Perwirasatu.co.id, 14 September 2026

Rumah di kawasan Cibubur itu mendadak menjadi perhatian ketika penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi datang menggeledahnya. Bukan semata karena bangunannya tampak mewah, melainkan karena pemiliknya, Yayat Sudrajat alias Lippo, adalah anggota Polri aktif yang namanya muncul dalam perkara suap proyek Kabupaten Bekasi. Dari sinilah pertanyaan yang lebih penting bermula: seberapa jauh seorang aparat boleh memasuki ruang bisnis yang bersinggungan dengan kekuasaan pemerintah?

Pada 10 September 2026, KPK memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan penyidikan perkara yang menjerat Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang. Setelah pemeriksaan, penyidik menggeledah rumah Yayat di Cibubur, Depok, dan mengamankan sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik. KPK menyatakan barang-barang tersebut akan dianalisis dan diekstraksi untuk mendalami perkara.

Namun, cerita tentang Yayat sebenarnya telah terbuka beberapa bulan sebelumnya. Dalam persidangan terdakwa Sarjan pada 8 April 2026, Yayat mengaku menjadi perantara proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Ia juga mengakui memperoleh imbalan hingga sekitar Rp16 miliar sejak 2022. KPK kemudian menyatakan keterangan mengenai penerimaan tersebut telah menjadi fakta persidangan dan tercantum dalam berita acara pemeriksaan.

Angka itu tentu menarik perhatian. Tetapi persoalannya tidak seharusnya berhenti pada perbandingan antara pendapatan polisi dengan rumah mewah. Belum ada keterangan KPK yang menyatakan rumah Yayat dibeli menggunakan uang yang berkaitan dengan perkara proyek Bekasi. Kekayaan seseorang dapat berasal dari banyak sumber yang sah. Karena itu, kemewahan rumah bukan bukti korupsi dan tidak semestinya dijadikan dasar untuk menjatuhkan kesimpulan.

Persoalan yang lebih serius justru terletak pada peran Yayat sebagai anggota Polri aktif sekaligus perantara proyek pemerintah. Dalam surat dakwaan terhadap Sarjan, jaksa KPK menyebut Sarjan memberikan Rp1,4 miliar kepada Yayat sepanjang 2024–2025. KPK kini mendalami dugaan penerimaan uang Yayat dari Sarjan. Di titik inilah perkara bergeser dari soal gaya hidup menjadi persoalan integritas, konflik kepentingan dan penggunaan pengaruh.

Seorang polisi bukan warga biasa dalam hubungannya dengan birokrasi. Ia membawa kewenangan negara, memiliki akses informasi, jaringan institusional dan posisi penegakan hukum. Karena itu, ketika anggota polisi aktif memasuki bisnis proyek pemerintah, pertanyaan etik menjadi sulit dihindari: apakah hubungan bisnis tersebut sepenuhnya berlangsung sebagai aktivitas pribadi, atau terdapat pengaruh yang bersumber dari posisi dan atributnya sebagai aparat?

Kekhawatiran itu bukan hanya datang dari luar institusi. Propam Polres Metro Depok telah meminta keterangan Yayat setelah namanya muncul dalam persidangan. Indonesia Police Watch juga mendesak pemeriksaan etik dan penelusuran lebih jauh terhadap aktivitas Yayat sebagai perantara proyek. Persoalan ini karenanya layak dilihat bukan sekadar sebagai kasus individual, tetapi sebagai ujian terhadap mekanisme pengawasan internal kepolisian.

Namun batas antara fakta dan dugaan harus tetap dijaga. Penggeledahan rumah tidak identik dengan penetapan seseorang sebagai pelaku kejahatan. Hingga pengembangan penyidikan diumumkan KPK pada September 2026, Yayat masih diperiksa sebagai saksi dan KPK menyatakan belum menetapkan tersangka baru. Dugaan mengenai asal-usul kekayaan maupun kemungkinan tindak pidana tetap harus dibuktikan melalui proses hukum.

Justru karena status hukumnya belum berubah, transparansi menjadi penting. KPK perlu menjelaskan ke mana penelusuran aliran uang mengarah. Polri perlu menjawab apakah aktivitas seorang anggota aktif sebagai perantara proyek sesuai dengan disiplin dan kode etik profesi. Yayat pun berhak menjelaskan sumber kekayaannya, aktivitas bisnisnya serta hubungan profesionalnya dengan para kontraktor yang namanya muncul dalam perkara.

Kasus ini akhirnya tidak perlu dibingkai sebagai cerita tentang seorang Ipda yang memiliki rumah mewah. Itu terlalu sederhana. Persoalan yang jauh lebih penting adalah bagaimana menjaga batas antara kewenangan publik dan kepentingan bisnis pribadi. Sebab ketika aparat penegak hukum ikut berada dalam jaringan proyek pemerintah, yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi seorang polisi, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang memberinya kewenangan.

Rumah di Cibubur itu karena itu hanyalah pintu masuk. Pertanyaan sesungguhnya berada di baliknya: ketika seragam, akses kekuasaan dan kepentingan bisnis bertemu dalam satu ruang, seberapa kuat sistem memastikan kewenangan negara tidak berubah menjadi modal pribadi?

Sumber: Dwi Taufan Hidayat