Perwirasatu.co.id, Kalimantan Barat - Sebagaimana dikutip dari beberapa pemberitaan media lokal, mencuat kabar mengejutkan terkait pemeriksaan terhadap dugaan keterlibatan sejumlah pegawai Kejaksaan Negeri (Kejari) Sekadau, dalam kasus dugaan pengiriman komoditas emas seberat 1,66617 kilogram dari wilayah Hulu Pinoh menuju Pontianak.

Menyikapi hal tersebut, DPD Rangkulan Jajaran Wartawan dan Lembaga Indonesia (RAJAWALI) Kabupaten Sekadau meminta Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kejati Kalbar), agar menyampaikan hasil pemeriksaan internal secara terbuka dan transparan kepada masyarakat. Hal itu dinilai penting guna menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.

Ketua DPD RAJAWALI Sekadau, Heri, menyampaikan bahwa pemeriksaan tersebut tidak boleh berhenti di ruang tertutup saja. Masyarakat Kabupaten Sekadau berhak mengetahui perkembangan dan hasil akhir dari proses tersebut, termasuk siapa saja yang diperiksa, peran masing-masing, serta langkah tindak lanjut yang diambil.

"Kami mengapresiasi langkah Kejati Kalbar yang telah membuka pemeriksaan internal. Namun proses ini harus diiringi dengan keterbukaan informasi. Hasil pemeriksaan, baik yang menunjukkan adanya pelanggaran maupun yang membuktikan sebaliknya, wajib disampaikan secara jelas dan akurat kepada publik," ungkap Heri, sebagaimana dikutip dari laman bidik.co.id Selasa (10/11-2026).

Lebih lanjut Heri menegaskan, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap aparat penegak hukum itu sendiri. Jika ditemukan adanya penyimpangan, proses hukum harus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, jika tidak terbukti adanya pelanggaran, hal tersebut juga perlu diketahui publik agar nama baik pihak yang tidak bersalah segera dipulihkan. 

Transparansi bukanlah permintaan tambahan, melainkan hak konstitusional masyarakat. DPD RAJAWALI Sekadau berharap, Kejati Kalbar dapat menyelesaikan pemeriksaan ini dengan cepat, objektif, dan menyampaikan hasilnya secara terbuka demi menjaga kepercayaan seluruh masyarakat Kalimantan Barat. 

"Kami berharap agar Kejati Kalbar dapat menyelesaikan pemeriksaan ini dengan cepat, objektif, dan dapat menyampaikan hasilnya secara terbuka demi menjaga kepercayaan masyarakat," pungkas Heri.

( Red )