Perwirasatu.co.id 01 November 2026

Hampir Rp2.000 triliun modal domestik mengalir ke perekonomian Indonesia selama dua tahun pertama pemerintahan Prabowo. Angka itu menandai besarnya peran pengusaha nasional, tetapi belum menjawab pertanyaan yang lebih penting: apakah investasi tersebut menciptakan pekerjaan layak, memperkuat industri lokal, dan mempersempit kesenjangan? Di balik statistik yang mengesankan, kualitas serta pemerataan manfaat investasi masih perlu diuji.

Angka besar memang selalu menarik perhatian. Namun, dalam ekonomi, besarnya investasi tidak otomatis mencerminkan keberhasilan pembangunan. Ada perbedaan mendasar antara modal yang terealisasi dan kesejahteraan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Di antara keduanya terdapat persoalan produktivitas, distribusi keuntungan, kualitas pekerjaan, serta kemampuan industri nasional menciptakan nilai tambah.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie, menyebut Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai hampir Rp2.000 triliun selama dua tahun pertama pemerintahan Prabowo. Ia menilai capaian tersebut mencerminkan kepercayaan pengusaha nasional, termasuk pelaku usaha kelas menengah, terhadap prospek ekonomi Indonesia. Pernyataan itu diberitakan ANTARA pada 1 November 2026.

Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memberikan gambaran lebih lengkap. Dalam periode Oktober 2024 hingga September 2026, total investasi nasional mencapai Rp3.923,2 triliun. Dari jumlah tersebut, PMDN sebesar Rp1.998,7 triliun atau 50,9 persen, sedangkan investasi asing (PMA) mencapai Rp1.924,5 triliun atau 49,1 persen. Data ini dipublikasikan BKPM pada 19 Oktober 2026.

Pembedaan tersebut penting agar keberhasilan tidak dibaca secara keliru. Hampir Rp2.000 triliun merupakan investasi domestik, bukan keseluruhan investasi nasional. Angka ini menunjukkan kuatnya kontribusi modal dalam negeri, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan bahwa fondasi ekonomi Indonesia telah sepenuhnya mandiri.

Persoalan berikutnya adalah kualitas penyerapan tenaga kerja. BKPM mencatat investasi selama periode tersebut berkaitan dengan penyerapan 5.485.944 tenaga kerja. Angka yang mengesankan ini tetap membutuhkan pembacaan lebih mendalam. Berapa yang memperoleh pekerjaan formal, berapa yang mendapatkan upah layak, dan bagaimana kepastian hubungan kerjanya? Statistik penyerapan belum dengan sendirinya menjelaskan kualitas maupun keberlanjutan pekerjaan.

Dari sisi geografis, investasi di luar Jawa mencapai Rp2.031 triliun atau 51,8 persen, sedangkan Jawa memperoleh Rp1.892,2 triliun atau 48,2 persen. Data yang disampaikan BKPM pada 19 Oktober 2026 tersebut memperlihatkan penyebaran modal yang relatif lebih besar ke luar Jawa. Namun, pemerataan lokasi investasi tidak otomatis berarti pemerataan kesejahteraan. Masyarakat lokal harus memperoleh kesempatan menjadi pekerja terampil, pemasok, mitra usaha, dan bagian dari rantai produksi.

Di sinilah tantangan bagi pemerintah dan Kadin. Pengusaha nasional tidak cukup hanya menjadi pemilik modal atau pelaksana proyek. Mereka perlu membuka ruang bagi UMKM, industri daerah, dan pengusaha menengah untuk tumbuh bersama perusahaan besar. Tanpa keterlibatan tersebut, investasi berisiko menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang tidak sepenuhnya terhubung dengan kesejahteraan masyarakat sekitarnya.

Ambisi pengembangan industri kendaraan listrik, energi terbarukan, dan pusat data sebagaimana disampaikan Anindya juga patut diapresiasi. Namun, peluang masa depan tersebut harus dibarengi penguasaan teknologi, penguatan sumber daya manusia, dan peningkatan komponen lokal. Indonesia jangan sampai hanya menjadi pasar, lokasi pembangunan fasilitas produksi, atau pemasok bahan mentah, sementara nilai tambah dan penguasaan teknologi terbesar berada di luar negeri. ANTARA, 1 November 2026, juga mencatat sektor-sektor tersebut sebagai perhatian Kadin.

Hilirisasi pun harus dinilai lebih jauh daripada sekadar peningkatan ekspor produk olahan. BKPM melaporkan investasi hilirisasi Januari–September 2026 mencapai Rp480 triliun atau 31,2 persen dari total investasi periode tersebut. Angka ini memperlihatkan besarnya peran hilirisasi. Namun, keberhasilannya harus diukur melalui tumbuhnya industri pendukung, transfer teknologi, peningkatan keterampilan pekerja, dan manfaat ekonomi bagi daerah penghasil sumber daya.

Pemerintah juga tidak boleh mengabaikan kepastian hukum, konsistensi regulasi, ketersediaan energi, serta kualitas birokrasi. Investor membutuhkan kepastian, tetapi masyarakat membutuhkan perlindungan lingkungan dan keadilan ekonomi. Kemudahan berusaha tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengendurkan pengawasan terhadap dampak sosial maupun ekologis suatu proyek.

Pada akhirnya, hampir Rp2.000 triliun PMDN merupakan modal optimisme bagi perekonomian nasional. Namun, pemerintah tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan angka, sementara Kadin tidak cukup hanya menyampaikan optimisme pengusaha. Keduanya harus membuktikan bahwa investasi mampu memperkuat industri nasional, memperluas kesempatan kerja, dan membuka mobilitas ekonomi masyarakat.

Sebab, keberhasilan pembangunan tidak ditentukan semata-mata oleh berapa triliun rupiah modal yang berhasil ditanamkan. Ukuran yang lebih menentukan adalah siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang mendapatkan kesempatan, dan sejauh mana pertumbuhan ekonomi memperbaiki kehidupan rakyat.

Investasi boleh menjadi kebanggaan pemerintah. Tetapi kesejahteraan rakyatlah yang semestinya menjadi ukuran keberhasilannya.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat