Perwirasatu.co.id , Korsel - Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung menghadapi salah satu ujian politik terberat sejak menjabat ketika dukungan terhadap pemerintahannya mencapai titik terendah dalam sejumlah survei. Dalam konferensi pers di Blue House, Seoul, 18 September 2026, Lee meminta maaf kepada masyarakat dan mengakui bahwa dirinya memiliki kekurangan dalam memahami keresahan publik, berkomunikasi, serta memperhatikan dampak kebijakan terhadap masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan ketika survei Gallup Korea menunjukkan penilaian positif terhadap kinerja Lee berada di angka 37 persen, turun satu poin dari pekan sebelumnya. Sebaliknya, penilaian negatif mencapai 56 persen, naik lima poin dan menjadi yang tertinggi sejak ia menjabat. Survei terhadap 1.002 responden berusia 18 tahun ke atas itu dilakukan pada 15–17 September, dengan margin of error ±3,1 poin persentase pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Angka tersebut bukan gambaran mutlak seluruh masyarakat Korea Selatan, tetapi menunjukkan perubahan opini publik yang patut diperhatikan. Terlebih, hasil Gallup menunjukkan persoalan yang paling banyak disebut oleh responden yang memberikan penilaian negatif adalah kebijakan perumahan, sebesar 20 persen. Berikutnya penunjukan pejabat 16 persen serta ekonomi dan kehidupan rakyat 9 persen.

Persoalan perumahan menjadi sensitif karena bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Pemerintahan Lee berupaya membatasi spekulasi properti melalui peningkatan beban bagi pemilik sejumlah properti dan pengetatan pembiayaan. Namun, kebijakan tersebut juga mendapat kritik karena dinilai dapat menyulitkan sebagian calon pembeli rumah di kawasan perkotaan. Perdebatan mengenai rencana pengembangan kawasan Yongsan di Seoul memperlihatkan dilema lain: kebutuhan menambah pasokan hunian berhadapan dengan tuntutan mempertahankan ruang hijau.

Tekanan terhadap pemerintah tidak hanya datang dari sektor perumahan. Kontroversi sejumlah calon menteri turut memengaruhi persepsi publik. Dalam survei Gallup, persoalan penunjukan pejabat menjadi alasan negatif terbesar kedua. Salah satu calon menteri mundur, sementara calon menteri kehakiman menghadapi pemeriksaan parlemen dan kontroversi terkait rekam jejaknya.

Survei Realmeter yang dipublikasikan 14 September memberikan gambaran lain mengenai tekanan tersebut. Tingkat persetujuan terhadap Lee tercatat 33,8 persen, sedangkan 63,3 persen menyatakan tidak menyetujui kinerjanya. Perbedaan angka dengan Gallup Korea tidak berarti kedua survei bertentangan. Keduanya dilakukan pada periode dan dengan metodologi yang berbeda. Yang terlihat adalah kecenderungan dukungan yang melemah dalam beberapa pekan terakhir.

Di tengah situasi tersebut, Lee memilih mengakui kekurangan pemerintahannya. Ia mengatakan dirinya terlalu sibuk dengan berbagai agenda sehingga kurang memperhatikan perasaan dan konflik yang dialami masyarakat. Ia juga menegaskan tidak memiliki niat mencalonkan diri kembali melalui perubahan konstitusi. Pernyataan itu sekaligus menjawab perdebatan politik mengenai kemungkinan perubahan sistem masa jabatan presiden.

Namun, permintaan maaf belum otomatis menyelesaikan persoalan. Pemerintah tetap menghadapi pertanyaan mengenai apakah kebijakan perumahan akan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, bagaimana standar penunjukan pejabat diperbaiki, dan apakah komunikasi pemerintah dapat menjadi lebih terbuka. Lee sendiri menekankan bahwa hasil nyata harus menjadi ukuran pemerintahannya.

Di sinilah arti penting konferensi pers tersebut. Permintaan maaf memberikan sinyal bahwa pemerintah menyadari adanya jarak antara kebijakan dan persepsi masyarakat. Tetapi ukuran berikutnya bukan lagi kalimat yang disampaikan di depan kamera, melainkan tindakan setelahnya.

Pemerintah dapat menjelaskan tujuan kebijakan, memperbaiki kebijakan yang menimbulkan dampak tidak diinginkan, dan membuka ruang dialog. Masyarakat kemudian memiliki ruang untuk menilai apakah perubahan itu benar-benar terjadi. Media, parlemen, lembaga survei, dan masyarakat sipil juga tetap memiliki peran untuk menguji klaim pemerintah.

Data survei pun harus dibaca secara proporsional. Dalam survei Gallup yang sama, diplomasi justru menjadi alasan positif terbesar terhadap kinerja Lee, sebesar 26 persen. Artinya, publik tidak memberikan penilaian yang seragam. Sebuah pemerintahan dapat memperoleh apresiasi dalam satu bidang dan menghadapi kritik tajam dalam bidang lainnya.

Karena itu, persoalan Lee bukan sekadar soal angka popularitas. Tantangannya adalah bagaimana mengubah pengakuan atas kekurangan menjadi kebijakan yang dapat dirasakan manfaatnya. Apakah persoalan perumahan dapat ditangani tanpa menciptakan beban baru, apakah kontroversi penunjukan pejabat dapat diredakan melalui proses yang lebih meyakinkan, dan apakah komunikasi pemerintah benar-benar berubah, semuanya akan menentukan penilaian publik berikutnya.

Permintaan maaf adalah awal, bukan hasil akhir. Kepercayaan publik tidak dibangun oleh satu konferensi pers, melainkan oleh konsistensi antara ucapan, keputusan, dan dampak kebijakan. Setelah 18 September, pertanyaan terpenting bukan lagi apakah Lee bersedia meminta maaf, tetapi apa yang akan dilakukan pemerintah setelah mengakui bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki.

Sumber

(Dwi Taufan Hidayat)