Perwirasatu.co.id Oleh: Yusuf Blegur/ Direktur Eksekutif Institute for Policy Public Strategic (IPPS)

RAKYAT tidak peduli, apapun dan bagaimanapun hubungan antara Teddy Indra Wijaya dan presiden. Bicara fundamental, ini adalah soal menjaga marwah presiden. Jangan sampai urusan pribadi mengalahkan tugas dan tanggung jawab, terhadap kehormatan sekaligus kewibawaan rakyat, negara, dan bangsa Indonesia.

Pasalnya, Teddy Indra Wijaya berulah lagi. Sejumlah direksi pengelola sektor transportasi diusir saat acara Peresmian LRT jurusan Manggarai - Kelapa Gading pada 16 September 2026.

Momen pengusiran pejabat di lingkungan Kereta Api Indonesia ketika mendampingi Presiden dalam gerbong LRT, menegaskan seorang Teddy memang tidak memiliki adab sebagai aparatur. Alih-alih menampilkan wajah institusi kepresidenan yang merangkul dan egaliter, Teddy justru kerap arogan dan berlaku mentang-mentang dan sok kuasa.

Menjabat sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy tidak lagi mampu berlaku prosedural dan profesional. Ia terlalu sering berlebihan dalam menjalankan standar operasional protokoler acara kepresidenan.

Teddy adalah contoh nyata pejabat negara yang tak bisa memisahkan kedekatan personal, tanggung jawab pekerjaan, dan cara memperlakukan presiden dalam agenda negara di hadapan publik.

Pengusiran terhadap Alan Tandiono (Dirjen Perkeretaapian), Aditia Kesuma Negara (Dirut LRT Jakarta), dan Iwan Takwin (Dirut Jakpro) serta beberapa pegawai pendampingnya, membuktikan Teddy bukan saja 'Over Acting' dan posesif terhadap Prabowo. Ia dinilai terlalu sering merendahkan dan melecehkan banyak pejabat, termasuk presiden sendiri dalam berbagai kegiatan kenegaraan.

Ini bentuk kurangnya penghargaan, terhadap para pejabat perkeretaapian yang telah berjuang keras menghadirkan LRT sebagai transportasi modern di Indonesia.

Siapa Teddy yang hanya menjadi pejabat politik musiman? Dengan usia muda dan karir politik kemiliteran, serta jabatan pemerintahan yang relatif mudah karena kedekatannya dengan presiden, seharusnya membuat Teddy lebih bijaksana dan humble sebagai calon pemimpin masa depan yang visioner dan humanis.

Selain pengusiran pejabat LRT, publik juga dihebohkan dengan video viral tatkala Teddy menghentikan pembicaraan presiden saat rapat terbatas membahas Karhutla. Juga ketika seorang jenderal aktif ingin memenuhi panggilan presiden, harus terhina karena birokrasi fasis dan hipokrit ala Teddy.

Banyak catatan behavior Teddy yang menjadi sorotan luas. Begitu kuat dan dominannya Teddy membatasi ruang gerak presiden, seolah-olah presiden harus steril dari siapapun yang mendekat. Mulai dari anggota DPR, menteri, hingga jenderal aktif tak luput dari tembok besar proteksi Teddy.

Menariknya, semua perilaku dan gaya pendampingan jika itu bisa dibilang protokoler, justru membuat Teddy banyak menuai kecaman dan hujatan publik. Seperti tidak ada masalah dan terus dibiarkan, presiden pun terlihat asyik menikmatinya.

Tak sedikit yang mempertanyakan hubungan presiden dan Teddy, apakah sebatas Seskab atau merangkap ajudan sekaligus asisten pribadi. Atau mungkin seperti diplesetkan netizen, Teddy berperan sebagai 'baby sitter' dan atau 'ibu negara' yang kerap disebut Bunda Teddy.

Presiden pun harus tegas terhadap stigma negatif yang berkembang selama ini, terhadap kemunculan istilah 'Boti' pada seorang Teddy. Belum pernah ada respon tegas atau klarifikasi dari Teddy ataupun presiden terhadap julukan yang sangat mengganggu itu.

Lepas dari hubungan apapun yang terjalin, sudah seharusnya baik Teddy maupun presiden bisa menjaga dirinya masing-masing dari kemelekatan pribadi yang melampaui batas hubungan formal, prosedural, dan normal.

Jangan sampai jadi preseden, karena perilaku seorang pejabat yang terlalu dekat dan berlebihan pola hubungannya, seorang presiden kehilangan marwahnya. Harkat dan martabat Presiden jatuh dalam pandangan umum, baik secara nasional dan internasional, maupun hanya karena orang-orang tertentu.

Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, bukan milik orang per orang atau kelompok tertentu saja. Presiden sesungguhnya milik seluruh rakyat, negara, dan bangsa Indonesia.

Semoga, ini bisa menjadi renungan dan solusi memperbaiki hubungan yang sehat, adil, dan berkeadaban antara Teddy dan presiden. Jangan sampai membiarkan terus Teddy selalu di depan hingga tak tahu diri untuk arif dan bijaksana menempatkan dirinya. Jangan juga seolah-olah NKRI bubar, atau dunia kiamat bagi presiden jika tidak ada Teddy di sisinya. (®)

Bekasi Kota Patriot,

7 Rabiul Akhir 1448 H / 19 September 2026.

Catatan Redaksi: 

Tulisan ini adalah Opini dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.