Perwirasatu.co.id, 03 Agustus 2026

Di balik angka 1.285 peserta yang mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus seleksi CPNS 2024, tersimpan sebuah pertanyaan besar tentang arah reformasi birokrasi Indonesia. Negara telah berhasil menjaring talenta melalui proses seleksi yang panjang dan kompetitif, tetapi tidak sedikit yang akhirnya memilih mundur sebelum benar-benar mengabdi. Fenomena ini memperlihatkan bahwa tantangan birokrasi modern bukan lagi sekadar mencari sumber daya manusia terbaik, melainkan memastikan mereka dapat bekerja secara produktif tanpa harus mengorbankan keseimbangan kehidupan pribadi. Di tengah situasi tersebut, uji coba penempatan aparatur sipil negara lebih dekat dengan domisili yang diperkenalkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) menjadi gagasan yang layak mendapat perhatian, sekaligus diuji secara kritis.

Data BKN menunjukkan sebanyak 1.285 peserta yang dinyatakan lulus seleksi CPNS 2024 memilih mengundurkan diri. Salah satu alasan yang paling banyak dikemukakan adalah lokasi penempatan yang sangat jauh dari domisili. Fakta ini telah dikonfirmasi dalam penjelasan BKN dan mendapat perhatian Komisi II DPR RI. Angka tersebut memang hanya sebagian kecil dari total peserta yang dinyatakan lulus, namun tetap menjadi indikator bahwa persoalan distribusi aparatur tidak bisa lagi dipandang semata-mata sebagai konsekuensi administratif. Ketika ratusan bahkan ribuan formasi harus kembali dikosongkan, pemerintah harus mengulang proses pemenuhan kebutuhan pegawai yang memerlukan waktu, biaya, dan energi birokrasi yang tidak sedikit.

Selama ini paradigma penempatan ASN dibangun di atas prinsip bahwa setiap aparatur negara harus siap ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia sesuai kebutuhan organisasi. Prinsip tersebut bukan tanpa alasan. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan tingkat pembangunan yang belum merata. Banyak daerah, terutama kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar, masih bergantung pada distribusi ASN dari berbagai wilayah. Ketentuan tersebut bahkan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengamanatkan kesiapan ASN untuk bertugas di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun realitas sosial menunjukkan bahwa pendekatan tersebut menghadapi tantangan baru. Biaya hidup terus meningkat, harga sewa tempat tinggal di berbagai kota semakin mahal, sementara sebagian ASN muda telah memiliki tanggungan keluarga. Penempatan yang jauh dari domisili sering kali memaksa mereka mengeluarkan biaya ganda, mulai dari biaya relokasi, transportasi antardaerah, hingga kebutuhan mengunjungi keluarga secara berkala. Dalam kondisi seperti itu, keputusan mengundurkan diri bukan selalu mencerminkan lemahnya komitmen terhadap negara, melainkan pertimbangan rasional atas kemampuan ekonomi dan keberlangsungan kehidupan keluarga.

Di sinilah muncul relevansi gagasan Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh melalui program "Mendekatkan Pada Domisili dan Mendekatkan Pada Keluarga". Program yang masih berada pada tahap uji coba di lingkungan internal BKN tersebut mencoba menghadirkan paradigma baru dalam pengelolaan aparatur. Bila kebutuhan organisasi memungkinkan, pegawai diupayakan bekerja lebih dekat dengan tempat tinggalnya. Tujuan utamanya bukan sekadar memberikan kenyamanan, melainkan menciptakan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan sehingga produktivitas dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

Pendekatan tersebut sejalan dengan perkembangan manajemen sumber daya manusia modern. Berbagai kajian administrasi publik dan manajemen organisasi menunjukkan bahwa pegawai yang memiliki keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga cenderung memiliki tingkat kepuasan kerja yang lebih tinggi, risiko kelelahan kerja yang lebih rendah, serta loyalitas yang lebih kuat terhadap institusi. Organisasi yang mampu mengurangi beban psikologis pegawainya umumnya juga memperoleh manfaat berupa peningkatan produktivitas dan menurunnya tingkat pergantian pegawai.

Meski demikian, gagasan tersebut tidak boleh dipahami secara sederhana. Menempatkan ASN berdasarkan domisili bukan berarti setiap pegawai otomatis dapat bekerja di daerah asalnya. Negara tetap memiliki kewajiban memenuhi kebutuhan pelayanan publik secara merata. Jika seluruh ASN memilih bertugas di kota besar atau wilayah dengan fasilitas lebih lengkap, maka daerah-daerah yang selama ini kekurangan tenaga profesional akan semakin tertinggal. Akibatnya, ketimpangan kualitas pelayanan publik justru berpotensi semakin melebar.

Inilah dilema yang harus dijawab pemerintah. Di satu sisi, negara perlu menjaga kesejahteraan aparatur agar mereka dapat bekerja secara optimal. Di sisi lain, negara memiliki tanggung jawab konstitusional menghadirkan pelayanan publik yang merata di seluruh Indonesia. Dua kepentingan tersebut tidak boleh dipertentangkan, melainkan harus dipertemukan melalui kebijakan yang berbasis data, teknologi, dan kebutuhan riil setiap instansi.

Dukungan yang disampaikan Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin terhadap uji coba BKN patut diapresiasi, terutama karena disertai catatan penting agar kebijakan tersebut tetap berada dalam koridor Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa inovasi birokrasi memerlukan keseimbangan antara keberanian melakukan perubahan dan kepatuhan terhadap regulasi. Reformasi birokrasi yang baik bukanlah reformasi yang terburu-buru, melainkan reformasi yang didukung kajian akademik, data empiris, serta evaluasi yang terukur.

Pemerintah juga perlu melihat persoalan ini dari perspektif efisiensi anggaran negara. Proses rekrutmen CPNS memerlukan biaya yang besar, mulai dari penyusunan formasi, pelaksanaan seleksi berbasis komputer, hingga proses administrasi pengangkatan. Ketika peserta yang telah dinyatakan lulus memilih mengundurkan diri, investasi tersebut tidak memberikan hasil yang optimal. Instansi harus kembali melakukan penyesuaian kebutuhan pegawai, bahkan dalam beberapa kasus harus menunggu siklus rekrutmen berikutnya. Artinya, persoalan penempatan tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga terhadap efektivitas pengelolaan keuangan negara.

Di sisi lain, teknologi sebenarnya membuka peluang baru dalam pengelolaan ASN. Pemerintah telah memiliki sistem informasi kepegawaian yang semakin terintegrasi. Dengan dukungan pemetaan kompetensi, analisis kebutuhan jabatan, dan data domisili pegawai, bukan tidak mungkin dikembangkan mekanisme penempatan yang lebih fleksibel tanpa mengorbankan prinsip pemerataan. Penempatan berbasis domisili dapat diterapkan secara selektif pada jabatan tertentu, sementara jabatan strategis yang membutuhkan mobilitas tinggi tetap mengikuti sistem distribusi nasional.

Pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa fleksibilitas penempatan pegawai dapat berjalan berdampingan dengan kepentingan organisasi apabila didukung tata kelola yang baik. Kuncinya bukan terletak pada kedekatan lokasi semata, melainkan pada kemampuan pemerintah membangun sistem yang transparan, objektif, dan berbasis kebutuhan pelayanan publik. Indonesia tentu memiliki karakteristik geografis dan administratif yang berbeda, tetapi prinsip-prinsip tersebut tetap relevan sebagai referensi dalam memperkuat reformasi birokrasi.

Yang tidak kalah penting adalah membangun budaya pengabdian yang realistis. Menjadi ASN memang mengandung konsekuensi untuk siap ditugaskan di berbagai wilayah Indonesia. Namun negara juga memiliki tanggung jawab menyediakan lingkungan kerja yang layak, dukungan kesejahteraan yang memadai, serta kebijakan yang mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Profesionalisme aparatur tidak boleh dipisahkan dari kesejahteraan mereka sebagai individu yang memiliki keluarga, tanggung jawab sosial, dan kebutuhan hidup.

Karena itu, uji coba yang sedang dilakukan BKN sebaiknya tidak hanya diukur dari jumlah pegawai yang berhasil dipindahkan lebih dekat ke domisili, tetapi juga melalui indikator yang lebih komprehensif. Misalnya, apakah produktivitas meningkat, apakah tingkat pengunduran diri menurun, apakah pelayanan publik tetap berjalan optimal, serta apakah distribusi ASN antardaerah tetap terjaga. Evaluasi semacam inilah yang akan menentukan apakah kebijakan tersebut layak diterapkan secara nasional atau hanya sesuai untuk kondisi tertentu.

Polemik penempatan ASN mengajarkan bahwa reformasi birokrasi tidak dapat lagi bertumpu pada pendekatan yang seragam. Indonesia membutuhkan sistem kepegawaian yang adaptif terhadap perubahan sosial tanpa kehilangan komitmen terhadap pemerataan pelayanan publik. Uji coba penempatan berbasis domisili merupakan langkah awal yang patut diapresiasi, tetapi keberhasilannya akan ditentukan oleh kualitas evaluasi, ketepatan regulasi, serta keberanian pemerintah merumuskan kebijakan yang adil bagi aparatur sekaligus bagi seluruh masyarakat Indonesia. Reformasi birokrasi yang sejati bukan hanya mampu mendekatkan ASN kepada keluarganya, melainkan juga memastikan kehadiran negara tetap terasa dekat bagi setiap warga, dari kota-kota besar hingga pelosok negeri.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat