Perwirasatu.co.id-Jakarta- Isu mengenai keaslian ijazah Mantan Presiden Joko Widodo terus didengungkan. Hal ini jelas menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap citra Indonesia di mata dunia. Meskipun

Perwirasatu.co.id-Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2025, sepatutnya menjadi momentum penting untuk merefleksikan nilai-nilai luhur yang terkandung didalamnya. Beberapa refleksi yang dapat dilakukan adalah:1.

Perwirasatu.co.id- Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri Resepsi Pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Keamanan Asia atau Asia Security Summit: Shangri-La Dialogue (SLD) 2025, bertempat di Ballroom

Perwirasatu.co.id-Penegakan hukum yang efektif dan adil, sangat penting untuk menciptakan stabilitas dan keadilan dalam masyarakat. Namun, banyak tantangan yang masih harus dihadapi dalam penegakan hukum, seperti:1.

Perwirasatu.co.id-Jakarta-Gelaran konferensi pers  Kementerian Agama (Kemenag) pada hari ini, Selasa (27/5-2025), usai Sidang Isbat memaklumatkan 1 Dzulhijjah 1446 H dan Hari Raya Idul Adha 2025, jatuh pada 6 Juni

Perwirasatu.co.id-Jakarta- 26 Mei 2025 -  TNI berkomitmen penuh dalam mendukung kebebasan berpendapat sebagai bagian dari nilai-nilai demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia. Setiap warga negara memiliki hak

Perwirasatu.co.id-Jakarta – Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). Kali ini, gugatan diajukan oleh advokat Syamsul

Perwirasatu.co.id - Jakarta Gagasan mendirikan BUMD Parkir di Propinsi DKI Jakarta, guna penataan dan peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) didukung Ormas Masyarakat Madura Asli (Madas) Nusantara. Namun

Perwirasatu.co.id-Jakarta- Bareskrim Polri menegaskan bahwa dokumen ijazah Joko Widodo dinyatakan asli dan sah berdasarkan hasil penyelidikan dan uji forensik yang mendalam. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers

Perwirasatu.co.id - Jakarta Koordinator Forum Jamsos Lintas Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja dan Buruh, HM.Jusuf Rizal, SH meski di lobby pihak Kementerian Kesehatan tetap tegas menolak kebijakan Kris