Perwirasatu.co.id, 25 Oktober 2026

ADA tiga kematian dalam kasus Puskesmas Tapos dan RS Setya Bhakti yang sedang jadi sorotan baru-baru ini di kota Depok. Kota yang berpredikat; 'Kota Ramah Anak'.

Pertama; kematian seorang bayi yang tak sempat melihat dunia. Kedua; kematian masa depan seorang ibu yang rahimnya diangkat. Dan ketiga, yang paling menyakitkan: kematian empati pemerintah.

Korban bukan orang sembarangan. Dia guru. Dia anak Ketua RT. Dua profesi yang selama ini jadi tulang punggung negara paling bawah. 

RT disuruh kerja terdepan, tanpa gaji layak, urus bansos, urus data, urus warga rewel. 

Guru disuruh mengabdi, mencerdaskan bangsa, tapi gajinya masih ditawar-tawar.

Lalu, giliran mereka kena musibah, Negara kemana?

Andi Tatang Supriyadi, kuasa hukum keluarga, sudah teriak dengan bahasa yang sangat sederhana: "Mana Pemkot Depok? Mana Komisi D DPRD!?"

Pertanyaan itu bukan retorika. Itu tamparan.

Komisi D katanya sudah sidak ke Puskesmas Tapos. Lalu apa? Foto-foto, lalu pulang? Mana hasil auditnya? Mana rekomendasinya? Mana RDP-nya? 

Jangan jadikan penderitaan rakyat, hanya konten seremonial untuk laporan reses semata. Kita semua tahu polanya: Sidak, janji, hilang. Sidak, foto, hilang. Sampai keluarga lelah, sampai kasus tenggelam, sampai ada korban baru lagi?.

Ini bukan sekadar malpraktik. Ini soal: Standar Pelayanan Publik yang Bobrok:

1. Jika ada kelalaian, siapa yang lalai? Puskesmas atau RS?

2. Jika ada pelanggaran SOP, SOP mana yang dilanggar?

3. Jika ada pengangkatan rahim, apakah itu sudah sesuai informed consent dan indikasi medis yang benar, atau itu adalah jalan pintas karena penanganan awal yang lambat?

Semua pertanyaan pertanyaan ini, tidak bisa dijawab dengan; "kami sudah sidak" atau "kami turut prihatin". Harusnya dijawab dengan; RDP Terbuka!

Forum Wartawan Investigasi Nusantara (For-WIN) menuntut:

1. Pemkot Depok Jangan Bungkam. 

Wali Kota harus turun tangan. Ini warganya. Ini anak RT-nya sendiri. Jangan hanya sibuk urus proyek dan seremonial.

2. Komisi D Segera Gelar RDP. 

Hadirkan Dinkes, Puskesmas Tapos, RS Setya Bhakti. Buka ke publik. Jangan rapat tertutup.

3. Audit Medis Independen. 

Bukan audit internal yang ujungnya saling lindungi.

Ingat, rakyat kecil tidak punya BPJS untuk membeli keadilan. Mereka hanya punya satu hal: 'Keberanian Untuk Bersuara'. Dan hari ini, suara itu di dengar oleh publik!

Jangan tunggu viral baru peduli. Jangan tunggu keluarga korban demo ke Balai Kota baru bergerak. Karena hari ini, bayi itu dan rahim ibu itu adalah milik keluarga Tapos. Besok, bisa jadi milik kita semua.

Nyawa tidak bisa di-RDP-kan. Tapi keadilan harus di-RDP-kan. 

Oleh: FC-Goest (Inisiator FOR-WIN)