Perwirasatu.co.id , Jakarta - Senin, 14 September 2026, Purbaya Yudhi Sadewa masih berada di ruang rapat Komite IV DPD RI di Senayan. Ia membahas Nota Keuangan dan Rancangan APBN 2027, berbicara sebagai Menteri Keuangan, ketika kabar pergantian jabatan mulai bergerak dari Istana.

Tak lama kemudian, Purbaya meninggalkan ruang rapat setelah mendapat komunikasi dari Istana. Pada hari yang sama, Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikannya.

Secara konstitusional, Presiden memang memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan menteri. Karena itu, persoalannya bukan apakah Presiden boleh mengganti Menteri Keuangan. Persoalan yang kemudian muncul adalah bagaimana keputusan tersebut disampaikan dan dijalankan.

Di sinilah perdebatan tentang etika kekuasaan menemukan ruangnya.

Cara seorang pejabat diberi tahu bahwa mandatnya berakhir mungkin tidak menentukan sah atau tidaknya sebuah keputusan. Namun dalam pemerintahan modern, legalitas bukan satu-satunya ukuran. Ada kepatutan, komunikasi kelembagaan, penghormatan terhadap jabatan, dan tanggung jawab kepada publik.

Jimly Asshiddiqie menilai cara Purbaya diberi tahu mengenai pergantian tersebut kurang etis. Ia bahkan kembali mengusulkan gagasan tentang Undang-Undang Etika Bernegara. Pandangan itu menarik karena persoalannya kemudian tidak lagi berhenti pada satu menteri, melainkan menyentuh pertanyaan lebih besar: apakah kekuasaan cukup dibatasi oleh hukum, atau juga harus memiliki standar mengenai bagaimana kewenangan digunakan?

Gagasan tersebut bukan hal baru. Dalam forum Mahkamah Konstitusi pada 2024, Jimly menjelaskan bahwa hukum dan etika tidak selalu identik. Menurutnya, etika membutuhkan infrastruktur kelembagaan agar dapat ditegakkan secara terpadu. Artinya, etika tidak cukup menjadi nasihat moral; ia membutuhkan norma, mekanisme, dan institusi yang dapat bekerja secara akuntabel.

Namun usulan membuat UU Etika Bernegara juga bukan jawaban otomatis. Indonesia telah memiliki berbagai mekanisme etik di lembaga negara, termasuk kode etik dan lembaga kehormatan. Pertanyaan berikutnya justru lebih rumit: siapa yang menentukan standar etika, siapa yang mengawasi, dan bagaimana memastikan mekanisme tersebut tidak berubah menjadi instrumen politik baru?

Dalam kasus Purbaya, kehati-hatian juga diperlukan untuk membaca motif pergantian. Berbagai spekulasi mengenai persoalan internal Kementerian Keuangan sempat muncul, tetapi Suahasil menyatakan kondisi internal kementerian aman. Karena itu, dugaan konflik atau motif politik tidak semestinya diperlakukan sebagai fakta tanpa bukti yang memadai.

Purbaya sendiri tidak mempersoalkan kewenangan Presiden untuk mengganti menteri. Ini penting. Dengan demikian, perdebatan dapat ditempatkan secara lebih tepat: bukan mengenai hak Presiden mengambil keputusan, melainkan mengenai tata cara penggunaan kewenangan tersebut.

Apalagi pergantian Menteri Keuangan memiliki arti lebih luas daripada perubahan personalia kabinet. Menteri Keuangan mengelola kebijakan fiskal, penerimaan, belanja, pembiayaan, dan kesinambungan APBN. Karena itu, perubahan di kursi tersebut juga menyangkut kesinambungan kebijakan dan kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan negara.

Menariknya, sehari setelah pelantikan, proses serah terima jabatan berlangsung secara formal. Purbaya menyerahkan tugas kepada Suahasil dan pemerintahan tetap berjalan melalui mekanisme kelembagaan.

Di sinilah kasus ini menjadi pelajaran penting. Kekuasaan membutuhkan kewenangan agar pemerintahan dapat berjalan. Tetapi kekuasaan juga membutuhkan etika agar kewenangan tidak semata-mata dipahami sebagai kemampuan untuk memutuskan, melainkan sebagai tanggung jawab tentang bagaimana keputusan itu dibuat dan dikomunikasikan.

Kasus Purbaya tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran hukum ataupun pelanggaran etika. Tetapi peristiwa tersebut membuka pertanyaan yang layak dijawab: ketika hukum telah memberikan kewenangan kepada penguasa, apakah kepatutan juga harus menjadi bagian dari standar penggunaan kewenangan itu?

Jika jawabannya ya, tantangan Indonesia bukan sekadar membuat aturan baru. Tantangannya adalah membangun budaya pemerintahan yang menjadikan legalitas, kepatutan, penghormatan, transparansi, dan akuntabilitas berjalan bersama.

Sebab pada akhirnya, kualitas kekuasaan tidak hanya terlihat dari siapa yang dapat mengangkat atau memberhentikan seorang pejabat. Kualitas itu juga terlihat dari bagaimana sebuah keputusan kekuasaan disampaikan kepada manusia yang menerimanya dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Sumber

(Dwi Taufan Hidayat)