Perwirasatu.co.id, 01 November 2026

Kebakaran kembali terjadi di Minanga, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara, Minggu dini hari, 1 November 2026. Peristiwa ini bukan sekadar persoalan api dan vegetasi kering. Riwayat kebakaran di Tagulandang memperlihatkan tantangan akses, air, dan peralatan pemadam. Kini, kesiapsiagaan pemerintah daerah kembali diuji: apakah pencegahan sudah bekerja sebelum api membesar dan mengancam keselamatan warga di kawasan itu setempat?

Kebakaran di Minanga bukan peristiwa yang berdiri sendiri. Dalam beberapa bulan terakhir, wilayah Tagulandang menghadapi sejumlah kejadian serupa. Barometer Sulut, 3 September 2026, memberitakan kebakaran lahan di Kampung Apengsala dan Mulengen. Polisi bersama warga harus memadamkan api secara manual karena lokasi berada di kawasan berbukit dengan akses yang sulit. Penyebab kebakaran ketika itu masih dalam penyelidikan.

Beberapa hari kemudian, RRI, 7 September 2026, kembali melaporkan kebakaran kebun cengkih dan pala di Kampung Mulengen. Sekitar 500 meter persegi lahan terbakar. Medan menanjak, jalan setapak sempit, dan keterbatasan air membuat kendaraan pemadam tidak dapat mencapai titik api. Sekitar 50 warga bersama aparat berjibaku menggunakan peralatan sederhana untuk memadamkan kobaran.

Rangkaian kejadian tersebut memperlihatkan persoalan yang lebih mendasar daripada sekadar munculnya sumber api. Geografi kepulauan, kontur perbukitan, keterbatasan akses, serta distribusi sarana pemadam menjadi tantangan serius. Dalam kondisi seperti itu, keterlambatan penanganan dapat membuat api berkembang sebelum petugas mencapai lokasi.

Persoalannya, ancaman karhutla sebenarnya sudah diantisipasi. ANTARA News Sulawesi Utara, 22 Oktober 2026, memberitakan imbauan Pemkab Sitaro agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran dan krisis air bersih. Warga juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar. Namun, imbauan tersebut perlu dibuktikan melalui kesiapan nyata di lapangan. Kebakaran Minanga kembali menguji efektivitas langkah pencegahan tersebut.

Pencegahan tidak cukup dilakukan melalui sosialisasi. Pemerintah perlu memastikan kawasan rawan dipetakan, patroli berjalan, sumber air teridentifikasi, dan laporan masyarakat segera ditindaklanjuti. Pos siaga dengan pompa portabel, selang, tangki air, serta peralatan pemadaman ringan perlu ditempatkan berdasarkan risiko dan kondisi geografis masing-masing kampung.

Tantangan berikutnya adalah perlindungan ekonomi masyarakat. Kebun cengkih, pala, dan kelapa bukan sekadar vegetasi, melainkan sumber penghidupan keluarga. Kerusakannya dapat menghilangkan pendapatan dan membutuhkan waktu panjang untuk dipulihkan. Karena itu, pemerintah perlu mendata secara akurat luas lahan terdampak, jenis tanaman, dan potensi kerugian warga akibat kebakaran Minanga.

Penyebab kebakaran juga tidak boleh disimpulkan hanya berdasarkan kondisi cuaca. Vegetasi kering dan kekurangan air memang dapat memperbesar risiko, tetapi sumber api tetap harus diperiksa. Apakah akibat kelalaian, aktivitas pembukaan lahan, atau unsur kesengajaan? Jawabannya harus berdasarkan penyelidikan kepolisian dan pemeriksaan lapangan, bukan dugaan yang berkembang di masyarakat.

Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah pengawasan lingkungan. Kementerian Kehutanan melalui SiPongi menjelaskan bahwa hotspot merupakan indikasi anomali suhu yang terdeteksi satelit, bukan otomatis kejadian kebakaran terverifikasi. Karena itu, pemantauan harus diikuti pemeriksaan langsung. Data teknologi tidak akan berarti banyak jika tidak dihubungkan dengan kemampuan petugas merespons titik rawan.

Pemerintah Kabupaten Sitaro perlu menjadikan kebakaran Minanga sebagai momentum evaluasi. BPBD, Damkar, pemerintah kecamatan, aparat keamanan, dan pemerintah kampung harus memperjelas pembagian tugas, kesiapan personel, ketersediaan peralatan, serta dukungan anggaran operasional. Masyarakat juga perlu dilibatkan dalam deteksi dini dan pelaporan kebakaran.

Keberhasilan penanggulangan karhutla tidak semestinya hanya diukur dari seberapa cepat api dipadamkan. Ukuran yang lebih penting ialah kemampuan mencegah kebakaran berikutnya, melindungi kebun warga, dan menjaga lingkungan. Jika kebakaran terus berulang sementara persoalan mendasar tidak dibenahi, pemadaman hanya akan menjadi rutinitas tanpa penyelesaian.

Minanga seharusnya menjadi peringatan bagi Sitaro. Pemerintah tidak cukup hadir ketika api sudah membesar. Kehadiran yang paling menentukan justru sebelum kebakaran terjadi: melalui pencegahan yang terukur, sarana yang memadai, pengawasan konsisten, dan keterlibatan masyarakat. Sebab, yang dipertaruhkan bukan hanya pepohonan dan perkebunan, melainkan juga keselamatan lingkungan serta keberlanjutan kehidupan masyarakat kepulauan.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat