka persediaan nasional atau banyaknya program yang diumumkan. Ukurannya adalah kemampuan masyarakat memperoleh BBM secara aman, wajar, dan tepat waktu. Komitmen Pertamina patut diuji melalui transparansi data, pemerataan layanan, dan penurunan gangguan distribusi. Sebab, keberhasilan kebijakan energi baru terasa ketika kepastian pasokan hadir bukan hanya di pusat, melainkan juga di daerah yang paling rentan mengalami hambatan.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat