Perwirasatu.co.id, 03 Agustus 2026.

Ada ironi yang sulit diabaikan ketika sebuah universitas yang selama puluhan tahun menjadi simbol keunggulan akademik justru berada di pusat perdebatan mengenai keterbukaan informasi. Polemik mengenai dokumen akademik Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali memasuki babak baru setelah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menguatkan putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang sebelumnya mengabulkan sebagian permohonan informasi dari kelompok Bongkar Ijazah Jokowi (Bonjowi). Putusan tersebut tidak secara langsung mengakhiri polemik, tetapi menggeser fokus perdebatan dari dugaan dan opini menuju pertanyaan yang lebih mendasar: sejauh mana badan publik bersedia menjalankan prinsip keterbukaan informasi. 

Di tengah putusan itu, Lukas Luwarso, salah seorang anggota Bonjowi, justru menyampaikan perasaan yang tidak lazim. Ia mengaku sedih. Bukan karena perjuangan hukumnya sia-sia, melainkan karena menurut pandangannya UGM memilih menempuh jalur keberatan terhadap putusan KIP. Baginya, institusi sebesar UGM seharusnya mampu menyelesaikan persoalan tersebut melalui transparansi sejak awal sehingga sengketa berkepanjangan dapat dihindari. Pernyataan itu merupakan pandangan pribadi seorang pihak yang berperkara dan menjadi bagian dari dinamika yang berkembang di ruang publik.

Namun demikian, melihat perkara ini secara utuh menuntut perspektif yang lebih luas daripada sekadar membenarkan salah satu pihak. UGM memiliki hak konstitusional untuk menempuh upaya hukum terhadap putusan KIP sebagaimana dijamin dalam mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik. Hak tersebut merupakan bagian dari prinsip due process of law. Sebaliknya, Bonjowi juga memiliki hak untuk mempertahankan putusan yang telah diperolehnya. Dengan demikian, keberadaan sengketa di PTUN tidak dapat dipahami sebagai bentuk penolakan terhadap hukum, melainkan sebagai penggunaan mekanisme hukum yang memang disediakan oleh negara.

Meski demikian, terdapat dimensi lain yang tidak kalah penting, yakni komunikasi publik. Dalam era keterbukaan informasi, kepercayaan masyarakat tidak hanya dibangun melalui kemenangan di ruang sidang, tetapi juga melalui kemampuan sebuah institusi menjelaskan kebijakan secara terbuka, konsisten, dan mudah dipahami. Ketika polemik berlangsung berlarut-larut, ruang publik cenderung dipenuhi spekulasi yang pada akhirnya dapat menggerus kepercayaan terhadap lembaga, sekalipun secara hukum lembaga tersebut sedang menggunakan haknya.

Selama polemik berlangsung, UGM memang telah menyampaikan berbagai penjelasan resmi melalui pimpinan universitas dan pernyataan institusi. Akan tetapi, bagi sebagian masyarakat, penjelasan tersebut belum sepenuhnya mengakhiri pertanyaan yang berkembang. Di sinilah tantangan komunikasi publik muncul. Di era digital, klarifikasi yang bersifat administratif sering kali kalah cepat dibandingkan persebaran opini, potongan video, maupun narasi yang berkembang di media sosial. Akibatnya, ruang diskusi publik menjadi semakin dipenuhi interpretasi yang beragam.

Perlu pula dipahami bahwa putusan KIP tidak menyatakan seluruh dokumen wajib dibuka tanpa batas. Amar putusan justru membedakan informasi yang dapat diakses publik dengan informasi yang tetap dilindungi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, substansi perkara lebih berkaitan dengan sengketa keterbukaan informasi daripada penilaian mengenai keaslian suatu ijazah. Pemahaman terhadap batas tersebut penting agar masyarakat tidak menarik kesimpulan yang melampaui isi putusan pengadilan. Sumber: Okezone, 10 Maret 2026.

Perdebatan yang berkepanjangan juga memperlihatkan bahwa reputasi sebuah institusi tidak hanya ditentukan oleh kualitas akademiknya, tetapi juga oleh cara institusi tersebut merespons kritik dan permintaan informasi. Universitas merupakan ruang produksi ilmu pengetahuan yang identik dengan tradisi keterbukaan, pengujian fakta, dan keberanian menghadapi pertanyaan ilmiah. Oleh karena itu, ekspektasi masyarakat terhadap UGM secara alamiah menjadi lebih tinggi dibandingkan terhadap institusi lainnya.

Di sisi lain, publik juga memiliki tanggung jawab untuk menempatkan setiap perkembangan perkara secara proporsional. Putusan PTUN mengenai sengketa informasi tidak identik dengan putusan mengenai seluruh isu yang berkembang di ruang publik. Mencampurkan keduanya justru berpotensi melahirkan kesimpulan yang tidak sesuai dengan substansi hukum. Dalam negara hukum, setiap putusan memiliki ruang lingkup yang jelas dan tidak semestinya diperluas melebihi amar yang diputuskan oleh majelis hakim.

Kasus ini sesungguhnya menjadi pelajaran penting bagi seluruh badan publik di Indonesia. Transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan investasi jangka panjang untuk menjaga legitimasi lembaga. Ketika informasi yang secara hukum dapat dibuka disampaikan secara jelas, ruang spekulasi akan semakin sempit. Sebaliknya, semakin panjang proses penyelesaian tanpa komunikasi yang efektif, semakin besar pula peluang lahirnya tafsir yang saling bertentangan.

Polemik ini tidak hanya menguji konsistensi pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, tetapi juga menguji kemampuan seluruh pihak untuk membedakan antara fakta hukum, opini, dan persepsi. Bagi Bonjowi, putusan PTUN dipandang sebagai penguatan terhadap hak memperoleh informasi. Bagi UGM, proses hukum merupakan bagian dari hak yang tersedia dalam sistem peradilan. Sementara bagi masyarakat, perkara ini semestinya menjadi pengingat bahwa kepercayaan publik dibangun melalui perpaduan antara kepastian hukum, transparansi, komunikasi yang baik, dan kesediaan semua pihak menghormati putusan pengadilan serta mengedepankan data yang dapat diverifikasi dibandingkan asumsi yang terus berkembang.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat